Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem resmi mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur (cagub) pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Dukungan itu tanpa syarat.
"NasDem tanpa syarat mendukung beliau," kata Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai NasDem, Willy Aditya, di NasDem Tower, Jakarta, Senin, 22 Juli 2024.
Willy mengatakan NasDem selalu mempersembahkan figur terbaik dalam mengusung calon kepala daerah. Khusus Pilgub Jakarta, Anies merupakan jawabannya.
Baca juga : Pilkada Jakarta, NasDem Bebaskan Anies Pilih Pendampingnya
"Partai NasDem kembali mempersembahkan salah seorang putra terbaik untuk memimpin daerahnya yaitu main theatre yaitu provinsi DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Partai NasDem mempersembahkan kakak Anies Rasyid Baswedan sebagai cagub," ucap Willy.
NasDem melirik Anies karena sepak terjangnya saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Elektabilitas Anies juga masih moncer di Jakarta.
"Dengan melihat tren elektabilitas beliau, sepak terjang dan integritas beliau tentu menjadi yang diidam-idamkan, apa yang menjadi aspirasi dari warga Jakarta untuk melanjutkan kepemimpinan beliau di DKJ. Ini menjadi tolok ukur kami," papar Willy.
Setelah ini, NasDem akan melakukan komunikasi politik sekaligus menjaring partai politik (parpol) untuk bersama-sama mendukung Anies. "Komunikasi politik tentu kami lakukan dengan partai manapun," ucap Willy. (Z-2)
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Pemilu dan Pilkada serentak perlu ditinjau ulang. Ia menilai perlu dicari solusi terkait bagaimana pemilihan
Penyelenggaraan acara akan digelar pada Minggu, 2 Februari 2025, di Kalipepe Land, Boyolali dimulai pada pukul 17.00 WIB.
MOMEN pilkada yang sudah usai di berbagai daerah disebut harus jadi momentum kembali bersatunya berbagai pihak yang sempat saling berkontestasi.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved