Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
HIMPUNAN Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Sumatra Utara mendesak Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia serta Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatra Utara untuk mengusut dugaan aktivitas peredaran dan jual beli narkoba di dalam lingkungan Rutan tersebut.
Peredaran narkoba di Rutan Kelas I Medan menunjukkan dugaan lemahnya pengawasan serta bobroknya integritas aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pembinaan narapidana.
“Kami menilai Kepala Rutan Kelas I Medan gagal menjalankan tanggung jawab moral dan institusional dalam menjaga integritas lembaga pemasyarakatan,” tegas Ahmad Fuadi Nasution, Ketua Bidang Eksternal HMI Sumatra Utara.
HMI Sumatra Utara menegaskan bahwa perang terhadap narkoba tidak boleh hanya menyasar masyarakat luar, sementara lembaga resmi negara justru menjadi tempat aman bagi pelaku bisnis haram tersebut. Karena itu, HMI mendesak agar Kemenkumham, BNN, dan aparat penegak hukum lainnya segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh.
“Kita tidak boleh menutup mata. Jika lembaga pembinaan sudah berubah menjadi tempat transaksi narkoba, ini adalah bentuk kegagalan serius negara,” lanjut Fuadi.
Sebagai organisasi kader umat dan bangsa, HMI Sumatra Utara berkomitmen untuk terus mengawal penegakan hukum dan pemberantasan narkoba tanpa pandang bulu. HMI menilai bahwa pembiaran terhadap praktik semacam ini akan memperburuk citra lembaga pemasyarakatan dan merusak moral generasi muda.
“Negara tidak boleh kompromi terhadap pelaku atau pihak yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk jika itu terjadi di balik tembok rutan,” tutup Fuadi.
Sebelumnya, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, Sumatra Utara, melaksanakan razia gabungan bersama aparat TNI dan Polri dalam rangka memperkuat keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.
Kepala Rutan Kelas I Medan Andi Surya di Medan, Sabtu (11/10), mengatakan kegiatan tersebut melibatkan regu dan staf pengamanan Rutan dengan sasaran utama barang-barang terlarang di blok hunian warga binaan.
“Razia gabungan yang digelar pada Jumat (10/10) malam, merupakan wujud sinergi nyata antara Rutan, TNI, dan Polri dalam menjaga keamanan di lingkungan pemasyarakatan,” ujar Andi.
Pihaknya berkomitmen menciptakan Rutan yang bersih dari barang terlarang dan kondusif bagi pembinaan warga binaan Rutan Kelas I Medan.
Ia menjelaskan, kegiatan razia dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi dengan pendekatan humanis.
Dari hasil pemeriksaan, lanjut dia, petugas berhasil menemukan sejumlah barang yang tidak semestinya berada di kamar hunian warga binaan.
“Seluruh barang hasil temuan tersebut telah didata dan akan dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas dia.
Razia gabungan itu juga dihadiri Danramil 0201-06/MS Yani Dharma Putra beserta jajaran serta personel Polsek Medan Helvetia. (Cah/P-3)
PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatra Utara memprediksi puncak arus mudik 2026 jatuh pada Rabu (18/3) hari ini. Jumlah pelanggan diperkirakan mencapai 11 ribu orang.
ARUS mudik Lebaran 2026 menggunakan moda transportasi kereta api (KA) di wilayah Sumatra Utara mulai menunjukkan peningkatan signifikan memasuki periode H-7 Lebaran.
Polda Sumut tetapkan dua tersangka kasus tambang emas ilegal (PETI) di Sungai Batang Gadis. Polisi buru aktor intelektual dan panggil 3 perusahaan alat berat.
Berbeda dengan tahun sebelumnya, Mudik Gratis Sumut 2026 menyediakan 5.500 kursi yang mencakup moda transportasi darat, kereta api, hingga jalur laut.
PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) sebagai Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) ruas tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (Tol Kutepat) di Sumatra Utara mempercepat pembangunan jalan tol tersebut.
Ketersediaan tiket di wilayah Divre I Sumatera Utara sebenarnya masih mencukupi. Terlebih mulai tanggal 11 Maret atau sejak dimulainya masa angkutan lebaran
Menko Yusril Ihza Mahendra ingatkan aparat penegak hukum untuk hati-hati usai Delpedro Marhaen dkk divonis bebas.
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
Menurut Eddy, salah satu pasal penting dalam KUHP baru adalah larangan bagi aparat penegak hukum melakukan tindakan yang menimbulkan praduga bersalah.
APH yang terlibat korupsi seharusnya dijatuhi sanksi yang jauh lebih berat dibanding warga sipil.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membongkar praktik pemerasan yang melibatkan aparat penegak hukum.
KASUS dugaan ilegal akses akun PT Mirae Asset Sekuritas masih bergulir. jumlah korban semakin bertambang. Dari sebelumnya total kerugian sekitar Rp71 miliar menjadi Rp200 miliar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved