Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
CALON Wali Kota Sukabumi nomor urut 2, Ayep Zaki, menegaskan komitmennya untuk menyerap aspirasi warga dan memerjuangkan kehidupan layak bagi seluruh warga Kota Sukabumi.
Demikian ditekankan Anggota Bidang Pertanian, Peternakan, dan Kemandirian Desa DPP Partai NasDem itu saat menyapa warga dan botram (makan bersama) masyarakat Desa Sukakarya.
"Safari politik ini rutin saya lakukan untuk menyapa warga dan mendengarkan aspirasi mereka. Pada umumnya, warga menginginkan BPJS gratis, pengentasan pengangguran, serta kemudahan dalam akses pendidikan," kata Ayep Zaki, Kamis (10/10).
Baca juga : 7 Rekomendasi Pilkada NasDem Jabar, Ayep Zaki untuk Kota Sukabumi
Ayep melanjutkan bahwa fakta di lapangan menunjukkan masih banyak keluarga di Sukabumi yang kurang mampu. Hal ini lanjut dia harus segera diselesaikan agar warga Sukabumi bisa hidup layak dan tidak hidup dalam kesusahan.
Ayep Zaki juga mengungkapkan bahwa potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sukabumi masih bisa ditingkatkan tanpa harus menaikkan pajak.
"PAD (Pendapatan Asli Daerah) Sukabumi saat ini sekitar 3,77 persen dari PDBR (Produk Domestik Regional Bruto), berdasarkan data yang saya dapatkan di tahun 2022. Ini masih bisa dioptimalkan tanpa menaikkan pajak sekurang-kurangnya minimal lima persen atau lebih dari PDBR Kota Sukabumi, karena pajak diatur undang-undang dari pusat, dan daerah tidak bisa sembarangan. Kita hanya perlu memaksimalkan potensi yang ada," papar Ayep Zaki.
Baca juga : Ayep Zaki Serahkan Berkas Pendaftaran Cawalkot Sukabumi ke Gerindra
Putra asli Sukabumi yang sukses menjadi pengusaha kelas international ini juga menekankan pentingnya membersihkan Sukabumi dari praktik pungutan liar (pungli) yang sering dikeluhkan para pengusaha.
"Para pengusaha Sukabumi komitmen membayar pajak sesuai aturan, tapi mereka tidak menginginkan adanya pungli. Jadi, pajak yang dibayarkan langsung kepada rakyat tanpa ada pungli akan mendukung pembangunan daerah yang lebih baik," tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Ayep Zaki menekankan pentingnya memiliki pemimpin yang jujur, amanah, cerdas, dan komunikatif.
"Kita butuh pemimpin yang memiliki sifat-sifat Rasulullah, yakni sidiq, amanah, fatonah, dan tabligh. Itulah yang diinginkan masyarakat, dan itulah yang akan saya perjuangkan untuk Kota Sukabumi," pungkasnya.
Dalam masa kampanyenya ini H. Ayep Zaki terus mendapatkan dukungan dari warga Sukabumi yang berharap dia dapat mewujudkan janji-janji tersebut jika terpilih sebagai Wali Kota Sukabumi. (Z-6)
Pipanisasi merupakan langkah tepat memperkuat pondasi sektor pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Bekerja sama dengan Dompet Dhuafa, masyarakat di wilayah itu diberikan sumbangan perahu berikut alat keselamatannya.
Ayep Zaki menegaskan peningkatan PAD bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
PWI tak hanya sekadar organisasi profesi wartawan yang tugasnya hanya menjalankan kejurnalistikan.
Masyarakat Kota Sukabumi kini mendapatkan akses lebih mudah terhadap sembako berkualitas dengan harga yang wajar.
Penghargaan dari Bupati Sukabumi ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas upaya BWA bersama ratusan NGO dan relawan yang terlibat dalam aksi penanganan tanggap darurat bencana.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merayakan hari ulang tahunnya ke-74 di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved