Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menegaskan bahwa program bantuan sosial (bansos) di masa pemilu jangan disalahgunakan untuk kepentingan elektoral salah satu pasangan capres cawapres. Sebab, bansos merupakan program pemerintah untuk masyarakat kurang mampu dengan menggunakan uang negara.
"Cara seperti itu harusnya tidak boleh digunakan karena program bansos adalah program menggunakan uang negara yang juga berasal dari uang rakyat, dari pajak," ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (14/12).
Lili menilai kampanye pasangan capres cawapres yang menggunakan isu bansos untuk menekan rakyat merupakan sebuah penyelewengan. Rakyat tidak boleh diancam dengan memanfaatkan program tersebut.
Baca juga : Kampanye Presiden, Putra Mahkota, dan Ambisi Satu Putaran
"Saya kira itu tidak benar dan penyelewangan program bansos, yang berasal dari dana negara atau APBN, dijadikan instrumen agar rakyat memilih pasangan tertentu," kata dia.
Lili pun meminta DPR RI untuk melakukan pengawasan terhadap program tersebut. Bahkan pihak-pihak yang menyalahgunakan program bansos untuk kepentingan elektoral perlu diingatkan dan dipanggil DPR.
"DPR sebagai lembaga yang berhak melakukan pengawasan tentang jalannya program bansos, harus mengingatkan atau melarang agar jangan disalahgunakan program bansos untuk kepentingan elektoral," tandasnya.
Sebelumnya, Zulkifli Hasan yang merupakan bagian dari tim pemenangan Prabowo-Gibran mengatakan masyarakat harus memilih Prabowo-Gibran agar program bansos bisa dilanjutkan. Hal itu disampaikannya saat kampanye di Lombok, Nusa Tenggara Barat. (Van/Z-7)
Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) hari terakhir yang dilaksanakan di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat.
Pemerintah menyalurkan BLT Kesra tersebut sekaligus untuk tiga bulan yakni Oktober, November dan Desember 2025.
Pemerintah terus mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terdampak bencana Sumatra.
Pos Indonesia menunjukkan perannya sebagai perpanjangan tangan negara melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLTS) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Kota Padang.
Bantuan langsung tunai (BLT) untuk para korban bencana Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di tengah tekanan ekonomi yang masih membayangi sebagian warga, Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) menjadi penyangga penting.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Pemerintah kembali menyalurkan BLT Kesra 2025 senilai Rp900 bagi masyarakat berpenghasilan rendan (MBR) dan rentan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved