Istana Bantah Demo soal PBB 250 Persen di Pati Dampak Efisiensi

PIHAK istana membantah bahwa kebijakan penaikan tarif PBB sebesar 250 persen yang berujung pada demo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, merupakan dampak dari efisiensi anggaran. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi  menyebut kebijakan yang dikeluarkan oleh pemda dinilai merupakan kewenangan murni yang dimiliki oleh kepala daerah. 

"Mengenai tuduhan, bahwa hal-hal yang dilalukan pemda ini terkait dengan kebijakan efisiensi, kami anggap ini tanggapan prematur," ujar Hasan dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (14/8).

Itu berkaitan dengan penilaian bahwa kisruh di Kabupaten Pati berawal dari kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Karena kebijakan itu, pemda mencari cara untuk mengoptimalisasi pendapatan daerah, dan salah satu yang diambil ialah menaikan tarif PBB. 

Baca juga : Warga Tuntut Bupati Pati Sudewo Mundur, Pengamat: Masuk Akal

Efisiensi yang dilakukan di awal 2025, lanjut Hasan, berlaku bagi seluruh kabupaten/kota dan kementerian/lembaga. Karenanya, jika dinilai bahwa apa yang terjadi di Pati imbas kebijakan efisiensi pemerintah pusat, maka semestinya gejolak terjadi di seluruh kabupaten/kota.

"Jadi kalau ada spesifik seperti di Pati, ini murni dinamika lokal. Kalau ini adalah efek kebijakan pemerintah pusat, maka kita harus bicara dalam konteks 500-an kota, ini perlu ditekankan," kata Hasan. 

"Untuk kebijakan-kebijakan yang ada di pemda, itu kan memang kewenangan mereka. Ini memang kewenangan dari pemda. Bahkan kebijakan-kebijakan tarif PBB ini ada yang sudah dari 2023-2024, yang 2025 ada yang baru menjalankan. Jadi ini tidak bisa dengan tuduhan prematur seperti itu. Karena sebenarnya efisiensi ini hanya 4-5% dari anggaran yang biasa dikelola pemda," tambahnya. 

Lebih lanjut, dia juga meminta agar penyelesaian masalah di Pati dapat dilakukan dengan baik. "Untuk di Pati kami berharap bisa diselesaikan dengan baik, semua pihak bisa berdialog, bertemu dengan kepala dingin, dengan hati tenang, untuk bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Karena kalau ketertiban umum terganggu, tentu kepentingan masyarakat secara umum juga terganggu," pungkas Hasan. (H-4)