Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Zainudin Amali menyebut pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua adalah bukti keberanian Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
"Pelaksanaan PON XX Papua berbeda dari biasanya karena digelar di tengah pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia," katanya di Jayapura, hari ini.
Menurut Zainudin, bisa dilaksanakannya PON di Papua semata-mata karena keberanian Presiden RI Joko Widodo, padahal banyak pihak yang meminta PON ini ditunda, dibatalkan bahkan dipindahkan.
"Namun Presiden Joko Widodo dalam arahannya kepada para menteri dengan tegas menyatakan bahwa PON harus jalan dan dilaksanakan di Papua," ujarnya.
Baca juga: Ada Kasus Covid-19 di PON XX Papua, PB PON Diminta Perketat Prokes
Dia menjelaskan hal tersebut yang membuat menteri dan kabinet bekerja sesuai dengan tupoksinya, bahkan empat menko turun semua ke Papua.
"Sebelumnya hal ini belum pernah terjadi di Indonesia di mana menteri koordinator dan jajarannya dikerahkan seluruhnya," katanya lagi.
Dia menambahkan keistimewaan lainnya adalah untuk PON Papua, Presiden RI mengeluarkan inpres hingga tiga kali, padahal sebelumnya tidak pernah, sehingga diharapkan pelaksanaan PON ini dapat sukses dan lancar.
Sebelumnya, Menpora Zainudin bersama rombongan mengunjungi kompleks media center Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XX Papua yang berada di Gedung Sasana Krida, Kantor Gubernur Dok II Jayapura.(Ant/OL-4)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved