Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi menjalani proses sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Politik di Universitas Nasional, Jakarta, Rabu (19/2). Disertasi Puadi yang berjudul “Efektivitas Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Bawaslu pada Pemilu 2024” mengkaji secara mendalam bagaimana Bawaslu menjalankan fungsi pengawasannya dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pemilu.
Puadi mengaku bersyukur bisa meraih gelar doktor karena pencapaian tersebut tidak diraih dengan mudah. Ia mengaku mengerjakan disertasi sembari menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
“Jadi kalau peneliti-peneliti terdahulu itu hanya memfokuskan satu masalah. Ini saya tidak tanggung-tanggung lima persoalan yang begitu dinamika luar biasa ditampilkan bahwa inilah keberadaan pengawasan Bawaslu khususnya secara umum untuk perbaikan penyelenggaraan Bawaslu,” ujar Puadi, melalui keterangannya, Rabu (19/2).
Puadi fokus mendalami tantangan utama yang dihadapi Bawaslu, termasuk kendala regulasi, tekanan politik, serta keterbatasan sumber daya dalam mengawasi pelanggaran netralitas ASN.
Dalam sidang yang dihadiri oleh para akademisi dan pakar pemilu, Puadi menjelaskan bahwa efektivitas pengawasan pemilu sangat bergantung pada koordinasi antar-lembaga serta peningkatan kapasitas pengawas pemilu di tingkat daerah.
Ia juga menekankan perlunya reformasi dalam sistem penegakan hukum pemilu agar lebih adaptif terhadap tantangan di era digital.
Sementara itu, Ketua sidang promosi doktor, Prof Umar Basalim menuturkan penelitian yang dilakukan Puadi sebagai kontribusi penting dalam memperkaya kajian akademik mengenai pemilu di Indonesia.
“Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang dinamika pengawasan pemilu dan menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat peran Bawaslu di masa mendatang," ujarnya.
Umar berharap Puadi dapat terus berkontribusi dalam pengembangan sistem pengawasan pemilu dan memperkuat demokrasi di Indonesia melalui kajian-kajian akademik yang aplikatif. (H-3)
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
Syarmadani mengungkapkan dari data tersebut, sebanyak 436 dari 1.158 aduan sedang menunggu tindak lanjut dari pejabat pembina kepegawaian (PPK).
Ttindak lanjut itu dilakukan Bawaslu dengan merekomendasikan ratusan pelanggaran itu ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Deklarasi netralitas ASN dalam pilkada di seluruh daerah harus diikuti dengan pengawasan yang melekat baik oleh aparat maupun masyarakat.
SENTRA Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan menangani 159 kasus tindak pidana pemilihan, per Senin (18/11).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved