Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
HIMPUNAN Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Sumatra Utara mendesak Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia serta Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatra Utara untuk mengusut dugaan aktivitas peredaran dan jual beli narkoba di dalam lingkungan Rutan tersebut.
Peredaran narkoba di Rutan Kelas I Medan menunjukkan dugaan lemahnya pengawasan serta bobroknya integritas aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pembinaan narapidana.
“Kami menilai Kepala Rutan Kelas I Medan gagal menjalankan tanggung jawab moral dan institusional dalam menjaga integritas lembaga pemasyarakatan,” tegas Ahmad Fuadi Nasution, Ketua Bidang Eksternal HMI Sumatra Utara.
HMI Sumatra Utara menegaskan bahwa perang terhadap narkoba tidak boleh hanya menyasar masyarakat luar, sementara lembaga resmi negara justru menjadi tempat aman bagi pelaku bisnis haram tersebut. Karena itu, HMI mendesak agar Kemenkumham, BNN, dan aparat penegak hukum lainnya segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh.
“Kita tidak boleh menutup mata. Jika lembaga pembinaan sudah berubah menjadi tempat transaksi narkoba, ini adalah bentuk kegagalan serius negara,” lanjut Fuadi.
Sebagai organisasi kader umat dan bangsa, HMI Sumatra Utara berkomitmen untuk terus mengawal penegakan hukum dan pemberantasan narkoba tanpa pandang bulu. HMI menilai bahwa pembiaran terhadap praktik semacam ini akan memperburuk citra lembaga pemasyarakatan dan merusak moral generasi muda.
“Negara tidak boleh kompromi terhadap pelaku atau pihak yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk jika itu terjadi di balik tembok rutan,” tutup Fuadi.
Sebelumnya, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, Sumatra Utara, melaksanakan razia gabungan bersama aparat TNI dan Polri dalam rangka memperkuat keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.
Kepala Rutan Kelas I Medan Andi Surya di Medan, Sabtu (11/10), mengatakan kegiatan tersebut melibatkan regu dan staf pengamanan Rutan dengan sasaran utama barang-barang terlarang di blok hunian warga binaan.
“Razia gabungan yang digelar pada Jumat (10/10) malam, merupakan wujud sinergi nyata antara Rutan, TNI, dan Polri dalam menjaga keamanan di lingkungan pemasyarakatan,” ujar Andi.
Pihaknya berkomitmen menciptakan Rutan yang bersih dari barang terlarang dan kondusif bagi pembinaan warga binaan Rutan Kelas I Medan.
Ia menjelaskan, kegiatan razia dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi dengan pendekatan humanis.
Dari hasil pemeriksaan, lanjut dia, petugas berhasil menemukan sejumlah barang yang tidak semestinya berada di kamar hunian warga binaan.
“Seluruh barang hasil temuan tersebut telah didata dan akan dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas dia.
Razia gabungan itu juga dihadiri Danramil 0201-06/MS Yani Dharma Putra beserta jajaran serta personel Polsek Medan Helvetia. (Cah/P-3)
Prakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Lestari Purba di Medan, Selasa, mengatakan, secara umum cuaca di Sumatera Utara
Seiring berjalannya penanganan, akses di ruas Tarutung–Sibolga kini mulai pulih dan kembali dapat dimanfaatkan. Pemulihan usai banjir ini memberikan dampak bagi aktivitas harian.
POLRES Tanjungbalai membongkar jaringan peredaran kokain di wilayah pesisir Sumatra Utara yang melibatkan dua orang nelayan. Polisi menyita lebih dari 3 kilogram kokain.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Utara menerbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang rumah terdampak banjir dan longsor untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada warga.
“Sebanyak 70 personel gabungan dengan dukungan enam unit excavator kami kerahkan untuk membuka kembali akses jalan, jalur menuju rumah warga, serta membersihkan fasilitas sekolah,”
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperpanjang masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) tahap pertama bagi jemaah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat
APH yang terlibat korupsi seharusnya dijatuhi sanksi yang jauh lebih berat dibanding warga sipil.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membongkar praktik pemerasan yang melibatkan aparat penegak hukum.
KASUS dugaan ilegal akses akun PT Mirae Asset Sekuritas masih bergulir. jumlah korban semakin bertambang. Dari sebelumnya total kerugian sekitar Rp71 miliar menjadi Rp200 miliar.
persoalan judi online (judol) di Indonesia masih belum tuntas. Meski ada sejumlah pengungkapan kasus oleh aparat penegak hukum, peradilan perkaranya dirasa masih minim.
PGRI mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi kepada dua tenaga pendidikan Abdul Muis dan Rasnal asal Luwu Utara, Sulawesi Selatan
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan aparat penegak hukum, baik itu kepolisian maupun kejaksaan Agung, untuk berhenti melakukan kriminalisasi, utamanya pada masyarakat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved