Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
CALON Wali Kota Bogor nomor urut satu, Sendi Fardiansyah, memberikan beberapa pesan kepada seluruh warga Kota Bogor menjelang Pilkada 27 November 2024. Pesan ini disampaikan Sendi pada acara kampanye akbar bertajuk Pesta Bogor Hepi yang digelar Minggu (23/11) pagi di lapangan exit tol Tanah Baru, Bogor Utara.
Sendi mengimbau kepada pemilih Kota Bogor untuk mencermati setiap jejak langkah para pasangan calon yang akan berlaga di Pilkada Kota Bogor. "Kepada warga Kota Bogor, pilihlah pasangan yang tidak memiliki track record buruk di masa lalu. Kami (bersama Melli Darsa) pasangan calon yang tidak memiliki rekam jejak buruk dan beban masa lalu," ujar Sendi.
Ia juga mengungkapkan bahwa pasangannya, Melli Darsa, ialah kombinasi yang paling cocok untuk memimpin Kota Bogor dilihat dari usia dan jejaringnya dalam membangun kota.
"Kami pasangan yang pas. Dari sisi usia, kombinasi antara yang muda dan berpengalaman. Kami juga sudah terbukti punya jejaring di level nasional dan internasional," tambah pria kelahiran Kota Bogor tersebut.
Sendi juga meminta maaf atas segala kekurangan sekaligus memohon doa restu dari warga Kota Bogor untuk dapat diberikan kesempatan memimpin dalam lima tahun mendatang. "Semoga dalam beberapa hari ke depan, saya diberikan doa dan restu dari warga Kota Bogor untuk dapat menjemput kemenangan ini bersama-sama. Insya Allah," tutup Sendi. (Z-2)
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumpulkan kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024
DAFTAR Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, bertambah 4.965 orang.
DUA daerah di Provinsi Bangka Belitung (Babel) akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang pada 27 Agustus 2025 mendatang.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) ulang Pilkada 2024 di Kabupaten Barito Utara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved