Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi akan mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 031 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, Rabu (27/11).
Nama Teguh tertera dalam daftar pemilih tetap (DPT) urutan ke-454. Sedangkan istrinya, Ika Octaviana terdaftar urutan ke-196.
Pantauan Media Indonesia di lokasi, TPS 031 telah dibuka untuk pencoblosan tepat pukul 07.00 WIB. Beberapa warga sekitar yang tertera dalam DPT, berangsur berdatangan satu persatu.
Sedangkan untuk Pj Gubernur, dijadwalkan memilih pada pukul 09.00 WIB. Lokasi TPS 031 berada di dalam halaman rumah warga. Hal itu dikarenakan, kawasan tersebut termasuk rawan banjir.
Sementara, Pengurus RW 05 Cempaka Putih, Andriana Isnarwati mengungkap hal itu dilakukan sebagai mitigasi RW setempat untuk mengurangi resiko jika hujan dan banjir menggenang lokasi itu.
"Antisipasinya makanya gini, kemarin saya bernego juga dengan pak Lurah. Tadinya mau kita pakai lapangan yang ada di Cempaka Putih tengah 12 juga. Tapi berhubung kita udah masuk ke musim hujan, kita akhirnya ketok pintu rumah warga untuk dijadikan TPS," jelasnya ditemui dilokasi TPS, Rabu (27/11).
Ia mengatakan, jika nantinya hujan turun dan menyebabkan banjir, mitigasi bisa langsung dilakukan dan kotak suara akan aman dari kerusakan.
"Alhamdulillah berhasil. Jadi apabila ada hujan atau banjir, kita bisa langsung masuk ke rumah tersebut. Kita juga sewa tenda untuk mengantisipasi membludaknya peserta pemilih," paparnya. (H-2)
Ia menjelaskan, adapun logistik sudah diterima sejak kemarin pagi, adapun yang diberikan KPU yakni 4 bilik suara dan satu buah kotak surat suara.
"Di TPS 031 ini ada 495 surat undangan," jelasnya. (H-2)
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Pemilu dan Pilkada serentak perlu ditinjau ulang. Ia menilai perlu dicari solusi terkait bagaimana pemilihan
Penyelenggaraan acara akan digelar pada Minggu, 2 Februari 2025, di Kalipepe Land, Boyolali dimulai pada pukul 17.00 WIB.
MOMEN pilkada yang sudah usai di berbagai daerah disebut harus jadi momentum kembali bersatunya berbagai pihak yang sempat saling berkontestasi.
Pelaksanaan kontrak pesawat jet, KPU RI mampu melakukan efisiensi pembayaran. Sebab, nilai kontrak awal pengadaan itu sebesar Rp65 miliar.
Jika Bawaslu dan KPU memiliki usulan program baru, harus segera diajukan sebelum 24 April 2025.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Taufan Pawe menilai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) menandakan penyelenggara tidak profesional
Suhartoyo juga mendiskualifikasi Anggit Kurniawan sebagai calon wakil bupati Pasaman dalam Pilkada Kabupaten Pasaman.
Arya Fernandes mengatakan keterpilihan untuk gubernur dari kalangan perempuan hanya 5,4% sementara gubernur terpilih laki-laki 94,6%.
Kuasa hukum pasangan tersebut, Tri Wiyono Susilo mengatakan pihaknya telah berbesar hati dan menghargai secar penuh putusan yang dibuat oleh MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved