Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
LANGKAH Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) dalam memperkuat infrastruktur pelayanan hingga ke wilayah pelosok mendapat apresiasi positif dari Komisi III DPR RI.
Penambahan sarana operasional bagi personel Bhabinkamtibmas dinilai sebagai bukti konkret keseriusan Polri dalam meningkatkan kualitas layanan, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tinggi.
Sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut, Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si., meresmikan distribusi 20 unit sepeda motor operasional bagi Bhabinkamtibmas di delapan Polres jajaran pada Rabu (17/12).
Penyerahan dilakukan secara simbolis melalui pemberian STNK-BD dan unit kendaraan kepada perwakilan Kapolres Sabu Raijua dan Kapolres Rote Ndao.
Dukungan sarana ini bertujuan agar personel di lapangan dapat menjangkau masyarakat dengan lebih cepat, aman, dan berkelanjutan.
Irjen Pol Rudi Darmoko menegaskan bahwa penguatan peran Bhabinkamtibmas adalah kunci utama dalam membangun stabilitas keamanan.
”Penguatan Bhabinkamtibmas merupakan kunci dalam membangun rasa aman dan kepercayaan publik. Kendaraan operasional ini kami siapkan agar personel di lapangan dapat hadir lebih dekat dengan masyarakat, terutama di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses. Bhabinkamtibmas bukan hanya penegak hukum, tetapi juga mitra dan pendamping masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban,” ujar Kapolda NTT.
Sebanyak 20 unit sepeda motor tersebut disebar berdasarkan skala prioritas kebutuhan wilayah. Polres Rote Ndao dan Polres Sabu Raijua masing-masing menerima lima unit kendaraan.
Sementara itu, Polres Flores Timur, Polres Sumba Barat, Polres Nagekeo, dan Polres Manggarai Timur masing-masing mendapatkan dua unit. Adapun Polres Sumba Barat Daya dan Polres Malaka masing-masing menerima satu unit armada pendukung.
Inisiatif ini menunjukkan dedikasi Polda NTT agar kehadiran negara tidak terhambat oleh jarak maupun medan yang sulit.
Di balik penguatan armada ini, terselip harapan agar personel Bhabinkamtibmas mampu menjadi pelindung yang hadir langsung dari tingkat desa hingga pulau-pulau terluar.
Menutup arahannya, Irjen Pol Rudi Darmoko menekankan pentingnya kedekatan emosional antara petugas dan warga.
"Bagi masyarakat di pelosok, Bhabinkamtibmas bukan sekadar sosok aparat. Mereka adalah tetangga yang selalu hadir, teman berdiskusi, dan pelindung yang menenangkan. Dengan sepeda motor baru ini, kami ingin memastikan setiap langkah mereka lebih ringan, perjalanan lebih cepat, dan kehadiran negara benar-benar terasa di setiap sudut NTT dari pulau ke pulau, dari desa ke desa. Kehadiran Polri bukan hanya tentang keamanan, tetapi juga tentang kepercayaan, kepedulian, dan keterikatan dengan masyarakat yang kami layani,” pungkasnya. (Z-1)
Kehadiran tim psikologi Polda NTT merupakan respons cepat dan terukur untuk memastikan keluarga korban mendapatkan penguatan mental yang memadai.
Polda NTT menerjunkan 13 personel Brimob untuk membantu pencarian korban longsor di Desa Goreng Meni, Manggarai Timur akibat hujan deras berkepanjangan.
Polda NTT mengambil langkah responsif dan tegas dalam menangani tragedi tenggelamnya kapal wisata semiphinisi KM Putri Sakinah di perairan Selat Padar, kawasan Taman Nasional Komodo.
KEPOLISIAN Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) mengerahkan empat peralatan berteknologi canggih untuk mempercepat pencarian korban tenggelamnya KM Putri Sakinah.
Salah satu capaian yang paling menonjol adalah keberhasilan Polda NTT dalam menuntaskan 100% perkara tindak pidana di sektor kelautan, khususnya illegal fishing.
Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) memfokuskan pada proses identifikasi korban KM Putri Sakinah melalui pemeriksaan antemortem dan forensik.
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved