Pengerahan ASN dalam Pilkada Harus Diberi Sanksi Tegas

DIREKTUR Eksekutif Pembina Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan bahwa adanya pengerahan aparatur sipil negara (ASN) dalam Pilkada 2024 harus diberi sanksi tegas.

Terkini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar, Sulawesi Selatan menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas ASN yang diduga mendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar tertentu pada Pilkada serentak 2024.

“Pengerahan ASN di pilkada harus disikapi serius dengan memberikan sanksi yang tegas,” ujar perempuan yang akrab disapa Ninis kepada Media Indonesia, Minggu (13/10).

“Selama ini sanksi yang diberikan hanya kepada ASN-nya saja, ke depan perlu juga ada sanksi elektoral kepada peserta pilkada yang mempolitisasi ASN saat pilkada,” tambahnya.

Sanksi elektoral, kata Ninis, bisa sampai ke diskualifikasi jika ada peserta pilkada yang terbukti memobilisasi ASN.

Ninis juga mendesak Bawaslu agar semakin tegas dalam menindaklanjuti temuan atau laporan pelanggaran netralitas ASN tersebut.

Sementara itu, ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta seluruh ASN yang bertugas di pusat, provinsi, kabupaten, kota hingga tingkat desa untuk bisa menahan diri dan tidak berpihak kepada peserta Pilkada.

Namun, Bagja tak menjelaskan lebih detil soal data laporan dari sejumlah daerah terkait pelanggaran atau pengerahan ASN yang tidak netral.

Bagja menegaskan agar semua pihak ingin gelaran Pilkada yang damai tanpa adanya pelanggaran dan kecurangan.

“ASN harus netral demi menghasilkan Pemilu yang damai dan demokratis,” tandas Bagja. (P-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akmal