Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendorong penyusunan memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan TNI/Polri terkait penanganan ketidaknetralan prajurit dan anggota kepolisian jelang Pemilu 2024.
Anggota Bawaslu Puadi menegaskan, pihaknya tidak hanya bertugas mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN).
"Tapi juga anggota TNI dan anggota Polri. Ini merujuk pada ketentuan Pasal 93 huruf f Undang-Undang Nomor 7/2017," kata Puadi kepada wartawan, Rabu (22/2).
Kendati demikian, lanjutnya, Bawaslu perlu membangun kesepahaman dengan TNI/Polri ihwal tata cara dan mekanisme penanganan ketidaknetralan tersebut.
Dalam hal ini, kewenangan menindak anggota TNI/Polri yang tidak netral berada pada dua institusi tersebut.
"Sehingga pola penanganannya oleh Bawaslu harus disesuaikan dengan regulasi yang mengaturnya," jelas Puadi.
Baca juga: MUI Minta Pemilu Jadi Ajang Merajut Persatuan, bukan Perseteruan
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pimpinan Bawaslu telah membangun komunikasi dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Nantinya, upaya tersebut akan dikomunikasikan lagi dan dituangkan dalam bentuk penyusunan MoU dan perjanjian kerja sama (PKS) sebagaimana pemilu maupun pilkada sebelumnya.
"Yang isinya mengatur teknis penanganan dugaan pelanggaran. Saat ini masih proses dan sedang dikomunikasikan oleh bagian Hubal (Hubungan Antarlembaga) di Divisi Pencegahan," tandasnya. (Tri/OL-09)
Masa kampanye belum dimulai sudah banyak dugaan pelanggaran netralitas ASN yang mengemuka
Jangan sampai dikorbankan masa depan ASN dengan sesuatu yang tidak tahu. Aturannya sanksinya bisa sampai dipecat
Netralitas merupakan tanggung jawab sekaligus peran yang harus dijalankan ASN, TNI dan Polri.
Pemkab Garut akan membentuk tim untuk memantau hingga memastikan netralitas ASN. Tim akan memantau lapangan, juga menerima aduan terkait netralitas ASN.
Netralitas ASN di lingkungan pemerintah daerah di Jawa Barat termasuk wilayah Priangan Timur harus diawasi
Dalam fakta integritas setiap ASN berjanji akan bertindak netral.
Keberhasilan Operasi Mantap Praja Lodaya 2024 dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Purwakarta bergantung pada kerja keras dan kewaspadaan aparat dan masyarakat.
Pilkada serentak salah satu bentuk dari kemerdekaan rakyat dalam memilih wakil rakyat maupun kepala pemerintah sehingga perlu adanya jaminan keamanan
Hasil dari penyisiran tersebut, pelaku pengidap ekshibisionisme berhasil ditangkap di sekitar lokasi kejadian Stasiun Sudirman, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang.
"Kita harus menyamakan persepsi agar memiliki pemahaman yang sama terkait pelaksanaan UU SPPA dan keterampilan yang baik dalam menangani kasus ABH."
"Selalu diperiksa secara rutin tes kejiwaan dan mentalnya sehingga tidak ada lagi arogansi terulang,"
SEBANYAK 148.211 personel gabungan akan diterjunkan selama Operasi Ketupat Idul Fitri 2023, berasal dari Mabes Polri, Polda, dan instansi terkait.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved