KPAI dan PB Djarum Akhiri Polemik

KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan PB Djarum mencapai kesepakatan terkait dengan kisruh dugaan pelanggaran undang-undang dalam prog-ram beasiswa bulu tangkis yang dihelat PB Djarum.

Kesepakatan itu dihasilkan lewat mediasi antara KPAI dan PB Djarum yang dipimpin Menpora Imam Nahrawi di Kantor Kemenpora, Jakarta, kemarin. Hadir pula Sekjen PBSI Achmad Budiharto.

"Beberapa hal telah disepakati bersama. Para pihak yang bebe-rapa waktu terakhir berpolemik telah bertemu dan saya pimpin untuk mencari solusi supaya audisi bulu tangkis berkesinambungan sesuai ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan ke-tersediaan atlet usia muda yang berjenjang," ujar Imam seusai mediasi.

Setidaknya ada tiga kesepakatan dalam mediasi tersebut. Pertama, PB Djarum sepakat mengubah nama yang semula Audisi Umum Beasiswa PB Djarum 2019 menjadi Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis tanpa menggunakan logo, merek, dan brand image Djarum.

Kedua, KPAI sepakat mencabut surat KPAI tertanggal 29 Juli 2019 tentang permintaan pemberhentian audisi Djarum dengan dalih ada eksploitasi anak. Ketiga, Kemenpora, KPAI, dan PBSI sepakat memberikan kesempatan kepada PB Djarum untuk melakukan konsolidasi internal guna melanjutkan audisi pada 2020 dan seterusnya dengan mengacu pada kesepakatan kemarin.

"Dengan kesepakatan ini, selesailah polemik tentang audisi umum untuk tahun 2019 dan semoga PB Djarum secara internal bisa melanjutkan audisi umum pada 2020," kata Imam.

Belum pasti

Namun, Lius Pongoh dari PB Djarum menyatakan pihaknya belum bisa memastikan berlanjut atau tidaknya audisi bulu tangkis tahun depan setelah sebelumnya diputuskan untuk dihentikan.

"Kami diberi kesempatan untuk konsolidasi. Untuk 2020 nanti dulu, kita konsolidasi terlebih dahulu. Kita harus bilang dulu, soalnya kasus ini sudah mengganggu banyak orang," ucap mantan pebulu tangkis nasional itu.

Lius menambahkan pihaknya memilih fokus ke tiga kota tempat audisi yang tersisa tahun ini, yakni Solo, Surabaya, dan Kudus. Dia juga belum mengetahui format yang akan digunakan jika audisi diadakan pada 2020.

"Jadi, kami harus konsolidasi terlebih dahulu dengan internal dan tentu owner Djarum. Kalau owner-nya ngambek juga, saya kan tidak tahu," tukasnya.

Ketua KPAI Susanto mengatakan mediasi dilakukan untuk mencari solusi agar audisi bulu tangkis tetap berkesinambungan sesuai aturan yang berlaku.

Menurutnya, pemerintah mempertimbangkan ketersediaan atlet bulu tangkis usia muda sebab bulu tangkis masih menjadi penyumbang utama medali emas di ajang internasional.

Kendati begitu, Susanto menegaskan pihaknya berkukuh bahwa PB Djarum dan produk Djarum tak bisa dipisahkan.

"Identitas berbeda, tetapi keduanya masih satu entitas yaitu Djarum. Orang akan melihat ya itu Djarum, brand rokok," ujarnya.

Kesepakatan penghapusan logo Djarum dalam kaus peserta audisi itu pun penting lantaran seluruh pihak juga harus turut andil memperhatikan semangat perlindungan kepada anak.

Sekjen PBSI Achmad Budiharto menekankan bahwa audisi umum Djarum punya andil besar bagi kemajuan dan perkembangan bulu tangkis nasional. Dia pun optimistis audisi tahun depan tetap bergulir sehingga harapan calon-calon atlet dari daerah-daerah tidak terputus.

"Meski mungkin dengan metode yang berbeda, PB Djarum tetap akan mencari bibit pebulu tangkis hebat dan memberikan kesempatan secara umum kepada masyarakat Indonesia," papar Budiharto. (Sru/X-8)