Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
SEKRETARIS Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menegaskan bantuan sosial (bansos) yang digulirkan pemerintah ke masyarakat harus imparsial. Apalagi, penyaluran itu dilakukan beriringan dengan momen politik Pemilu 2024. Menurutnya, kebijakan pemerintah lewat bansos tidak boleh dijadikan alat untuk mendukung salah satu kandidat tertentu.
"Kebijakan pemerintah adalah kebijakan pemerintah, bukan bagian dari upaya meng-endorse partai atau capres tertentu," kata Kaka kepada Media Indonesia, Jumat (15/12).
Oleh karena itu, meski menjadi program negara, pemerintah diingatkan untuk berhati-hati dalam pendistribusian bansos, utamanya soal waktu. Ini dapat dilakukan dengan melakukan kajian matang sebelum membagikan bansos ke masyarakat.
Baca juga: Media Perlu Beri Kesempatan Adil bagi Kandidat Berkampanye
Dengan praktik yang ada kiwari, Kaka mengatakan bansos yang dibagikan pemerintah jelang Pemilu 2024 patut dicurigai sebagai bentuk vote buying atau penyuapan. Kendati demikian, ia mengakui tudingan itu perlu dibuktikan.
Dalam hal ini, ia juga menyadari bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sulit untuk mengusut dugaan vote buying yang dilakukan pemerintah ke masyarakat lewat bansos. Sebab, bansos yang merupakan kebijakan ekonomi makro tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 7/2017. Apalagi, pemerintah bukan peserta pemilu.
Baca juga: Program Bansos Jangan Disalahgunakan untuk Kepentingan Elektoral
"Artinya perlu pengawasan dari lembaga yang mengawasi kebijakan pemerintah, yaitu DPR. Harusnya DPR yang melakukan karena ini beyond tugas Bawaslu, karena tidak diberikan perangkat dalam UU," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat bertemu kader dan simpatisan di Lombok Tengah, NTB menyampaikan ajakan untuk memilih pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jika ingin program bantuan langsung tunai dan bansos dilanjutkan.
Saat diminta konfirmasi, juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono menilai pernyataan Zulhas menyesatkan. Sebab, program bansos bakal dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan oleh pasangan Ganjar-Mahfud jika terpilih sebagai pemenang Pilpres 2024.
Terkait dugaan penyaluran bansos dari pemerintah untuk meningkatkan elektoral kandidat tertentu, Aiman menegaskan bahwa saat ini merupakan era keterbukaan.
"Kalau ada sesuatu di lapangan, (bansos) digunakan untuk kampanye, pasti akan terjadi viralitas dan ini yang kemudian kita teriaki sama-sama. Tentu harapannya tidak terjadi," pungkas Aiman. (Tri/Z-7)
GPMP menargetkan puluhan juta suara untuk pasangan calon nomor urut 1 Anies Baawedan-Muhaimin Iskandar (Amin) pada Pemilu 2024.
Elektabilitas kepala daerah akan meningkat dengan sendirinya apabila mereka mampu menunjukkan kinerja dan prestasi dalam mengendalikan pandemi di daerahnya masing-masing.
Para politisi sudah seharusnya punya tanggung jawab untuk membereskan pandemi covid-19 dulu. Apalagi hingga hari ini terjadi kenaikan eksponensial.
DI tengah penanganan pandemi covid-19 yang belum juga usai, pemberitaan di media massa sudah ramai dengan isu terkait dengan utak-atik calon presiden (capres) yang bakal maju di Pemilu 2024.
Sayangnya, ada sejumlah pihak yang sudah tidak sabar dan bernafsu untuk meraih jabatan dan kekuasaan dengan intrik-intrik politik yang begitu mudah dibaca masyarakat.
Nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming masuk dalam 6 besar calon presiden dengan elektabilitas tertinggi di angka 2,7%.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini terpilih untuk memimpin tiga mesin relawan Aamin, yaitu Baleamin, Pro Amin dan Maktab.
Keputusan MK yang membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres telah menodai semangat dan cita-cita reformasi 1998
Kabupaten Cianjur merupakan daerah kedua di Jawa Barat setelah Bekasi yang sudah membentuk Kami Gibran.
Tidak ada komitmen dari para calon presiden untuk membatalkan Undang Undang Cipta Kerja.
Bawaslu memperluas pemeriksaan terhadap 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut karena dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.
Acara itu juga merupakan ajang silaturahmi, kajian dan konsolidasi, yang bakal dihadiri sekitar 200 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved