Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
HASIL analisis Themis Indonesia Law Firm mengungkap potensi kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Terdapat beberapa potensi yang diungkap.
"Kami menemukan beberapa potensi kecurangan dalam Pilkada yang akan diselenggarakan besok," ujar Managing Director Themis Indonesia Law Firm Feri Amsari di Jakarta Selatan, Selasa 26 November 2024.
Pertama, Feri mengungkap adanya beberapa pejabat negara secara terang-terangan mendukung salah satu Paslon Cagub-Cawagub. Contohnya, para pejabat negara tersebut terlihat ikut dalam kegiatan kampanye beberapa Paslon Cagub-Cawagub.
Kedua, ia mengatakan, ada polisi yang ikut turut serta dalam kampanye terkait Pilkada di beberapa daerah. Salah satu contohnya, hal tersebut terjadi di Sulawesi Utara.
Ketiga, penyelenggara Pilkada dinilai tidak tegas. Karena menurutnya, pihak penyelenggara masih menunjukkan tidak dapat menilai dengan bijak terkait potensi pelanggaran Pilkada 2024.
"Hal ini membuat Pilkada 2024 tidak berjalan dengan baik," ujar Feri.
Pilkada serentak akan dilaksanakan besok, 27 November 2024. Di Jakarta, terdapat tiga Paslon yakni Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana, dan Pramono Anung-Rano Karno.
Ketiga Paslon telah mengakhiri masa kampanyenya pada 23 November lalu. Mereka kini masih dalam masa tenang jelang hari-H Pilkada 2024. (Van/I-2)
Jumlah kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer–Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) berkisar ratusan dari 860.976 pendaftar.
ICW menyatakan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada rentan mengalami kecurangan. Menurutnya, perlu ada perbaikan kinerja penyelenggara dan pengawasan ketat terhadap PSU.
PENGAMAT politik dari Untirta Ikhsan Ahmad menilai bahwa keputusan PSU dalam Pilbup Kabupaten Serang 2024 menjadi indikasi kecurangan pemilu secara masif dan terstruktur.
MANTAN Menteri Pendidikan Anies Rasyid Baswedan merespons wacana akan kembali diadakan ujian nasional (UN) pada 2026.
Ronny mengklaim bahwa pihaknya mendapat panggilan kepolisian dan kejaksaan, serta mendapati adanya pengerahan kepala desa di provinsi tersebut.
Ia mengatakan setelah hasil KPU keluar untuk dapat menempuh jalur hukum.
Keberadaan ‘orang-orang Jokowi’ yang menjabat sebagai menteri bidang ekonomi di kabinet Presiden Prabowo Subianto adalah masalah. Prabowo harus ganti jajaran menteri.
Menurut Feri, hal ini menyalahi aturan sebab dalam UU BUMN secara jelas mengatur bahwa seluruh perusahaan yang tergabung dalam BUMN menggunakan uang negara dalam setiap aktivitasnya.
Feri menilai bahwa keputusan MK merupakan yang memiliki sifat yang final, mengikat, dan wajib ditaati.
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) harus bersikap transparan dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan saat menangani ratusan laporan sengketa hasil Pilkada 2024.
PAKAR Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan Pilkada menjadi tolak ukur sejauh mana pengaruh dan kekuatan politik Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved