Dampak Efisiensi Anggaran Program RHL di Kalsel Terganggu

KEBIJAKAN efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah juga berdampak pada terganggunya program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) serta pengamanan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fatimatuzahrah, Senin (24/3) di Banjarbaru. "Efisiensi anggaran tentu berdampak pada berbagai kegiatan dinas kehutanan termasuk rehabilitasi hutan dan lahan," tuturnya.

Dirinya mencontohkan akibat keterbatasan anggaran pihaknya terpaksa mengurangi jumlah petugas dan frekuensi pengawasan hutan dan monitoring RHL di lapangan. Termasuk pula realisasi penyediaan bibit untuk kegiatan RHL 2025 yang sejatinya mengandalkan pasokan bibit dari Persemaian Liang Anggang (PLA) milik Kementerian Kehutanan tidak bisa terealisasi.

Baca juga : Dampak Efisiensi Sudah Dirasakan Bisnis Perhotelan di DIY

"Tentunya kita akan memaksimalkan anggaran tersedia agar kegiatan lingkup kehutanan seperti RHL dapat berjalan. Salah satunya dengan menggeser anggaran APBD untuk penyediaan bibit sebanyak 400 ribu hektare. Ini belum sesuai target penyediaan bibit kita yang mencapai 1,5 juta bibit setiap tahunnya," kata Fatimatuzahrah.

Di sisi lain Pemprov Kalsel telah menggandeng PT Freeport Indonesia untuk penanaman mangrove seluas 400 hektare di wilayah pesisir Kabupaten Kotabaru dan Tanah Laut. "Sesuai proposal kita usulkan penanaman mangrove seluas 1.400 hektare namun setelah dilakukan survei lapangan oleh tim dari UGM, luas tanam mangrove yang disetujui seluas 400 hektare dan akan dikerjakan pada 2025 ini," ujarnya.

Dirinya juga memaparkan keberhasilan Kalsel menempati nomor lima di Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Terkait hal ini Kalsel berhasil mendapat dana REDD+ hingga Rp50 miliar sebagai penghargaan atas upaya penurunan emisi gas rumah kaca dalam lima tahun terakhir.

Selain itu Provinsi Kalsel pada 2024 telah mendapatkan kucuran dana Folu Net Sink sebesar Rp9 miliar untuk kegiatan RHL seluas 305 hektare dan Rp13 miliar pada 2025 untuk RHL seluas 280 hektare. "Dana tersebut selain untuk penanaman juga diperuntukan bagi kegiatan perhutanan sosial, pengendalian Karhutla dan pengamanan hutan," tutupnya. (E-2)