Anggota Brimob Diduga Aniaya Pelajar di Maluku, Polri Akui Telah Cederai Kepercayaan Publik

INSTITUSI Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tengah menghadapi ujian berat menyusul insiden kekerasan yang melibatkan anggotanya di Maluku. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang oknum anggota Brimob terhadap seorang pelajar hingga tewas di Kota Tual telah memicu gelombang kecaman luas. Tak hanya soal pelanggaran hukum, kasus ini menjadi simbol rapuhnya kepercayaan publik terhadap profesionalisme aparat di lapangan.

Kronologi Tragedi di RSUD Maren: Helm yang Merenggut Nyawa

Peristiwa memilukan ini terjadi pada Kamis pagi, 19 Februari 2026, di ruas jalan sekitar RSUD Maren, Kota Tual, Maluku. Korban, Arianto Tawakal, 14, seorang siswa madrasah, sedang berkendara sepeda motor bersama kakaknya, Nasri Karim, 15, setelah waktu sahur.

Berdasarkan keterangan saksi dan hasil penyelidikan awal, Bripda MS, anggota Brimob Kompi 1 Batalyon C Pelopor, saat itu sedang bertugas memantau aktivitas balap liar di lokasi tersebut. Ketika korban melintas di jalanan menurun, Bripda MS diduga secara tiba-tiba melayangkan pukulan menggunakan helm ke arah dahi korban. Pukulan telak itu menyebabkan korban kehilangan kendali, tersungkur, dan terseret di aspal.

Baca juga : Peringatan Dini BMKG: Gelombang 4 Meter Ancam Perairan Maluku 8-12 Januari 2026

Akibat benturan keras tersebut, AT mengalami pendarahan hebat dari hidung dan mulut. Meski sempat dilarikan ke RSUD Karel Sadsuitubun, nyawa remaja berusia 14 tahun tersebut tidak tertolong. Sementara itu, kakaknya mengalami patah tulang tangan akibat kecelakaan yang dipicu oleh tindakan anarkis oknum tersebut.

Respons Mabes Polri: Pengakuan dan Permohonan Maaf

Merespons eskalasi kemarahan publik, Mabes Polri melalui Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka pada Sabtu (21/2). Polri mengakui bahwa insiden ini telah memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap citra kepolisian.

"Polri menyampaikan permohonan maaf atas tindakan individu Polri tersebut yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya, yang tentunya dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," tegas Irjen Johnny.

Baca juga : Komisi II DPRD Maluku Dorong Percepatan Akselerasi Pembangunan

Polri menegaskan bahwa tindakan Bripda MS adalah perilaku menyimpang personal yang tidak merepresentasikan kebijakan institusi. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah memberikan atensi khusus agar kasus ini diusut secara transparan, akuntabel, dan tanpa kompromi.

Proses Hukum Berlapis: Pidana dan Kode Etik

Polda Maluku memastikan penanganan kasus ini dilakukan melalui dua jalur sekaligus untuk memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban:

1. Penegakan Hukum Pidana

Bripda MS telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Tual. Tersangka dijerat dengan pasal penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Saat ini, tersangka telah dipindahkan ke Rutan Mapolda Maluku di Ambon untuk mempermudah proses penyidikan lebih lanjut.

2. Sidang Kode Etik (KKEP)

Selain ancaman penjara, Bripda MS menghadapi ancaman sanksi administratif terberat dalam kepolisian, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Rositah Umasugi, menyatakan bahwa sidang etik dijadwalkan akan digelar secepatnya untuk memberikan kepastian hukum dan efek jera.

Analisis: Mengapa Kepercayaan Publik Begitu Terpukul?

Secara sosiologis, kekerasan yang dilakukan aparat terhadap anak di bawah umur memiliki dampak psikologis yang mendalam bagi masyarakat. Dalam konteks Maluku, di mana kehadiran aparat sering kali dipandang sebagai penjamin stabilitas, insiden ini justru menciptakan paradoks keamanan.

Penggunaan kekuatan yang berlebihan (excessive use of force) dalam menangani dugaan pelanggaran lalu lintas atau balap liar menunjukkan adanya celah dalam pelatihan pengendalian emosi dan manajemen konflik anggota di lapangan. Jika tidak ditangani dengan transparansi total, kasus ini berisiko memperlebar jarak antara Polri dan masyarakat sipil.

Kesimpulan

Kasus di Tual, Maluku, menjadi pengingat keras bagi Polri untuk terus melakukan reformasi kultural di internalnya. Komitmen untuk menindak tegas Bripda MS adalah langkah awal, namun pemulihan kepercayaan publik membutuhkan konsistensi dalam perlindungan hak asasi manusia oleh setiap personel kepolisian di seluruh penjuru Indonesia. (E-4)