Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
AKADEMISI dari FIK UNJ, Prof Moch Asmawi, memberikan catatan soal penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON). Dia berharap pemerintah pusat bisa lebih diberi ruang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan PON.
Diketahui, saat ini penyelenggaraan PON merupakan tanggung jawab sepenuhnya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan juga daerah tuan rumah. Daerah yang menjadi tuan rumah menjabat sebagai ketum PB PON, yaitu Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional.
Prof Asmawi terlibat dalam penyelenggaraan PON XXI di Aceh dan Sumatera Utara. Dia menyaksikan bagaimana fasilitas belum siap meski acara PON sudah dibuka.
Baca juga : KONI Provinsi Punya Hak Terjunkan Atlet Olimpiade di PON
“Saat dibuka PON, belum siap. Baik lapangan maupun fasilitas. Kebetulan saya ada di lapangan bola voli, balap motor, dan atletik. Sampai H-1 di atletik belum siap, tidak ada lampu penerangan, sampai hari pertama sore menyampaikan pemberian hadiah gelap-gelapan. Ada juga Mas Menteri (Menpora) di sana,” ucap Asmawi, Selasa (1/10).
“PON dirancang jauh-jauh hari, minimal 4 tahun sebelum pelaksanaan. Seharusnya semua sudah siap, dari materi, tenaga, SDM, Gedung, fasilitas harusnya sudah siap. Akan tetapi, kenyataannya masih perbaikan dan sudah bertanding bahkan mau selesai bertanding. Namun, masih persiapannya masih belum matang,” katanya.
Menurut Asmawi, perlu ada perubahan dalam penyelenggaraan PON. Dia mengatakan bahwa Pemerintah Pusat seharusnya diberi andil lebih dalam penyelenggaraan PON.
Baca juga : Banyak Cabang Olahraga yang Bisa Sumbang Medali dari Olimpiade
“Yang perlu saya garis bawahi, bagaimanapun juga pemerintah pusat memiliki andil yang paling depan karena yang membiayai paling besar untuk PON ini termasuk fasilitas atau sarpras,” kata Asmawi.
“Nanti, provinsi bisa bekerjasama untuk menyesuaikan diri dengan pusat. Akan tetapi, mau bagaimana pun juga, pusat adalah penanggung jawab utama,” ujarnya.
Pemerintah Pusat harus diberi wewenang lebih utama untuk menyukseskan pergelaran PON. Prof Asmawi melihat penyelenggara PON saat ini kurang melibatkan pemerintah pusat.
Baca juga : KONI Optimistis Purwoko Aji Prabowo Gairahkan Modern Pentathlon Indonesia
“Intinya pemerintah pusat sebagai pengendali dan yang utama karena pemerintah pusat adalah yang memberikan wewenang, tetapi selama ini pemerintah pusat kurang diberi kesempatan untuk menentukan segalanya. Tetap dipersiapkan SDM, fasilitas, transportasi, dan lain sebagainya. Harapannya tetap berjalan dengan lancar,” ucapnya.
Prof Asmawi mengatakan seharusnya PON mengikuti Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). PON adalah tahapan awal atlet menuju Olimpiade.
“Ingat, kita memiliki Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang mengacu pada Olympic game. Bahkan, ASEAN Game atau SEA Game adalah sebagai perantara menuju Olympic. Bagaimanapun juga, mengacu pada Olympic,” ujarnya.
Asmawi mengkritik cabang olahraga (Cabor), yang dipertandingkan di PON XXI Aceh-Sumatera Utara, terlalu banyak. Baginya, terlalu banyak olahraga tradisional yang dipertandingkan.
“Maaf nih, olahraga-olahraga yang sifatnya rekreasi dipertandingkan, olahraga tradisional di pertandingan. Tidak fair apabila dikompetisikan. Harusnya disesuaikan dengan Olympic Game, ASEAN, dan juga SEA Game tetap diperhatikan meskipun rujukan utamanya adalah Olympic Game sebagai rujukan DBON,” ujarnya.
Pawai Altet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024
Menjelang Olimpiade Paris, The Little Gym International mendorong keluarga untuk aktif secara fisik dengan membuat acara bertema Olimpiade di rumah.
National Math and English Olympiad 1st Tahun 2024 diikuti siswa tingkat SMA/SMK dan sederajat. Sekitar 3.635 peserta ikut serta pada olimpiade tahun ini.
Penjurian babak final yang melibatkan para praktisi pertambangan dan akademisi
Bulan lalu, Mbappe mengajukan diri untuk membela timnas Prancis di Olimpiade,
Korea Selatan dan Arab saudi memastikan diri meraih tiket ke Olimpiade 2020 setelah mencapai laga final Kejuaraan Asia U-23 di Thailand.
Bupati yang akrab disapa Kang DS itu berpesan kepada pengurus KONI maupun pengurus cabor untuk lebih berdisiplin dalam pengelolaan keuangan
Angka 4 emas melampaui target yang ditetapkan oleh Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Jabar, yakni 2 medali emas.
Desain olahraga ini dikemas untuk seluruh insan olahraga Kabupaten Bandung yang akan tampil pada Porprov 2026
Kabupaten Cianjur diharapkan juga bisa memiliki wartawan yang memiliki kompetensi khusus pada bidang olahraga.
SDN Mekarjaya 12 A Depok (KU 12) dan SDN Cipedak 01 Jakarta (KU 10) Juara
INDONESIA hanya mampu menempati peringkat keempat di akhir SEA Games 2019 yang digelar di Filipina. Walau hanya naik satu peringkat dari SEA Games 2017
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved