Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
CALON Wali Kota Sukabumi nomor urut 2, Ayep Zaki, menegaskan komitmennya untuk menyerap aspirasi warga dan memerjuangkan kehidupan layak bagi seluruh warga Kota Sukabumi.
Demikian ditekankan Anggota Bidang Pertanian, Peternakan, dan Kemandirian Desa DPP Partai NasDem itu saat menyapa warga dan botram (makan bersama) masyarakat Desa Sukakarya.
"Safari politik ini rutin saya lakukan untuk menyapa warga dan mendengarkan aspirasi mereka. Pada umumnya, warga menginginkan BPJS gratis, pengentasan pengangguran, serta kemudahan dalam akses pendidikan," kata Ayep Zaki, Kamis (10/10).
Baca juga : 7 Rekomendasi Pilkada NasDem Jabar, Ayep Zaki untuk Kota Sukabumi
Ayep melanjutkan bahwa fakta di lapangan menunjukkan masih banyak keluarga di Sukabumi yang kurang mampu. Hal ini lanjut dia harus segera diselesaikan agar warga Sukabumi bisa hidup layak dan tidak hidup dalam kesusahan.
Ayep Zaki juga mengungkapkan bahwa potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sukabumi masih bisa ditingkatkan tanpa harus menaikkan pajak.
"PAD (Pendapatan Asli Daerah) Sukabumi saat ini sekitar 3,77 persen dari PDBR (Produk Domestik Regional Bruto), berdasarkan data yang saya dapatkan di tahun 2022. Ini masih bisa dioptimalkan tanpa menaikkan pajak sekurang-kurangnya minimal lima persen atau lebih dari PDBR Kota Sukabumi, karena pajak diatur undang-undang dari pusat, dan daerah tidak bisa sembarangan. Kita hanya perlu memaksimalkan potensi yang ada," papar Ayep Zaki.
Baca juga : Ayep Zaki Serahkan Berkas Pendaftaran Cawalkot Sukabumi ke Gerindra
Putra asli Sukabumi yang sukses menjadi pengusaha kelas international ini juga menekankan pentingnya membersihkan Sukabumi dari praktik pungutan liar (pungli) yang sering dikeluhkan para pengusaha.
"Para pengusaha Sukabumi komitmen membayar pajak sesuai aturan, tapi mereka tidak menginginkan adanya pungli. Jadi, pajak yang dibayarkan langsung kepada rakyat tanpa ada pungli akan mendukung pembangunan daerah yang lebih baik," tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Ayep Zaki menekankan pentingnya memiliki pemimpin yang jujur, amanah, cerdas, dan komunikatif.
"Kita butuh pemimpin yang memiliki sifat-sifat Rasulullah, yakni sidiq, amanah, fatonah, dan tabligh. Itulah yang diinginkan masyarakat, dan itulah yang akan saya perjuangkan untuk Kota Sukabumi," pungkasnya.
Dalam masa kampanyenya ini H. Ayep Zaki terus mendapatkan dukungan dari warga Sukabumi yang berharap dia dapat mewujudkan janji-janji tersebut jika terpilih sebagai Wali Kota Sukabumi. (Z-6)
WALI Kota Sukabumi Ayep Zaki, menghadiri Rapat Sosialisasi dan Koordinasi Pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2026.
PERMUKIMAN warga di dua wilayah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terendam banjir akibat meluapnya aliran Sungai Cicatih, Minggu (3/8) malam.
KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menawarkan beasiswa kepada 5 anak nelayan di Kp. Ciwaru, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi.
Temuan ini diyakini menjadi bukti kuat bahwa wilayah Gunung Tangkil dulunya merupakan bagian dari jalur perdagangan maritim antara Nusantara dan Tiongkok.
Turunnya hujan membuka asa bisa kembali menanam padi di tengah ketidakpastian kondisi cuaca
Pipanisasi merupakan langkah tepat memperkuat pondasi sektor pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah berjalan baik.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
Presiden Prabowo Subianto bisa fokus pada program strategis nasional yang dihajatkan langsung kepada kebutuhan dasar rakyat.
Partai NasDem mendesak dialog konstitusional untuk menyikapi pemisahan pemilu nasional-lokal. DPR dan Pemerintah didesak untuk tidak lagi membenturkan putusan MK dengan UUD.
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved