Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melaksanakan kegiatan Seremonial Serah Terima Lima Bantuan Program Kemaslahatan di Provinsi Jawa Timur. Kepala PMU Dana Kemaslahatan BPKH–Baznas, Muhamad Iman Damara menyampaikan bahwa pelaksanaan program ini berjalan berkat kerja sama dan kelengkapan administrasi dari para penerima manfaat.
"Kami dari Baznas berterima kasih kepada teman-teman penerima manfaat yang telah bekerja sama dalam melengkapi dokumen administrasi, sehingga program kemaslahatan BPKH ini dapat berjalan dengan baik. Untuk program infrastruktur saat ini masih terus berjalan, dan kami pastikan seluruh dokumen pendukung, termasuk administrasi kendaraan dakwah, sedang dalam proses penyelesaian," kata Iman dalam keterangannya, Senin (3/11).
Adapun, program tersebut meliputi penyelesaian pembangunan dua ruang kelas baru di Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah Tulungagung dan Yayasan Pesantren Raudlatul Ulum Kencong Jember, finishing pembangunan gedung asrama santri di Yayasan Al Ma’ruf Juranguluh Mojo Kediri.
Pembangunan lapangan olahraga di Yayasan Perguruan Islam Assa’idiyyah Kota Kediri, serta penyediaan kendaraan layanan dakwah roda dua bagi Yayasan Al Badar Balongjeruk, Yayasan Abdul Karim Lirboyo, Yayasan Sunan Gunung Jati Lirboyo, dan Perkumpulan Pawon Berkah Lestari.
Lewat program ini, ia berharap dapat terus memperkuat peran lembaga pendidikan Islam dan lembaga dakwah dalam mencetak generasi unggul, berakhlak, serta berdampak bagi masyarakat.
"Bantuan berupa ruang kelas, asrama, lapangan olahraga, dan kendaraan dakwah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kegiatan pendidikan dan keagamaan di Jawa Timur," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan BPKH, Dyah Rahayu menegaskan bahwa program kemaslahatan ini tidak menggunakan dana setoran haji jamaah, melainkan berasal dari nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU).
"Program kemaslahatan ini menggunakan dana abadi umat, yaitu nilai manfaat dari dana abadi umat. Pokok dananya tetap terjaga, sedangkan nilai manfaatnya digunakan untuk mendukung program sosial, pendidikan, dan dakwah. Jadi, kalau ada yang beranggapan program kemaslahatan ini memakai dana haji, itu tidak benar," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, anggota Komisi VIII DPR RI, An’im Falachuddin Mashur menyampaikan apresiasi kepada BPKH dan Baznas atas terlaksananya program-program kemaslahatan di wilayah Kediri dan sekitarnya.
"Kami dari anggota Komisi VIII dan juga dari penerima manfaat mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairal jazak. Semoga BPKH semakin tetap jaya dan semakin amanah dalam mengelola keuangan haji dan dana abadi umat ini. Bantuan ini seperti air segar yang mengucur di pondok pesantren yang menerima bantuan infrastruktur dari BPKH. Harapan kami, struktur bangunan yang dibangun dengan bantuan BPKH dan BAZNAS ini betul-betul sesuai dengan spesifikasi dan bermanfaat bagi santri," kata An’im.
Ia juga berharap agar sinergi antara BPKH dan Baznas dapat terus diperluas di masa mendatang.
"Kami berterima kasih kepada BPKH. Harapan kami ke depan, jangkauan program seperti ini bisa lebih luas lagi agar semakin banyak lembaga yang merasakan manfaatnya," tambahnya. (E-3)
BPKH menilai revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji menjadi momentum strategis bagi lembaga tersebut untuk memperkuat tata kelola dan fleksibilitas investasi serta penguatan peran anak usaha.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Sinergi ini memastikan dana umat kembali kepada umat dalam bentuk infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
TERKAIT Indonesia yang berhasil memenangkan lelang lahan di Mekah, Arab Saudi untuk pembangunan Kampung Haji, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan terlibat.
Dalam program ini, BPKH menyalurkan sebanyak 712 bibit pohon yang terdiri dari varietas produktif dan konservatif, antara lain alpukat, durian, gayam, nangka, aren, kelapa, dan bambu.
MENTERI Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan proses penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler pada triwulan pertama 2026 terus berjalan.
Memaknai perjalanan 19 tahun, PT Pertamina Gas (Pertagas) sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina menggelar serangkaian kegiatan sosial.
Perumda Air Minum PAM JAYA menargetkan pembagian 2.000 toren air gratis sepanjang 2026 bagi warga Jakarta, khususnya pelanggan kategori tertentu, guna mendukung pemerataan akses air bersih.
Mendagri Tito Karnavian memaparkan skema bansos korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, termasuk bantuan Rp8 juta untuk rumah rusak berat serta Dana Tunggu Hunian Rp1,8 juta.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menyalurkan bantuan Paket Ramadan Bahagia bagi keluarga prasejahtera di wilayah Jakarta menjelang bulan Ramadan.
Ia menambahkan, pertumbuhan sektor riil bahkan melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga menopang kinerja ekonomi secara keseluruhan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved