Pramono Pastikan Kemacetan Horor Pelabuhan Tanjung Priok tak Terulang

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung  memastikan kemacetan parah di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok pasca-Lebaran tahun ini tidak kembali terulang. Ia mengklaim kondisi lalu lintas di kawasan pelabuhan kini lebih terkendali dibandingkan tahun sebelumnya.

Is menyebut, pengalaman kemacetan panjang pada pertengahan April 2025 menjadi pelajaran penting. Saat itu, lonjakan aktivitas bongkar muat di pelabuhan memicu antrean truk mengular hingga melumpuhkan akses jalan di sekitar kawasan logistik terbesar di Indonesia tersebut.

“Belajar dari pengalaman setelah Lebaran yang lalu ketika terjadi kemacetan horor di Tanjung Priok, maka Pemprov DKI bersama Pelindo bekerja sama dan kami memberikan ruang kurang lebih 5 hektare di Terminal Tanah Merdeka untuk tempat parkir,” ujar Pramono di Balai Kota DKI, Selasa (31/3).

Baca juga : Sinergi Kementerian Cegah Terulangnya Kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok

Ia menegaskan, salah satu akar persoalan kemacetan tahun lalu adalah minimnya ruang parkir bagi kendaraan logistik. Lonjakan aktivitas pelabuhan tidak diimbangi dengan kapasitas penampungan truk dan kontainer, sehingga kendaraan menumpuk di badan jalan.

“Supaya tidak seperti yang lalu, karena ada kenaikan aktivitas di pelabuhan, sementara tempat parkirnya tidak ada dan kemudian menyebabkan kemacetan horor,” jelasnya.

Menurut dia, langkah penyediaan lahan parkir seluas 5 hektare tersebut kini mampu menampung sekitar 200 kontainer. Dengan adanya kantong parkir ini, antrean kendaraan logistik dapat ditekan dan tidak lagi meluber ke ruas jalan utama di sekitar pelabuhan.

Baca juga : 8 Fakta Menarik WBSA, Emiten Logistik Sinar Mas yang Siap IPO

“Alhamdulillah sampai hari ini setelah Lebaran, aktivitas di Tanjung Priok berjalan dengan baik dan normal karena tempat itu bisa menampung kurang lebih 200 kontainer,” ucapnya.

Pramono menambahkan, Pemprov DKI juga menggratiskan penggunaan lahan tersebut kepada Pelindo. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipatif untuk menekan potensi kerugian ekonomi yang jauh lebih besar akibat kemacetan.

“Biaya kalau kemudian harus ada kemacetan seperti tahun lalu itu cost-nya terlalu tinggi,” pungkasnya. (Far/P-3)