Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
BAKAL calon (Balon) Wali Kota/Wakil Wali Kota Tangerang, Sachrudin - Maryono Hasan yang akan akan maju di Pilkada 2024, kantongi dukungan PDIP.
Dukungan dalam bentuk surat keputusan B1-KWK tersebut diberikan oleh Ketua Umum DPP PDIP, Achmad Basarah di ICE BSD Hall 1, Tangerang, Banten, Minggu (25/8).
Selain Sachrudin - Maryono Hasan, surat dukungan itu juga diberikan ke delapan pasangan calon lainnya, seperti, pasangan Wali Kota/Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie - Pilar Saga, Bupati/Wakil Bupati Tangerang Mad Romli - Irvansyah dan pasangan Bupati/Wakil Bupati Serang Andika Hazrumi - Nanang Supriatna.
Baca juga : PDIP Usung Airin di Pilkada Banten Tanpa Dukungan Golkar
Serta pasangan Bupati/Wakil Bupati Lebak Hasbi - Amir, Bupati/Wakil Bupati Pandeglang Fitron Diana, pasangan Wali Kota/Wakil Wali Kota Serang Ratu Ria - Subadri, serta pasangan Wali Kota/Wakil Wali Kota Cilegon Robinsar - Fajar.
"Mudah-mudahan dalam perjuangan ini seluruh pimpinan daerah yang di dukung PDIP unggul dan terpilih sebagai Pemimpin daerah di Banten," katanya.
Menyikapi hal itu, Sachrudin yang juga mantan Wali Kota Tangerang dua periode (2013-2023) mengatakan, dengan mendapatkannya dukungan dari PDIP, tentu akan semakin.memuluskan perjalannya menuju Pilkada 2024.
Baca juga : Jika Usung Anies di Jakarta, PDIP Minta Kursi Cawagub
"Alhamsulillah saat ini kami sudah mendapat dukungan dari empat partai, yaitu Golkar, PPP, Demorat dan PDIP," ujarnya.
Dengan begitu, sambungnya, pihaknya akan terus memanaskan mesin politik yang ada pada jaringan, internal partai maupun Partai Politik koalisi.Supaya pada pelaksanaan pilkada November 2024 nanti mendapatkan hasil yang memuaskan.
"Tidak ada lagi kata santai, kita akan terus bekerja keras untuk memenangkan pilkada ini, " paparnya. (Z-8)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved