Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENGAMAT politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menegaskan bahwa program bantuan sosial (bansos) di masa pemilu jangan disalahgunakan untuk kepentingan elektoral salah satu pasangan capres cawapres. Sebab, bansos merupakan program pemerintah untuk masyarakat kurang mampu dengan menggunakan uang negara.
"Cara seperti itu harusnya tidak boleh digunakan karena program bansos adalah program menggunakan uang negara yang juga berasal dari uang rakyat, dari pajak," ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (14/12).
Lili menilai kampanye pasangan capres cawapres yang menggunakan isu bansos untuk menekan rakyat merupakan sebuah penyelewengan. Rakyat tidak boleh diancam dengan memanfaatkan program tersebut.
Baca juga : Kampanye Presiden, Putra Mahkota, dan Ambisi Satu Putaran
"Saya kira itu tidak benar dan penyelewangan program bansos, yang berasal dari dana negara atau APBN, dijadikan instrumen agar rakyat memilih pasangan tertentu," kata dia.
Lili pun meminta DPR RI untuk melakukan pengawasan terhadap program tersebut. Bahkan pihak-pihak yang menyalahgunakan program bansos untuk kepentingan elektoral perlu diingatkan dan dipanggil DPR.
"DPR sebagai lembaga yang berhak melakukan pengawasan tentang jalannya program bansos, harus mengingatkan atau melarang agar jangan disalahgunakan program bansos untuk kepentingan elektoral," tandasnya.
Sebelumnya, Zulkifli Hasan yang merupakan bagian dari tim pemenangan Prabowo-Gibran mengatakan masyarakat harus memilih Prabowo-Gibran agar program bansos bisa dilanjutkan. Hal itu disampaikannya saat kampanye di Lombok, Nusa Tenggara Barat. (Van/Z-7)
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) 2025 sebesar Rp800.000 per orang kepada 241 pekerja.
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah akan menghapus skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2027.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada guru honorer yang belum mendapat sertifikasi.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved