Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SELURUH aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri diingatkan untuk tetap netral dalam pelaksanaan pesta demokrasi di negeri ini. Semua pihak harus menjaga pemilu yang damai, jujur, dan adil.
"Selain itu, BIN (Badan Intelijen Negara), penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu juga harus menjaga netralitas dan stabilitas nasional dalam momentum pemilu kali ini," kata Ketua Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Rifyan dalam keterangannya, Sabtu (10/2).
"Kita harus saling mendukung untuk menjaga nilai-nilai demokrasi demi membangun Indonesia yang lebih baik," kata dia.
Baca juga : Bawaslu Dorong TNI/Polri Bersikap Netral dalam Pemilu dan Pilpres 2024
Pernyataan Rifyan itu muncul setelah adanya konferensi pers yang dilaksanakan PB HMl. Konferensi pers yang dibacakan langsung oleh Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan tersebut berisi lima poin, yang di dalamnya juga menyinggung tentang netralitas ASN, TNI, dan Polri, serta penyelenggara pemilu.
”Kami meminta pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, serta aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, serta KPU dan Bawaslu harus menjaga netralitas,” ujar Rifyan mengulangi salah satu poin yang dibacakan oleh Ketua Umum PB HMI di Sekretariat PB HMI, di Jakarta, Jumat (9/2).
HMI sebagai salah organisasi mahasiswa Islam terbesar di Indonesia yang berdiri sejak dua tahun pascakemerdekaan, yakni 5 Februari 1947, selalu berposisi netral dan independen mengawasi dan mengadvokasi segala persoalan dinamika kebangsaan, termasuk pada momentum menuju pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024
Baca juga : Pemkot Malang Larang ASN Cuti Saat Pemilu 2024
"Kami selalu bersikap independen, mengedepankan politik ke-Islaman dan ke-Indonesiaan. Olehnya, kami berharap semua pihak mau menjaga stabilitas politik nasional sehingga pertahanan dan keamanan kita tidak terganggu. Mari jaga kesatuan dan persatuan Indonesia, jangan sampai pemilu kali ini justru menjadi faktor yang bisa merugikan kita semua. Jadikan ini sebagai momentum kebangkitan nasional dengan menghadirkan pemilu damai dan bersih agar terpilih pemimpin nasional yang berorientasi pada kesejahteraan bangsa Indonesia," tutup Rifyan. (RO/J-2)
BELUM lekang dari ingatan publik pengesahan UU No 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), kini kita kembali disuguhkan wacana revisi UU yang sama yang menyimpan api dalam sekam.
Banten menjadi provinsi dengan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa terbanyak selama tahapan Pilkada 2024 berjalan.
Pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi berbagai sengketa perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
NI-Polri tetap menjaga netralitasnya hingga tahapan akhir penetapan Pramono-Rano sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Cucun menekankan agar penyelenggara Pemilu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.
Wali Kota Cilegon Helldy Agustian menegaskan bahwa dirinya tidak akan berkator selama masa tenang hingga hari usai pencoblosan.
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hasil pemeriksaan kesehatan ASN DKI Jakarta pada 2024 menunjukkan salah satunya, sebanyak soal ASN Jakarta yang mengalami obesitas dan masalah kejiwaan.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menegaskan bahwa tidak ada pemotongan gaji baru bagi ASN terkait tabungan perumahan sejak 2020
Kabupaten Toba selalu masuk dalam kategori rentan, yang artinya masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan bersama
Calon kepala sekolah Sekolah Rakyat berasal dari ASN pemerintah daerah, sementara tenaga pendidik berasal dari PPPK yang direkrut Kemensos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved