Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PROGRAM peningkatan prestasi olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) turut terdampak kebijakan efisiensi yang diberlakukan pemerintah. Kemenpora menyiasatinya dengan menetapkan prioritas tahun ini untuk persiapan ajang multievent yang paling dekat yaitu SEA Games.
Dalam rapat bersama Komisi X DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/2), Menpora Dito Ariotedjo mengungkapkan secara keseluruhan anggaran Kemenpora setelah efisiensi turun dari Rp2,33 triliun menjadi Rp1,03 triliun. Pemangkasannya sekitar 55,59%.
Untuk peningkatan prestasi olahraga yang semula alokasi awalnya sekitar Rp1,63 triliun setelah efisiensi menjadi Rp473,5 miliar. Sebab itu, prioritas dukungan untuk pelatnas akan fokus pada SEA Games.
Adapun multievent Asia Tenggara itu akan dihelat di Thailand pada akhir 2025. Dito menyampaikan Kemenpora akan lebih ketat dalam urusan pengiriman atlet untuk yang potensial menghasilkan prestasi terbaik.
"Dari (alokasi awal) Rp1,6 triliun itu kita membuat program pelatnas bisa jangka panjang lima tahun tapi dengan (anggaran) yang saat ini ada kita sesuaikan pelatnas hanya untuk persiapan di 2025 yaitu SEA Games," kata Menpora Dito.
Dia menyampaikan rencana Kemenpora untuk anggaran 2025 ini sebelum efisiensi sedianya juga untuk pendanaan pelatnas jangka panjang karena tahun depan akan ada Asian Games dan Asian Paragames serta persiapan Olimpiade dan Paralimpiade 2028. Hanya saja, dengan dilakukannya penghematan maka terdapat penyesuaian.
"Untuk olahraga prestasi ini memang sangat jauh jomplangnya. Perencanaan awal saat kita mendapatkan DIPA Rp2,3 triliun dan untuk prestasi olahraga Rp1,6 triliun itu kita menyiapkan program prestasi yang extravaganza," ucapnya.
"Contohnya untuk SEA Games kita akan mengirim atlet lebih banyak, tidak hanya yang berpotensi (medali). Dengan adanya efisiensi ini maka yang akan kita kirim lebih ketat seleksinya dan tidak jor-joran," imbuh Dito.
Meski begitu, Menpora meyakini efisiensi yang diberlakukan pemerintah bukan permanen untuk tahun-tahun ke depan. Dito memandang efisiensi juga sebagai adaptasi Kemenpora agar ke depan program yang digulirkan tidak ada kebocoran dan lebih berdampak.
"Efisiensi yang dilakukan hari ini bukan permanen atau selama lima tahun, ini hanya dilakukan tahun pertama. Menurut saya ini sebuah adaptasi yang dilakukan bersama tim di Kemenpora yang tujuan ke depannya bagus agar ke depan lebih detail lagi programnya betul-betul tepat sasaran, tidak ada kebocoran, dan berdampak," ucap Dito.
Selain program prestasi olahraga, sektor lainnya di Kemenpora seperti pengembangan industri olahraga dan pelayanan pemuda juga mengalami pemangkasan. Anggaran pelayanan pemuda dari alokasi Rp70,1 miliar menjadi Rp23,7 miliar sedangkan pengembangan industri olahraga dari Rp67,3 miliar menjadi Rp20 miliar.
Hanya program pembudayaan olahraga yang naik sedikit alokasinya dari Rp70,1 miliar menjadi Rp80 miliar. Dito menjelaskan kenaikan ini karena Kemenpora memandang program pembudayaan olahraga turut memberi dampak berganda (multiplier effect) secara sosial dan ekonomi di daerah-daerah.
Wakil Ketua Komisi X My Esti Wijayati menyatakan DPR memahami keterbatasan yang ada namun perhatian untuk program-program penting dinilai tetap perlu mendapat perhatian. Kemenpora diharapkan melakukan koordinasi lagi dengan Kemenkeu dan Bappenas terkait pendanaan yang belum tercakup.
"Kemenpora harus melakukan langkah terobosan agar program prioritas kepemudaan dan keolahragaan yang memiliki dampak nyata terhadap pengembangan pemuda serta prestasi atlet tetap terlaksana sejalan dengan kebijakan Asta Cita," kata My Esti. (Dhk/M-3)
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).
PENGAMAT kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Hardiansyah mengatakan, pemberian gaji ke-13 bagi ASN harus dievaluasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
SEBANYAK 71 persen masyarakat Indonesia mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diimplementasikan di masa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Gelaran Porprov IX Jatim 2025 pada 28 Juni sampai 5 Juli 2025 turut membantu bisnis perhotelan dan restoran bisa bernapas lega.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DK Jakarta menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi industri hotel dan restoran di Jakarta yang menunjukkan tren menurun.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mendukung mengizinkan kembali pemda menggelar kegiatan di hotel untuk menggerakkan perekonomian daerah
penerapan kebijakan efisiensi dari pemerintah dinilai semakin memperberat kondisi industri pertelevisian dalam negeri seiring turunnya belanja iklan.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia DIY, Deddy Pranowo mengungkapkan, tingkat hunian hotel di DIY dari Januari, terus mengalami penurunan.
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah juga berdampak pada terganggunya program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) serta pengamanan kawasan hutan di Kalimantan Selatan.
Perhotelan pun melakukan langkah penghematan, misalnya, jam kerja karyawan dikurangi.
SEJAK diberlakukannya kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah, industri perhotelan di Indonesia mengalami penurunan tingkat hunian hotel di berbagai daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved