Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI II DPRD Provinsi Maluku mendorong percepatan akselerasi pembangunan di Provinsi Maluku. Pasalnya, Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan 93 persen terdiri dari wilayah laut, memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat besar, terutama di sektor kelautan dan perikanan.
“Untuk itu, kita akan terus mendorong percepatan akselerasi pembangunan di Maluku,” kata Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Irawadi kepada wartawan, di Ambon, Selasa (11/11/2025).
Menurut Irawadi, Maluku memiliki tiga wilayah penangkapan ikan utama, yang merupakan bagian dari 11 Wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia.
Potensi tersebut, harus dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Ini potensi besar yang harus kita kelola secara maksimal, agar memberikan dampak ekonomi bagi daerah dan masyarakat,” sebut dia.
Dia menyebut, penguatan infrastruktur, peningkatan tata kelola sumber daya laut, dan sinergi antar-instansi menjadi kunci utama, dalam mempercepat pembangunan di wilayah kepulauan seperti Provinsi Maluku.
“Fraksi NasDem akan terus mendorong, agar kebijakan pembangunan berpihak pada wilayah kepulauan. Karena karakter geografis Maluku membutuhkan perhatian khusus, agar potensi laut benar-benar menjadi sumber kesejahteraan rakyat,” tegas dia.
Untuk itu Irawadi berharap, dengan dukungan Fraksi NasDem DPRD Provinsi Maluku, maka pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebijakan fiskal, dan program pembangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.
“Kami harap, pemerintah pusat juga memberi porsi lebih bagi Maluku, karena pembangunan di daerah kepulauan tentu membutuhkan biaya, dan strategi yang berbeda dibandingkan dengan daerah daratan,” tandas Irawadi. (I-3)
Sarah Nuraini Siregar dari BRIN menyoroti penggunaan istilah "oknum" untuk anggota polisi, menegaskan tindakan individu mencerminkan institusi.
Penanganan kasus dipastikan berjalan paralel, baik dari sisi tindak pidana umum maupun pelanggaran kode etik profesi Polri.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Proses hukum terhadap tersangka, yang merupakan oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS, harus dilakukan secara terbuka tanpa ada upaya menutupi fakta.
Kementerian PPPA tengah melakukan koordinasi dengan dinas setempat terkait kasus anak berinisial AT (14) yang dianiaya oleh anggota Brimob di Tual, Maluku, hingga meninggal dunia.
Kementerian PPPA memastikan koordinasi dengan dinas setempat dan kepolisian terkait kasus anak meninggal dunia diduga akibat kekerasan oknum Brimob di Kota Tual, Maluku.
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
DEWAN Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Salah satu dari empat tokoh tersebut berasal dari Indonesia adalah Marine Novita (Co-founder MilikiRumah)
Di tengah upaya pembangunan SDGs, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana sumber daya dapat dimobilisasi untuk menutup kesenjangan pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved