Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok mulai mendistribusikan logistik ke kecamatan-kecamatan. Logistik pilkada didistribusikan hari ini, Rabu (20/11) dengan dikawal personel TNI-Polri.
Ketua KPU Kota Depok Willi Sumarlin mengatakan sejauh ini pendistribusian logistik tidak mengalami hambatan. "Lancar-lancar saja tidak ada hambatan saat mengambil dan saat di tujuan," ujarnya.
Willi mengatakan, logistik yang didistribusikan oleh KPU itu diambil dari gudang logistik KPU Depok dan di bawa ke gudang logistik Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK yang ada di 11 wilayah dengan dikawal TNI-Polri.
"Hari ini distribusi di Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Tapos, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Cilodong, Kecamatan Limo, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Cinere, Kecamatan Bojongsari, " ujar Willi.
Willi menuturkan petugas KPPS akan bekerja maksimal untuk pengamanan distribusi surat suara ini. Menurut Willi pihaknya sudah berkoordinasi dengan aparatur TNI dan Kepolisian dibantu Satpol PP. "Gudang logistik setiap harinya dijaga petugas gabungan dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, petugas KPPS dan PPK."
Setelah disimpan di gudang KPU kecamatan, pada H-1 nanti surat suara ini disebar ke seluruh TPS yang ada di 63 kelurahan. "TPS kita ada 2.763 titik, " imbuh Willi.
Willi mengimbau pada seluruh petugas KPPS untuk menjalankan tugas dengan baik serta mematuhi kode etik yang telah ditentukan.
Ia juga mengajak warga Depok yang sudah mempunyai hak pilih untuk datang ke TPS dan menyalurkan hak pilihnya pada 27 November mendatang. "Jangan golput," ucap dia.
KPU Depok berkomitmen untuk terus memberikan pemahaman serta tahapan pilkada kepada masyarakat, terutama pemilih pemula yang baru pertama kali menyoblos. "Kami sangat berharap siswa-siswi yang telah mengikuti sosialisasi dapat menyampaikan informasi tentang pilkada kepada teman-temannya dan masyarakat secara umum, menyampaikan bahwa salurkan hak pilihnya di TPS," tandasnya. (J-2)
REI menilai dampak konflik Timur Tengah terhadap harga rumah di Indonesia relatif terbatas. Kenaikan biaya logistik diperkirakan hanya mendorong harga rumah sekitar 3,5%.
Konflik Timur Tengah picu panic buying dan ancaman kelangkaan BBM di Thailand. Pemerintah pantau ketat pasokan seiring lonjakan harga di tingkat lokal.
Beban pengiriman akan overload menjelang Lebaran. Untuk menekan risiko keterlambatan, perusahaan menyatakan telah melakukan persiapan sejak awal
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Eskalasi konflik ini langsung menarik perhatian dunia akan gangguan rantai pasok logistik global yang bisa menekan ekonomi banyak negara.
Memasuki 2026, isu efisiensi operasional semakin menjadi perhatian utama sektor logistik darat di Indonesia
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved