Media Perlu Beri Kesempatan Adil bagi Kandidat Berkampanye

WAKIL Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyampaikan media memiliki peran sentral dalam pemilihan umum (pemilu) sebagai penyedia informasi kepada pemilih berkaitan dengan pemilu.

"Karena itu, media sebagai ruang terbuka untuk diskusi publik perlu menyediakan kesempatan yang adil bagi kandidat dan partai peserta pemilu untuk berkampanye," ujar Nezar dalam Kuliah Umum Program Studi Magister Ilmu Komunikasi berjudul Netralitas Media Pada Kampanye Politik Tahun 2024: Fakta VS Utopia, yang digelar Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif Universitas Budi Luhur (UBL), Jakarta, Sabtu (9/12).

Baca juga: Upaya Menjaga Netralitas Media

Ia juga mengingatkan netralitas media saat pemilu berdasarkan UNDP 2015 meliputi akurasi, keberimbangan, dan materi yang bersumber dari sumber yang baik.

"Juga perlu keseimbangan dan ketidakberpihakan jurnalis dalam menyajikan berita secara jelas dan tidak memihak agar publik dapat menarik kesimpulan," pungkas Nezar.

Deputi Rektor Bidang Digitalisasi Pembelajaran dan Kemahasiswaan UBL Dr Hari Soetanto SKom MSc menambahkan netralitas media menjadi salah satu pengaruh masyarakat dalam sukses menerima informasi politik yang terpercaya dan integritas.

"Fakta vs Utopia mungkin tidak akan pernah mencapai kondisi media bebas dari bias dan tekanan. Namun, kita berusaha mendekati harapan ideal tersebut dengan menciptakan kesadaran atas netralitas serta mendukung media yang berkomitmen pada integritas," ungkap Hari.

Baca juga: Ciptakan Netralitas Pemilu, Timnas Amin Dorong Peran Gerakan Ekstraparlemen

Sementara itu, Ketua Pelaksana Kuliah Umum Dr Umaimah Wahid menambahkan kampanye politik melibatkan platform media, baik konvensional maupun digital.

"Keterlibatan media dalam memberikan informasi mengenai calon, isu-isu politik, dan perbandingan kebijakan adalah bagian integral dari proses demokrasi."

"Untuk itu, netralitas media penting agar pemilih dapat menghasilkan pilihan-pilihan terbaik dan memilih nilai substansi demokrasi atas dasar pertimbangan etika," pungkas Umaimah Wahid. (RO/S-2)