Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyiapkan posko aduan masyarakat di Kantor Bawaslu.
Posko pengaduan tersebut terbuka bagi masyarakat umum untuk melaporkan dugaan pelanggaran netralitas yang dituntut untuk ditaati dan dilaksanakan aparatur sipil negara (ASN).
Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Lembata, Thomas Febry Bayo Ala, dalam pemaparan materinya terkait teknis penanganan pelanggaran netralitas ASN serta upaya-upaya pencegahan.
Baca juga : Bawaslu Lembata Awasi Tes CAT Calon PPK
"Posko aduan terbuka untuk masyarakat umum, silahkan melaporkan apabila ada dugaan pelanggaran ASN," ujar Ketua Bawaslu Lembata, Thomas Febri Bayo Ala, Sabtu (28/9).
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Indah Purnama Dewi menyatakan, kolaborasi antara Bawaslu dan pemda ini sebagai bagian dari upaya pencegahan, meminimalisir potensi pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan Polti.
Ikrar ini merupakan bentuk komitmen kolektif yang diharapkan bisa ditaati dan dipatuhi bersama.
Baca juga : Jaga Nilai Demokrasi, PB HMI Minta ASN dan Penyelenggara Pemilu Netral
Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan deklarasi bersama aparatur sipil negara, TNI, dan Polri serta kepala desa untuk mewujudkan terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan dan mempertajam pemahaman peserta tentang regulasi terkait netralitas ASN, TNI, dan Polri.
Meskipun memiliki hak politik sebagai hak asasinya, namun setiap ASN dibatasi dalam ekspresi praktisnya. Oleh sebab itu, penting bagi Bawaslu agar membangun konektivitas dan sinergitas pengawasan dengan seluruh elemen pemerintahan.
Baca juga : Pemkot Malang Larang ASN Cuti Saat Pemilu 2024
Kegiatan deklarasi ini diawali pembacaan ikrar netralitas ASN pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 dan dilanjutkan dengan penandatanganan ikrar oleh seluruh peserta terundang yang terdiri dari
para asisten sekretaris daerah, para pejabat pimpinan tinggi, para pejabat administrasi, para pejabat fungsional lingkup pemerintah kabupaten Lembata, camat dan kepala desa disaksikan langsung oleh kepolisian, kejaksaan, TNI, KPU Lembata, dan pemantau pemilu.
Penjabat Bupati Lembata Paskalis Ola Tapobali dalam arahannya mengatakan manajemen ASN dalam UU No 20/2023 pasal 2 huruf F menerangkan bahwa setiap ASN tidak berpihak dalam segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain diluar kepentingan bangsa dan negara.
Selain itu Paskalis juga menyampaikan terkait kode etik dan kode prilaku ASN yang dituntut untuk memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD 1945, setia kepada NKRI, menjaga nama baik instansi ASN, menjaga rahasia jabatan dan negara. Pegawai ASN dilarang membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.
Baca juga : Pemilu Di Lembata masih Tak Ramah Difable
"Ingat kita adalah perekat bangsa, jagalah netralitas karena itu sebuah kewajiban bagi pegawai ASN," tegas Paskalis Ola.
Pada kesempatan tersebut Paskalis juga mengingatkan kepala desa, lurah, dan perangkat desa untuk tidak ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu.
Febry menegaskan kepada para ASN untuk bisa memposisikan diri secara baik dalam aktivitas perhelatan pilkada ini agar tidak terjebak atau terjerumus dalam pelanggaran ASN.
Sementara itu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa,Indah Purnama Dewi menyatakan agar kolaborasi antara Bawaslu dan Pemda ini sebagai bagian dari upaya pencegahan meminimalisir potensi pelanggaran netralitas ASN,TNI dan POLRI.
Ikrar ini merupakan bentuk komitmen kolektif yang diharapkan bisa ditaati dan dipatuhi bersama.
Adapun ikrar yang dideklarasikan diharapkan ASN menjaga dan menegakkan prinsip netralitas dan melaksanakan fungsi pelayanan publik sebelum, selama dan Sesuda Pilkada 2024.
Selain itu, ASN juga diminta menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan intimidasi atau ancaman kepada sesama ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak pada pasangan calon tertentu.
ASN juga diharap menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. Terakhir, ASN berikrar menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun. (PT/J-3)
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hasil pemeriksaan kesehatan ASN DKI Jakarta pada 2024 menunjukkan salah satunya, sebanyak soal ASN Jakarta yang mengalami obesitas dan masalah kejiwaan.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menegaskan bahwa tidak ada pemotongan gaji baru bagi ASN terkait tabungan perumahan sejak 2020
Kabupaten Toba selalu masuk dalam kategori rentan, yang artinya masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan bersama
Calon kepala sekolah Sekolah Rakyat berasal dari ASN pemerintah daerah, sementara tenaga pendidik berasal dari PPPK yang direkrut Kemensos.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved