Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur Said Abdullah mendukung seluruh pihak di Jawa Timur untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur berlangsung dengan aman, jurdil, demokratis, dan berlangsung dengan lancar.
Diketahui, pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak 2024 di seluruh daerah akan dilakukan pada Rabu 27 November 2024. Said menilai proses tahapan pilkada di Jatim telah dipersiapkan dengan baik oleh segenap penyelenggara.
“Untuk itu kami mengapresiasi kerja KPU, Bawaslu, kepolisian, TNI di Jawa Timur untuk terus menjaga pilkada di Jatim berjalan sukses dan berkualitas,” ujar Said dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu (23/11).
Said juga mengajak seluruh kontestan, para calon kepala daerah, khususnya yang di usung oleh PDIP di Jawa Timur menguatkan soliditas, mempersiapkan pengamanan suara, dan menjaga suasana menuju hari H pilkada hingga tahapan akhir pilkada dengan semangat dan sikap yang bijaksana.
Said menekankan pentingnya menghargai perbedaan, menguatkan silaturahmi dengan semua pihak, terkhusus KPU, Bawaslu, aparat kepolisian, TNI, para kontestan, dan tokoh tokoh masyarakat di daerahnya masing masing.
Said berpesan kepada seluruh kader PDIP Jawa Timur, khususnya para calon kepala dan wakil kepala daerah yang di usung oleh PDIP untuk senantiasa mengedepankan dan penghormatan terhadap peraturan dan perundang undangan dalam menghadapi seluruh dinamika pilkada.
“Seperti keteladanan yang di contohkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputeri yang senantiasa patuh dan menjunjung tinggi hukum,” tegasnya.
“Dari sisa waktu menuju hari H pilkada serentak, saya mengajak seluruh kader dan cakada dan cawakada yang di usung oleh PDIP untuk bekerja menggalang suara rakyat dengan sehebat hebatnya, hindari untuk menuding atau menuduh pihak pihak tertentu,” ujar Said.
Said juga mengimbau cakada dan cawakada yang di usung oleh PDI Perjuagan di Jawa Timur untuk terus bangun koordinasi ke seluruh 3 pilar Partai, maupun dengan pimpinan Partai yang bekerjasama dengan PDIP, dan jajaran penyelenggara.
“Kiranya hal ini menjadi perhatian seluruh kader PDIP di Jawa Timur, para pimpinan DPC dan DPD PDIP di Jawa Timur, serta calon kepala dan wakil kepala daerah yang di usung oleh PDIP,” ucap Said.
“Aman, tertib dan damai serta pilkada berjalan sesuai aturan perundang undangan adalah harapan masyarakat Jawa Tmur,” tandasnya. (Ykb/I-2)
Tampuk kepemimpinan OJK dijabat oleh Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua merangkap Wakil Ketua OJK, serta Hasan Fawzi yang memegang kendali Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur periode 2025-2030, Said Abdullah, menginstruksikan seluruh jajaran pengurus partai untuk melakukan rekrutmen anggota secara besar-besaran di Jawa Timur.
ANGGOTA DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah menilai pengelolaan tambang batubara yang diberikan pada PBNU terlalu kecil derajatnya untuk dijadikan sumber perpecahan dan konflik PBNU
KETUA DPD PDI Perjuangan Jatim Said Abdullah mengajak anak muda untuk berani berbicara dan mengkritik kebijakan. Hal tersebut ia sampaikan saat acara RedTalks: Suara Muda untuk Jatim Keren.
Santri memiliki peran penting sebagai jangkar perdamaian dan penebar nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin di tengah dinamika modernitas.
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mendukung adanya langkah hukum terkait tayangan program Xpose Uncensored oleh Trans7.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved