Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
AKADEMISI dari FIK UNJ, Prof Moch Asmawi, memberikan catatan soal penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON). Dia berharap pemerintah pusat bisa lebih diberi ruang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan PON.
Diketahui, saat ini penyelenggaraan PON merupakan tanggung jawab sepenuhnya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan juga daerah tuan rumah. Daerah yang menjadi tuan rumah menjabat sebagai ketum PB PON, yaitu Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional.
Prof Asmawi terlibat dalam penyelenggaraan PON XXI di Aceh dan Sumatera Utara. Dia menyaksikan bagaimana fasilitas belum siap meski acara PON sudah dibuka.
Baca juga : KONI Provinsi Punya Hak Terjunkan Atlet Olimpiade di PON
“Saat dibuka PON, belum siap. Baik lapangan maupun fasilitas. Kebetulan saya ada di lapangan bola voli, balap motor, dan atletik. Sampai H-1 di atletik belum siap, tidak ada lampu penerangan, sampai hari pertama sore menyampaikan pemberian hadiah gelap-gelapan. Ada juga Mas Menteri (Menpora) di sana,” ucap Asmawi, Selasa (1/10).
“PON dirancang jauh-jauh hari, minimal 4 tahun sebelum pelaksanaan. Seharusnya semua sudah siap, dari materi, tenaga, SDM, Gedung, fasilitas harusnya sudah siap. Akan tetapi, kenyataannya masih perbaikan dan sudah bertanding bahkan mau selesai bertanding. Namun, masih persiapannya masih belum matang,” katanya.
Menurut Asmawi, perlu ada perubahan dalam penyelenggaraan PON. Dia mengatakan bahwa Pemerintah Pusat seharusnya diberi andil lebih dalam penyelenggaraan PON.
Baca juga : Banyak Cabang Olahraga yang Bisa Sumbang Medali dari Olimpiade
“Yang perlu saya garis bawahi, bagaimanapun juga pemerintah pusat memiliki andil yang paling depan karena yang membiayai paling besar untuk PON ini termasuk fasilitas atau sarpras,” kata Asmawi.
“Nanti, provinsi bisa bekerjasama untuk menyesuaikan diri dengan pusat. Akan tetapi, mau bagaimana pun juga, pusat adalah penanggung jawab utama,” ujarnya.
Pemerintah Pusat harus diberi wewenang lebih utama untuk menyukseskan pergelaran PON. Prof Asmawi melihat penyelenggara PON saat ini kurang melibatkan pemerintah pusat.
Baca juga : KONI Optimistis Purwoko Aji Prabowo Gairahkan Modern Pentathlon Indonesia
“Intinya pemerintah pusat sebagai pengendali dan yang utama karena pemerintah pusat adalah yang memberikan wewenang, tetapi selama ini pemerintah pusat kurang diberi kesempatan untuk menentukan segalanya. Tetap dipersiapkan SDM, fasilitas, transportasi, dan lain sebagainya. Harapannya tetap berjalan dengan lancar,” ucapnya.
Prof Asmawi mengatakan seharusnya PON mengikuti Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). PON adalah tahapan awal atlet menuju Olimpiade.
“Ingat, kita memiliki Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang mengacu pada Olympic game. Bahkan, ASEAN Game atau SEA Game adalah sebagai perantara menuju Olympic. Bagaimanapun juga, mengacu pada Olympic,” ujarnya.
Asmawi mengkritik cabang olahraga (Cabor), yang dipertandingkan di PON XXI Aceh-Sumatera Utara, terlalu banyak. Baginya, terlalu banyak olahraga tradisional yang dipertandingkan.
“Maaf nih, olahraga-olahraga yang sifatnya rekreasi dipertandingkan, olahraga tradisional di pertandingan. Tidak fair apabila dikompetisikan. Harusnya disesuaikan dengan Olympic Game, ASEAN, dan juga SEA Game tetap diperhatikan meskipun rujukan utamanya adalah Olympic Game sebagai rujukan DBON,” ujarnya.
KOMITE Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia) resmi mengesahkan enam cabang olahraga sebagai anggota baru. Pengesahan tersebut dilakukan pada Rapat Anggota Luar Biasa, Rabu (16/7).
Pemerintah akan terus mendukung olahraga potensial di ajang Olimpiade.
Punya rencana liburan yang berbeda dari biasanya? Mengunjungi museum olahraga di berbagai penjuru dunia bisa jadi pilihan liburan yang tak hanya menghibur, tetapi juga penuh dengan sejarah.
KOI juga telah mendaftarkan atlet snowboarding berusia 13 tahun, Zazi Betari Landman, sebagai wakil pertama Indonesia yang masuk dalam sistem FIS.
Kehadiran atlet murni adalah langkah maju dalam perkembangan MMA di Tanah Air.
Presiden IOC Thomas Bach akan secara resmi menyerahkan jabatan presiden kepada Presiden terpilih Kirsty Coventry dalam upacara serah terima khusus di Olympic House di Lausanne, Swiss.
Indonesia Open Gymnastics 2025 telah dimulai sejak 2 Juli 2025 dan mempertandingkan disiplin Trampolin dan Ritmik.
Penilaian terhadap potensi atlet tak melulu didasarkan pada raihan gelar, namun juga mempertimbangkan peluang mereka untuk berkembang.
Kabupaten Cianjur diharapkan juga bisa memiliki wartawan yang memiliki kompetensi khusus pada bidang olahraga.
Jakarta Martial Arts Extravaganza (JMAE) 2025, festival pertandingan dan atraksi dari tiga cabang olahraga, yaitu Wushu, Muay Thai, dan Pencak Silat akan digelar pada 30 April hingga 4 Mei.
Program ini merupakan langkah preventif penting untuk menjaga kesehatan atlet agar dapat terus berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.
KONI akan mendampingi Pergatsi dalam berkomunikasi dengan pemangku kepentingan terkait.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved