Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Bupati Pati Risma Ardhi Chandra ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan.
Surat keputusan (SK) penunjukan Wakil Bupati Pati Risma Ardhi Chandra diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen usai menggelar rapat dan memberikan pengarahan terkait penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pati di Ruang Paringgitan Pendopo Kabupaten Pati Rabu (21/1).
Penunjukan Plt Bupati Pati tersebut, menindaklanjuti radiogram dari Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang kemudian menerbitkan Surat Nomor 131/0000757 tertanggal 20 Januari 2026, yakni menugaskan Wakil Bupati Pati untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Pati, sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 66 ayat (1) huruf c.
“Saya titip kepada Mas Chandra selaku Pelaksana Tugas Bupati Pati untuk mengoordinasikan, memberikan ketenangan, ketentraman, di lingkungan pemerintah kabupaten Pati,” kata Taj Yasin Maimoen saat menyerahkan surat penugasan di Pendopo Kabupaten Pati.
Ssebagai Plt Bupati Pati, demikian Taj Yasin Maimoen, dapat mengoordinasikan jalannya pemerintahan sekaligus menjaga kondusivitas di lingkungan Pemkab Pati, termasuk mengingatkan pentingnya soliditas aparatur sipil negara (ASN) serta profesionalitas dalam bekerja.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen berpesan kepada Forkopimda agar mendukung Plt Bupati Pati dalam mengemban tugasnya. “Mari kita ingat dan tanamkan pada diri kita, sekarang bersama-sama bekerja memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kita," tambahnya.
Selain itu, menurutTaj Yasin Maimoen meminta TNI-Polri mengedepankan pendekatan persuasif dalam menjaga kondusivitas wilayah serta memitigasi potensi dinamika politik di masyarakat.
Sementara itu, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyampaikan kesiapannya menjalankan tugas dan kewenangan sesuai penugasan.
“Kami berkomitmen penuh untuk melanjutkan roda pemerintahan Kabupaten Pati dengan menjunjung tinggi nilai integritas dan akuntabilitas,” ujar Risma Ardhi Chandra.
Kehadiran Wagub Jateng beserta jajaran di Kabupaten Pati, menurut Risma Ardhi Chandra, merupakan wujud perhatian dan dukungan. Apalagi, ujarnya, secara khusus memberi arahan dan pedoman bagi seluruh jajaran Pemkab Pati dalam situasi yang sedang dihadapi. (H-4)
Riyoso dianggap sebagai sosok kunci karena memegang jabatan strategis dan memiliki peran sentral dalam pemerintahan Sudewo sejak 2025.
KPK periksa 14 saksi kasus pemerasan yang menjerat Sudewo. Penyidik dalami penyerahan uang melalui koordinator kepala desa.
Korupsi Pati, Bupati Sudewo, pemerasan bupati pati, Perangkat Desa Pati, KPK, Sunarwi, Syaiful Arifin, OTT Pati.
Bupati Pati nonaktif Sudewo bersama keluarganya diduga melakukan intervensi terhadap proses rekrutmen perangkat desa
Bupati Sudewo menjadi salah satu tersangka bersama tiga orang lainnya dalam kasus dugaan pemerasan untuk pengisian jabatan perangkat desa di Pati, Selasa (20/1).
KETUA Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons kasus Bupati Pati Sudewo yang menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK mengungkap kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai bukti modus rasuah di Indonesia semakin kompleks.
KPK tengah mencari bukti-bukti lain untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek tender yang melibatkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
KPK mengungkap perusahaan milik keluarga Fadia Arafiq mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan selama 2025.
Fadia Arafiq diduga menggunakan perusahaan milik keluarganya untuk memenangkan proyek pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
KPK mengungkap bahwa suami dan anak dari Fadia Arafiq turut menerima uang hasil dugaan tindak pidana korupsi.
KPK mengungkap bahwa staf dari Bupati Pekalongan Fadia Arafiq selalu mendokumentasikan pengambilan uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi melalui grup aplikasi WhatsApp.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved