Pramono-Rano Lebih Prioritaskan Penyelesaian Masalah Macet daripada Giant Sea Wall

BAKAL calon wakil gubernur (bacawagub) Rano Karno menilai saat ini pembangunan giant sea wall atau tanggul laut di Pantai Muara bukan menjadi program prioritas. Ia lebih memilih untuk fokus menyelesaikan macet jika terpilih dalam Pilkada 2024.

"Gak usah kita muluk-muluk Giant Sea wall. Udah deh, saya paham Giant Sea wall," ujar Rano di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Jakarta Pusat, Minggu 1/9).

Eks Ketua Tim Koordinadi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek Punjur) menyebut giant sea wall seharusnya menjadi program pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi DKI fokus membenahi infrastruktur pemecah kemacetan.

Baca juga : Rano Karno Puji Anies Saat Bertemu di CFD 

"Infrastruktur Jalan Jakarta udah terbatas. Kita mau bikin jalan baru gak mungkin. Makanya kita lihat deh, Ancol. Pasti jalan di atas got, di atas kali. Gak bisa lagi," tuturnya.

Rano pun mengapresiasi program bus Tranjakarta yang dinilai telah berhasil menekan kemacetan di Jakarta. Namun, ia mengkritisi jumlah masyarakat pendatang yang menggunakan tranportasi tersebut.

"Jakarta ini kalau malam, 9 juta. Siang pagi, itu bisa 14 juta. 3 atau 4 juta ini pendatang dari luar. Ini distribusinya (penumpang) kudu diatur," tandasnya.

Baca juga : Rano Karno Bantah Isu Pramono Anung Titipan Istana

Diketahui, giant sea wall disebut sebagai solusi mengatasi kenaikan permukaan air laut dan penurunan tanah, sehingga mencegah wilayah Pantai Utara Jawa, termasuk DKI Jakarta, tenggelam. Program ini merupakan salah satu program dalam National capital integrated coastal development (NCICD) yang digarap Kementerian PUPR, BUMN, serta Pemprov Jakarta. 

Pembangunan NCICD dibagi dalam tiga fase, yakni fase a, fase b, dan fase c. Fase A, merupakan pembangunan tanggul pantai. Sementara, pembangunan giant sea wall termasuk dalam fase B dan fase C.

Pemprov Jakarta disebut masih memiliki waktu hingga 2030 untuk merampungkan pembangunan tanggul pantai. Tenggat waktu ini diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (P-5)