Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PROVINSI Kalimantan Selatan mendapatkan dana Result Based Payment Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (RBP-REDD) Green Climate Fund (GCF) tahun 2014-2016 atau dana yang digunakan untuk pengurangan emisi gas rumah kaca melalui upaya perlindungan dan rehabilitasi hutan dari pemerintah sebesar 3,459 juta USD.
Dana RBP REDD+ yang diterima Kalsel ini menempati urutan lima terbanyak setelah Papua sebesar 5,147 juta USD, Kalimantan Tengah 5,1 juta USD, Kalimantan Timur 4,6 juta USD dan Sumatra Barat 3,5 juta USD.
Seperti diketahui dana RBP REDD+ GCF merupakan dana untuk pengurangan emisi gas rumah kaca melalui upaya perlindungan dan rehabilitasi hutan. Dana ini berasal dari skema pembayaran berbasis kinerja (result based payment) yang dilakukan oleh negara maju kepada negara tropis seperti Indonesia.
"Kalsel mendapatkan dana RBP REDD+ sebesar 3,4 juta USD dari pemerintah. Ini menjadi semangat kita untuk terus melakukan rehabilitasi dan penanaman baik di kawasan hutan maupun pesisir Kalsel," ungkap Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalsel, Rusdi Hartono, Kamis (23/1).
Dikatakannya pada 2025 ini pihaknya akan kembali melakukan penanaman ratusan ribu pohon mangrove di kawasan pesisir Kalsel. Mangrove diketahui memiliki daya serap karbon yang jauh lebih besar dibandingkan pohon hutan di daratan.
Data Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan Indonesia telah memperoleh insentif GCF sebesar USD 103,8 juta untuk kinerja pengurangan emisi GRK sektor FOLU periode 2014-2016 sebanyak 20,25 juta ton CO2equivalen. Sementara melalui Indonesia-Norway Partnership, Indonesia menerima Result Base Contribution (RBC), sebesar USD 56 juta untuk pengurangan emisi pada tahun 2016/2017, kemudian USD 100 juta untuk pengurangan emisi sebesar 2017/2018 dan 2018/2019.
Namun di sisi lain kondisi deforestasi dinilai menjadi ancaman dari program RBP REDD ini. Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Raden Rofiq mengungkapkan luas tutupan hutan di Kalsel hanya sekitar 716.428 hektare dari 1,7 juta hektare luas kawasan hutan. Bahkan hutan primer di Kalsel hanya tersisa sekitar 49.958 hektare. (H-2)
Kementerian Kehutanan terus memperkuat rehabilitasi ekosistem mangrove di kawasan pesisir melalui Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR).
Direktorat Rehabilitasi Mangrove memperkuat upaya membangun ketahanan kawasan pesisir melalui pelibatan generasi muda lewat program Mangrove Goes To School (MGTS).
Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) menggelar rakornas Kelompok Kerja Mangrove Daerah 2026.
Selain untuk rehabilitasi mangrove, alat yang telah terdaftar sebagai paten sederhana sejak September 2025 ini juga dapat difungsikan untuk penanaman tanaman lumpur lainnya.
Kawasan hutan mangrove di pesisir Kelurahan Bungkutoko, Kendari, Sulawesi Tenggara,
Lewat program PLN Peduli, PLN menanam 72.400 mangrove di pesisir Semarang dan Demak untuk tanggulangi abrasi, dukung ketahanan pangan, dan wujudkan Net Zero Emissions.
Wamenhut juga menegaskan perlu adanya strategi yang dikembangkan guna memperkuat pencapaian program RHL.
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah juga berdampak pada terganggunya program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) serta pengamanan kawasan hutan di Kalimantan Selatan.
DUTA Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste Rut Krüger Giverin melakukan penanaman bersama dan berdialog dengan lima Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kalimantan Selatan.
Bibit pohon yang ditanam, yakni mahoni, durian, jati putih, jabon merah, jambu mente, rambutan, durian musang king, alpukat okulasi, pala, manggis, sukun, bitti, dan jengkol.
MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, meresmikan persemaian skala besar di lima provinsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved