Jelang Pendaftaran, Masih Ada Daerah belum Realisasikan Anggaran Pilkada 2024

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Padahal, tahap pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah sudah di depan mata.

Tito mengatakan, anggaran dari daerah merupakan kunci terselenggaranya Pilkada 2024. Pasalnya, sumber dana pilkada berbeda dibanding pemilu yang berasal dari pemerintah pusat. Pada Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, ia menyebut sejumlah daerah yang belum merealisasikan anggaran secara penuh ke penyelenggara.

Di Nusa Tenggara Barat (NTB), misalnya, meskipun pada level provinsi sudah merealisasikan anggaran 100% ke KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri, masih terdapat satu kabupaten, yakni Bima, yang belum sepenuhnya menggelontorkan anggaran guna keperluan Pilkada.

Baca juga : KPU Garansi Anggaran Pilkada Terjaga

Komitmen hibah ke KPU Kabupaten Bima sebesar Rp27,4 miliar baru direalisasikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima kurang dari setengahnya, yakni Rp10,96 miliar. Artinya, Pemkab Bima masih memiliki 'utang' ke KPU kabupaten sebesar Rp16,44 miliar.

"Sekelas Kabupaten Bima, Rp16 miliar itu besar. Anggaran mereka mungkin cuma berapa ratus miliar, sudah habis buat gaji dan lain-lain," kata Tito di Bali, Selasa (30/7).

Di sisi lain, 'utang' Pemkab Bima ke Bawaslu tercatat masih Rp8,4 miliar karena baru merealisasikan Rp5,6 miliar dari komitmen Rp14 miliar. Sementara, untuk TNI dan Polri sama sekali belum meneken komitmen hibah.

Baca juga : Bawaslu Segera Rilis Indeks Kerawanan Pilkada 2024

Masih di NTB, Kota Mataram juga tercatat memiliki 'utang' ke Bawaslu Kota Mataram sebesar Rp4,2 miliar. Pasalnya, Pemkot Mataram baru merealisasikan anggaran Rp2,8 miliar atas komitmen yang dibuat sebesar Rp7 miliar.

Kondisi yang lebih parah ditunjukkan oleh sejumlah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kabupaten Alor, Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan masing-masing masih memiliki utang ke KPU kabupaten sebesar Rp16,2 miliar, Rp21,9 miliar, Rp14,4 miliar, Rp16,92 miliar, Rp11,45 miliar, dan Rp15 miliar.

Sebaliknya, Provinsi Bali serta kabupaten dan kota di seluruh Bali justru sudah merealisasikan seluruh komitmen anggaran kepada KPU maupun Bawaslu provinsi, kabupaten, serta kota.

"Jadi enggak ada alasan teman-teman di KPU daerah se-Bali kalau bicara anggaran, sudah beres," kata Tito. (Tri/Z-7)