Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto memutuskan untuk mengalokasikan bantuan sebesar Rp4 miliar per kabupaten bagi daerah-daerah yang terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatra. Keputusan itu diambil dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan pemerintah daerah yang digelar di posko terpadu penanganan bencana Aceh, Lanud Sultan Iskandar Muda, Minggu (7/12) malam.
Keputusan ini sekaligus menggandakan usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang sebelumnya meminta bantuan Rp2 miliar per kabupaten untuk memperkuat penanganan darurat.
“Baik Mendagri, Anda minta Rp2 miliar per kabupaten, saya kasih Rp4 miliar,” kata Prabowo kepada mendagri yang disiarkan langsung dari Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (7/12).
Dalam laporannya, Tito melaporkan bahwa 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mengalami keterbatasan anggaran karena bencana terjadi di akhir tahun.
"Anggaran mereka yang diandalkan dalam keadaan krisis namanya belanja tidak terduga. Karena sudah akhir tahun, (sisa anggaran) sangat tipis, ada yang Rp75 juta, ada Rp300 juta," kata Tito.
Selain bantuan untuk kabupaten/kota, Prabowo juga mengumumkan bantuan langsung untuk pemerintah provinsi. Untuk Aceh, Prabowo memerintahkan pencairan Rp20 miliar, sementara untuk Sumatra Utara dan Sumatra Barat, besaran bantuan saat rapat masih berlangsung belum ditetapkan.
Saat rapat, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem hadir secara langsung.
“Kirim Rp20 miliar,” ujar Prabowo sambil menunjuk ke arah Mualem.
Sementara itu, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution, serta 52 bupati terdampak bencana mengikuti rapat secara virtual.
"Saya lihat Bupati pada senyum semua itu. Pokoknya kita dukung terus," kata Prabowo kepada para bupati. (P-4)
PT Agincourt Resources (PTAR) menjadi salah satu dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya oleh pemerintah terkait dengan kerusakan ekologis yang menyebabkan bencana di Sumatra.
WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatra Utara (Sumut) mengingatkan bahwa pencabutan izin perhutanan terhadap 28 perusahaan oleh pemerintah berisiko menjadi kebijakan simbolik.
Pencabutan izin 28 perusahaan oleh pemerintah tidak berhenti pada sanksi administratif.
ANCAMAN besar korban penyintas bencana di Aceh bukan hanya rumah yang digulung gelombang banjir bandang pada 24-27 November 2025 lalu.
Pemerintahan telah beralih dari melayani rakyat menjadi menanggapi tekanan opini.
Dari total lahan terdampak bencana tersebut, sebagian besar mengalami kerusakan berat.
Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III menunjukkan sisi hangat diplomasi internasional saat berdiskusi soal konservasi lingkungan sambil menikmati secangkir teh hangat
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved