Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Wali Kota Sukabumi nomor urut 2, Ayep Zaki, menegaskan komitmennya untuk menyerap aspirasi warga dan memerjuangkan kehidupan layak bagi seluruh warga Kota Sukabumi.
Demikian ditekankan Anggota Bidang Pertanian, Peternakan, dan Kemandirian Desa DPP Partai NasDem itu saat menyapa warga dan botram (makan bersama) masyarakat Desa Sukakarya.
"Safari politik ini rutin saya lakukan untuk menyapa warga dan mendengarkan aspirasi mereka. Pada umumnya, warga menginginkan BPJS gratis, pengentasan pengangguran, serta kemudahan dalam akses pendidikan," kata Ayep Zaki, Kamis (10/10).
Baca juga : 7 Rekomendasi Pilkada NasDem Jabar, Ayep Zaki untuk Kota Sukabumi
Ayep melanjutkan bahwa fakta di lapangan menunjukkan masih banyak keluarga di Sukabumi yang kurang mampu. Hal ini lanjut dia harus segera diselesaikan agar warga Sukabumi bisa hidup layak dan tidak hidup dalam kesusahan.
Ayep Zaki juga mengungkapkan bahwa potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sukabumi masih bisa ditingkatkan tanpa harus menaikkan pajak.
"PAD (Pendapatan Asli Daerah) Sukabumi saat ini sekitar 3,77 persen dari PDBR (Produk Domestik Regional Bruto), berdasarkan data yang saya dapatkan di tahun 2022. Ini masih bisa dioptimalkan tanpa menaikkan pajak sekurang-kurangnya minimal lima persen atau lebih dari PDBR Kota Sukabumi, karena pajak diatur undang-undang dari pusat, dan daerah tidak bisa sembarangan. Kita hanya perlu memaksimalkan potensi yang ada," papar Ayep Zaki.
Baca juga : Ayep Zaki Serahkan Berkas Pendaftaran Cawalkot Sukabumi ke Gerindra
Putra asli Sukabumi yang sukses menjadi pengusaha kelas international ini juga menekankan pentingnya membersihkan Sukabumi dari praktik pungutan liar (pungli) yang sering dikeluhkan para pengusaha.
"Para pengusaha Sukabumi komitmen membayar pajak sesuai aturan, tapi mereka tidak menginginkan adanya pungli. Jadi, pajak yang dibayarkan langsung kepada rakyat tanpa ada pungli akan mendukung pembangunan daerah yang lebih baik," tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Ayep Zaki menekankan pentingnya memiliki pemimpin yang jujur, amanah, cerdas, dan komunikatif.
"Kita butuh pemimpin yang memiliki sifat-sifat Rasulullah, yakni sidiq, amanah, fatonah, dan tabligh. Itulah yang diinginkan masyarakat, dan itulah yang akan saya perjuangkan untuk Kota Sukabumi," pungkasnya.
Dalam masa kampanyenya ini H. Ayep Zaki terus mendapatkan dukungan dari warga Sukabumi yang berharap dia dapat mewujudkan janji-janji tersebut jika terpilih sebagai Wali Kota Sukabumi. (Z-6)
Pesisir pantai selatan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, diwaspadai terjadi potensi banjir rob. Kondisi itu menyusul peringatan dini yang dikeluarkan BMKG.
TANAH longsor, banjir, dan cuaca ekstrem masih mewarnai sejumlah daerah di Jawa Barat.
Pergerakan tanah di wilayah itu terjadi pada Rabu (14/1) sekitar pukul 05.30 WIB. Lokasi tersebut dikenal rawan pergerakan tanah
Sementara itu, cuaca ekstrem berupa angin kencang merusak rumah warga di Bekasi dan Sukabumi.
Wilayah yang terdampak cuaca ekstrem antara lain akses ke kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu
Dedi berjanji akan menindaklanjuti permintaan itu, sehingga ada kejelasan dan penyelesaian terhadap 500 rumah yang rusak akibat banjir dan longsor.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved