Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur Said Abdullah mendukung seluruh pihak di Jawa Timur untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur berlangsung dengan aman, jurdil, demokratis, dan berlangsung dengan lancar.
Diketahui, pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak 2024 di seluruh daerah akan dilakukan pada Rabu 27 November 2024. Said menilai proses tahapan pilkada di Jatim telah dipersiapkan dengan baik oleh segenap penyelenggara.
“Untuk itu kami mengapresiasi kerja KPU, Bawaslu, kepolisian, TNI di Jawa Timur untuk terus menjaga pilkada di Jatim berjalan sukses dan berkualitas,” ujar Said dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu (23/11).
Said juga mengajak seluruh kontestan, para calon kepala daerah, khususnya yang di usung oleh PDIP di Jawa Timur menguatkan soliditas, mempersiapkan pengamanan suara, dan menjaga suasana menuju hari H pilkada hingga tahapan akhir pilkada dengan semangat dan sikap yang bijaksana.
Said menekankan pentingnya menghargai perbedaan, menguatkan silaturahmi dengan semua pihak, terkhusus KPU, Bawaslu, aparat kepolisian, TNI, para kontestan, dan tokoh tokoh masyarakat di daerahnya masing masing.
Said berpesan kepada seluruh kader PDIP Jawa Timur, khususnya para calon kepala dan wakil kepala daerah yang di usung oleh PDIP untuk senantiasa mengedepankan dan penghormatan terhadap peraturan dan perundang undangan dalam menghadapi seluruh dinamika pilkada.
“Seperti keteladanan yang di contohkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputeri yang senantiasa patuh dan menjunjung tinggi hukum,” tegasnya.
“Dari sisa waktu menuju hari H pilkada serentak, saya mengajak seluruh kader dan cakada dan cawakada yang di usung oleh PDIP untuk bekerja menggalang suara rakyat dengan sehebat hebatnya, hindari untuk menuding atau menuduh pihak pihak tertentu,” ujar Said.
Said juga mengimbau cakada dan cawakada yang di usung oleh PDI Perjuagan di Jawa Timur untuk terus bangun koordinasi ke seluruh 3 pilar Partai, maupun dengan pimpinan Partai yang bekerjasama dengan PDIP, dan jajaran penyelenggara.
“Kiranya hal ini menjadi perhatian seluruh kader PDIP di Jawa Timur, para pimpinan DPC dan DPD PDIP di Jawa Timur, serta calon kepala dan wakil kepala daerah yang di usung oleh PDIP,” ucap Said.
“Aman, tertib dan damai serta pilkada berjalan sesuai aturan perundang undangan adalah harapan masyarakat Jawa Tmur,” tandasnya. (Ykb/I-2)
KETUA Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan lembaga internasional WTO, IMF, dan Bank Duni harus diperkuat untuk menghadapi manuver perdagangan Amerika Serikat (AS).
Said Abdullah Sebut Tata Kelola Koperasi Harus Terus Dibenahi
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya menyalurkan 403 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyebut kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor jadi momentum dalam membenahi kebijakan perdagangan internasional
KETUA Badan Anggaran DPR Said Abdullah, meminta otoritas bursa dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tetap tenang dan tidak bereaksi berlebihan atas IHSG anjlok
KETUA DPP PDIP Said Abdullah mengaku menghormati seluruh warga negara yang mengambil langkah hukum dengan ajukan gugatan jabatan ketua umum (ketum) partai politik (parpol).
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved