Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PENELITI Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Annisa Alfath meminta masyarakat meningkatkan daya kritis agar tidak mudah terprovokasi dengan berita hoaks selama masa Pilkada 2024.
Menurut Annisa, daya kritis tersebut harus dibangun agar masyarakat tidak mudah termakan isu-isu lokal pilkada yang berbau perbedaan identitas dan SARA.
"Masyarakat harus tidak mudah percaya dengan berita berita yang judulnya klik bait dan harus memeriksa kepada situs berita yang terpercaya, link berita yang terpercaya," kata Annisa saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (2/10/2024).
Baca juga : Pendidikan Politik Tanggung Jawab Semua Elemen Masyarakat
Annisa juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya melalui media sosial. Kondisi tersebut, menurut Annisa, akan mempersulit pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam menangkal isu hoaks tentang pilkada.
"Selain itu, masyarakat kalangan muda juga bisa melakukan edukasi politik selama pilkada karena di beberapa daerah memang isunya isu-isu lokal," ucap Annisa.
Dengan pemberian edukasi yang dilakukan melalui pendekatan anak muda, Annisa yakin pesan yang disampaikan akan lebih mudah diterima masyarakat.
Baca juga : Waspadai Modus Kecurangan Pilpres Diduplikasi saat Pilkada
Namun dari semua itu, Annisa menekankan pentingnya peran pemerintah dalam membantu masyarakat untuk terhindar dari hoaks. Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah yakni dengan membuka akses informasi seluas-luasnya untuk masyarakat.
Hal tersebut dapat membantu masyarakat yang ingin mencari tahu berita fakta ketika dihadapkan dengan isu mengandung hoaks.
"Untuk bantu masyarakat ketika hendak melakukan cek fakta, penyelenggara pemilu harus membuka akses data seluas luasnya. Jangan kemudian informasi yang seharusnya bisa diakses publik malah susah," tutur Annisa. (Ant/P-3)
LSI Denny JA Rilis Exitpool dan Quick Count Pilkada 2024 di Tujuh Provinsi
Penyandang DIsabilitas Gunakan Hak Pilihnya
SISTEM pemilu merupakan metode untuk mengonversi suara yang didapat peserta pemilu menjadi perolehan kursi.
KURANG dari 200 hari lagi Indonesia akan menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 yang juga tercatat sebagai pemilu serentak satu hari terbesar di dunia.
KEPUTUSAN pemerintah, DPR, dan DPD untuk mencabut RUU tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dari daftar prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 ternyata berdampak panjang.
Perludem meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberlakukan syarat usia minimum calon kepala daerah (cakada) pada saat penetepan pasangan calon pada Pilkada 2024.
Untuk membantu pemilih, KPU perlu memastikan agar sosialisasi dan diseminasi informasi terkait pilkada dapat berjalan optimal.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Betty Epsilon Idroos harus segera nonaktif dari jabatannya untuk menghindari konflik kepentingan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved