Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
TIGA tahun pandemi covid-19 mengakibatkan banyak korban jiwa dan memperburuk kesenjangan kesehatan. Perekonomian global merosot dan kehidupan masyarakat di seluruh dunia terkena dampaknya. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kerangka penanganan kesehatan global saat ini belum efektif dalam merespons ancaman terhadap kesehatan global.
Meskipun covid-19 tidak lagi dikategorikan sebagai perhatian internasional terhadap darurat kesehatan masyarakat (public health emergency of international concern/PHEIC), serta perdagangan dan aktivitas ekonomi secara global telah kembali normal, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan adanya ancaman pandemi 'Penyakit X'. Oleh karena itu, sangat penting bagi negara-negara di seluruh dunia untuk bersatu dalam upaya memperkuat penanganan kesehatan.
WHO dan banyak negara mulai meninjau strategi respons selama pandemi covid-19. Dalam Peraturan Kesehatan Internasional (2005) terungkap kekhawatiran dalam menangani krisis ini, sehingga diusulkan untuk dilakukan revisi diantaranya mencakup peningkatan pengawasan, pelaporan, dan pembagian informasi, peningkatan kesiapan respons, dan kriteria yang direvisi untuk mendeklarasikan PHEIC.
Baca juga : 4 Strategi Menkes Hadapi Potensi Pandemi Selanjutnya
Pada saat yang sama, terdapat perdebatan sengit seputar perjanjian pandemi baru, yang bertujuan untuk menyusun kerangka penanganan pandemi global yang kuat berdasarkan akuntabilitas, transparansi, dan kesetaraan, yang kemungkinan akan disetujui pada Majelis Kesehatan Dunia ke-77.
Karena Taiwan bukan negara anggota WHO, kami tidak dapat secara langsung ikut dalam revisi Peraturan Kesehatan Internasional (2005) maupun dalam penyusunan perjanjian pandemi ini.
Meskipun demikian, kami tetap peduli pada isi dan perkembangan mengenai dua dokumen utama ini, dan kami sangat ingin menyumbangkan wawasan kami dalam pengelolaan pandemi dan belajar dari praktik terbaik internasional.
Baca juga : Dinkes DKI Minta Masyarakat tidak Panik dengan Kenaikan Kasus Covid-19
Taiwan adalah negara yang pertama kali mengidentifikasi risiko epidemi dan segera melakukan tindakan adaptif. Taiwan juga secara proaktif berbagi informasi penting dengan mitra global dan mengumpulkan kepercayaan publik melalui komitmen terhadap keterbukaan. Hal ini penting untuk menerapkan kebijakan pandemi secara efektif.
Untuk mengatasi pandemi di masa depan, kami akan berupaya menyempurnakan pendekatan dalam memperoleh vaksin, mengelola sumber daya medis, memanfaatkan teknologi, menjaga hak asasi manusia, serta mengatasi disinformasi dan misinformasi.
Kami sangat mendukung pengesahan dan penerapan amandemen Peraturan Kesehatan Internasional (2005) dan perjanjian pandemi. Kami menyerukan WHO untuk memasukkan Taiwan sebagai salah satu penandatangan kedua dokumen ini. Hal ini akan memungkinkan kita berkolaborasi dalam memantau jenis virus baru, melaporkan dan bertukar data diagnosis patogen, serta berbagi hasil penelitian vaksin dan antivirus baru atau hasil uji klinis.
Baca juga : Boris Johnson Pusing Hadapi Data Covid-19
Keikutsertaan Taiwan dalam WHO juga akan mendorong tindakan kolektif global melawan pandemi di masa depan dan upaya antipandemi yang lebih tangguh dari komunitas internasional.
Kami menyerukan WHO untuk mendukung keterlibatan Taiwan dalam mengawasi kesehatan global. Taiwan tetap berkomitmen untuk berpartisipasi berdasarkan prinsip profesionalisme, pragmatisme, dan memberikan kontribusi.
Taiwan berupaya bekerja sama dengan WHO untuk mengatasi kesenjangan geografis dalam keamanan kesehatan global dan membangun kerangka kerja kesehatan global yang komprehensif.
Baca juga : Imunisasi Covid-19 akan Ditetapkan Menjadi Imunisasi Program
Dewan Ekonomi Kesehatan untuk Semua dari WHO menemukan bahwa setidaknya 140 negara mengakui kesehatan sebagai hak asasi manusia yang mendasar dalam konstitusi mereka. Meskipun demikian, banyak negara belum mengeluarkan dan menerapkan undang-undang untuk memastikan bahwa warganya memiliki akses pada layanan kesehatan.
Taiwan telah bekerja keras untuk mencapai cakupan kesehatan universal dan secara konsisten meningkatkan kualitas layanan kesehatan selama beberapa dekade terakhir agar sejalan dengan rekomendasi WHO. Taiwan telah secara efektif mengintegrasikan dan mengalokasikan sumber daya kesejahteraan sosial untuk meningkatkan layanan kesehatan dasar dan kesehatan oral bagi semua orang, melaksanakan program kesehatan mental, dan memperkuat jaring pengaman sosial. Taiwan juga telah menerapkan sistem layanan kesehatan yang tangkas dan tangguh yang mampu memerangi penyakit menular dan tidak menular.
Kami meningkatkan kesehatan bagi semua individu sepanjang hidup mereka. Selain itu, Taiwan berupaya untuk berbagi pengalaman dan keahliannya dalam mencapai cakupan kesehatan universal guna membantu komunitas internasional mewujudkan kesehatan bagi semua.
Tema Hari Kesehatan Sedunia 2024 adalah “Kesehatanku, Hakku”. Ini adalah cara untuk mengadvokasi setiap individu, di mana pun, untuk memiliki akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan informasi berkualitas, serta menikmati air minum yang aman, udara bersih, nutrisi yang baik, perumahan berkualitas, kondisi kerja dan lingkungan yang layak, serta bebas dari diskriminasi.
Melalui kemitraan publik-swasta, Taiwan telah berkontribusi dalam upaya global untuk mewujudkan hak atas kesehatan melalui kerja sama dengan negara-negara mitra dan organisasi internasional.
Kami telah meningkatkan layanan kesehatan di negara-negara kepulauan kecil di Pasifik Selatan, meningkatkan gizi bagi perempuan dan anak-anak yang terkena dampak gempa bumi di Haiti, memberikan dukungan psikologis kepada pengungsi perempuan dan anak-anak Ukraina di Rumania, memperkuat kemampuan beradaptasi terhadap perubahan iklim di Karibia, serta meningkatkan akses pada air, sanitasi, dan kebersihan di fasilitas kesehatan di Kenya.
Selain itu, Taiwan telah memberikan bantuan kemanusiaan melalui upaya pemulihan dan rekonstruksi pascabencana yang telah membantu masyarakat melewati bencana di Filipina, Jepang, Hawaii, Turki, dan Indonesia.
Taiwan percaya bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia. Namun hak-hak 23 juta penduduk Taiwan diabaikan oleh WHO karena alasan politik. Taiwan tetap menjadi mitra yang teguh dalam membela hak atas kesehatan bagi semua orang di mana pun.
Kami mendesak WHO dan semua pihak terkait untuk mengakui kontribusi besar Taiwan terhadap kesehatan masyarakat global dan hak asasi manusia atas kesehatan. WHO perlu mengadopsi pendekatan yang lebih berpikiran terbuka dan menunjukkan fleksibilitas, dengan berpegang pada prinsip profesionalisme dan inklusivitas.
Taiwan penting untuk diikutsertakan, secara pragmatisme, dalam Majelis Kesehatan Dunia serta semua pertemuan, kegiatan, dan mekanisme WHO, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian pandemi WHO. Hal ini akan lebih memberdayakan Taiwan untuk berkolaborasi dengan mitra global guna menjunjung tinggi hak asasi manusia atas kesehatan yang diatur dalam Konstitusi WHO dan prinsip untuk tidak meninggalkan siapa pun yang dianut dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB.
Beberapa penyakit kuno seperti Rabies, Trakoma, Kusta, TBC, dan Malaria masih menjadi masalah kesehatan serius di Indonesia.
Menggunakan talenan yang sama untuk sayur dan daging bisa menyebabkan kontaminasi silang berbahaya seperti Salmonella. Simak tips mencegahnya berikut.
Kebiasaan merokok biasanya diawali hanya dengan satu batang rokok tapi akan ada banyak resiko yang mengikuti setelahnya.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan pentingnya untuk mengukur tekanan darah secara rutin.
Jambu biji mengandung sejumlah nutrisi yang bisa mengatasi atau membantu permasalahan kesehatan.
Adapun ruang lingkup kerja sama yang dilakukan yaitu pengembangan sistem klaim digital dan pengembangan sistem pembayaran kepada seluruh fasilitas kesehatan.
WHO mengungkap kebersihan di lingkungan rumah berperan penting dalam pencegahan kanker serviks.
Samoa, Nauru, dan Tonga masuk dalam daftar negara dengan tingkat obesitas tertinggi di dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Simak data terbaru dari WHO.
Laporan WHO terbaru menyebutkan bahwa mulai pertengahan April 2025 sirkulasi varian LP.8.1 mulai berkurang dan varian baru NB.1.8.1 meningkat, yang diberi nama varian Nimbus
AKHIR Mei yang lalu peningkatan kasus covid-19 kembali terjadi di Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand, Hongkong, dan Malaysia. Banyak negara juga mulai bersiap.
TERJADI lonjakan kasus covid-19 di berbagai negara, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Kewaspadaan Terhadap Peningkatan Kasus Covid-19.
Otoritas kesehatan terkemuka AS dan Argentina juga meluncurkan apa yang mereka sebut sebagai ‘sistem kesehatan internasional alternatif’ yang terpisah dari WHO.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved