Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024. Dia menyatakan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang normal terjadi, mengingat ratusan calon kepala daerah yang akan bertanding di Pilkada.
Zulhas menegaskan koalisi pendukung Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2024 itu tetap harmonis.
"KIM itu harmonis terus. Lihat saja wajah saya 'kan terang tuh. Ya kalau Pilkada kan 500 (peserta), 500 itu kadang-kadang ada keluarganya, ada saudara, itulah Indonesia," kata Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/8).
Baca juga : Rangkul Parpol Luar Koalisi Indonesia Maju jadi Keniscayaan Bagi Prabowo Subianto
Menurut Zulhas, banyaknya kandidat membuat partai-partai politik pasti akan berbeda pilihan dan kesepakatan di seluruh wilayah.
"500 (calon) berapa semuanya, 560 (orang), ditambah gubernur hampir 600 (orang). Kalau 600 (calon), dan ada 1 dan 2 yang tersinggung ya wajar," lanjutnya.
Dia juga menepis anggapan bahwa KIM mengalami deadlock atau kebuntuan terkait keputusan pasangan calon (paslon) di Pilgub Jakarta. Menurutnya, sejauh ini KIM belum mengadakan pertemuan lebih lanjut terkait Pilgub Jakarta karena masih sibuk dengan urusan masing-masing.
Baca juga : Bansos Pemerintah Harus Imparsial, tidak Dijadikan Alat Kampanye
"Ya tidaklah. Itu 'kan karena masih sibuk. Pak Prabowo presiden terpilih, masih melakukan kunjungan kerja. Begitu juga yang lain, 'kan masih lama," kata Zulhas.
Dia memastikan akan mengikuti arahan Prabowo terkait paslon di Pilkada Jakarta. Prabowo saat ini masih berada di luar negeri untuk melakukan kunjungan kerja.
"'Kan Pak Prabowo sendiri yang memimpin. Kita ikut pemimpin," ujarnya. (P-5)
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kenaikan insentif bagi ketua RT dan RW akan mulai direalisasikan secara bertahap pada Oktober 2025
Ia mengatakan DPP PDIP berharap kekalahan dua pasangan calon kepala daerah dari kotak kosong pada Pilkada 2024 lalu tidak terulang kembali di pilkada ulang nanti.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumpulkan kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved