Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Annisa Alfath meminta masyarakat meningkatkan daya kritis agar tidak mudah terprovokasi dengan berita hoaks selama masa Pilkada 2024.
Menurut Annisa, daya kritis tersebut harus dibangun agar masyarakat tidak mudah termakan isu-isu lokal pilkada yang berbau perbedaan identitas dan SARA.
"Masyarakat harus tidak mudah percaya dengan berita berita yang judulnya klik bait dan harus memeriksa kepada situs berita yang terpercaya, link berita yang terpercaya," kata Annisa saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (2/10/2024).
Baca juga : Pendidikan Politik Tanggung Jawab Semua Elemen Masyarakat
Annisa juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya melalui media sosial. Kondisi tersebut, menurut Annisa, akan mempersulit pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam menangkal isu hoaks tentang pilkada.
"Selain itu, masyarakat kalangan muda juga bisa melakukan edukasi politik selama pilkada karena di beberapa daerah memang isunya isu-isu lokal," ucap Annisa.
Dengan pemberian edukasi yang dilakukan melalui pendekatan anak muda, Annisa yakin pesan yang disampaikan akan lebih mudah diterima masyarakat.
Baca juga : Waspadai Modus Kecurangan Pilpres Diduplikasi saat Pilkada
Namun dari semua itu, Annisa menekankan pentingnya peran pemerintah dalam membantu masyarakat untuk terhindar dari hoaks. Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah yakni dengan membuka akses informasi seluas-luasnya untuk masyarakat.
Hal tersebut dapat membantu masyarakat yang ingin mencari tahu berita fakta ketika dihadapkan dengan isu mengandung hoaks.
"Untuk bantu masyarakat ketika hendak melakukan cek fakta, penyelenggara pemilu harus membuka akses data seluas luasnya. Jangan kemudian informasi yang seharusnya bisa diakses publik malah susah," tutur Annisa. (Ant/P-3)
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kenaikan insentif bagi ketua RT dan RW akan mulai direalisasikan secara bertahap pada Oktober 2025
Ia mengatakan DPP PDIP berharap kekalahan dua pasangan calon kepala daerah dari kotak kosong pada Pilkada 2024 lalu tidak terulang kembali di pilkada ulang nanti.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumpulkan kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Menurut laporan itu, akar masalah biaya politik tinggi terletak pada lemahnya regulasi pendanaan kampanye dan penegakan hukum, bukan pada sistem pemilihan langsung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved