Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
HIMPUNAN Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Sumatra Utara mendesak Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia serta Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatra Utara untuk mengusut dugaan aktivitas peredaran dan jual beli narkoba di dalam lingkungan Rutan tersebut.
Peredaran narkoba di Rutan Kelas I Medan menunjukkan dugaan lemahnya pengawasan serta bobroknya integritas aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pembinaan narapidana.
“Kami menilai Kepala Rutan Kelas I Medan gagal menjalankan tanggung jawab moral dan institusional dalam menjaga integritas lembaga pemasyarakatan,” tegas Ahmad Fuadi Nasution, Ketua Bidang Eksternal HMI Sumatra Utara.
HMI Sumatra Utara menegaskan bahwa perang terhadap narkoba tidak boleh hanya menyasar masyarakat luar, sementara lembaga resmi negara justru menjadi tempat aman bagi pelaku bisnis haram tersebut. Karena itu, HMI mendesak agar Kemenkumham, BNN, dan aparat penegak hukum lainnya segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh.
“Kita tidak boleh menutup mata. Jika lembaga pembinaan sudah berubah menjadi tempat transaksi narkoba, ini adalah bentuk kegagalan serius negara,” lanjut Fuadi.
Sebagai organisasi kader umat dan bangsa, HMI Sumatra Utara berkomitmen untuk terus mengawal penegakan hukum dan pemberantasan narkoba tanpa pandang bulu. HMI menilai bahwa pembiaran terhadap praktik semacam ini akan memperburuk citra lembaga pemasyarakatan dan merusak moral generasi muda.
“Negara tidak boleh kompromi terhadap pelaku atau pihak yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk jika itu terjadi di balik tembok rutan,” tutup Fuadi.
Sebelumnya, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, Sumatra Utara, melaksanakan razia gabungan bersama aparat TNI dan Polri dalam rangka memperkuat keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.
Kepala Rutan Kelas I Medan Andi Surya di Medan, Sabtu (11/10), mengatakan kegiatan tersebut melibatkan regu dan staf pengamanan Rutan dengan sasaran utama barang-barang terlarang di blok hunian warga binaan.
“Razia gabungan yang digelar pada Jumat (10/10) malam, merupakan wujud sinergi nyata antara Rutan, TNI, dan Polri dalam menjaga keamanan di lingkungan pemasyarakatan,” ujar Andi.
Pihaknya berkomitmen menciptakan Rutan yang bersih dari barang terlarang dan kondusif bagi pembinaan warga binaan Rutan Kelas I Medan.
Ia menjelaskan, kegiatan razia dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi dengan pendekatan humanis.
Dari hasil pemeriksaan, lanjut dia, petugas berhasil menemukan sejumlah barang yang tidak semestinya berada di kamar hunian warga binaan.
“Seluruh barang hasil temuan tersebut telah didata dan akan dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas dia.
Razia gabungan itu juga dihadiri Danramil 0201-06/MS Yani Dharma Putra beserta jajaran serta personel Polsek Medan Helvetia. (Cah/P-3)
Grup UT akan terus memantau perkembangan situasi di wilayah terdampak serta memperkuat sinergi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah
Sejumlah perairan Sumatra Utara berpotensi mengalami gelombang tinggi pada 27 hingga 29 Januari 2026 dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter.
Mobil Toyota Avanza yang mereka tumpangi dihantam kereta api penumpang di perlintasan tanpa palang pintu, Jalan Abdul Hamid, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumatra Utara.
Pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) PT Agincourt Resources menjadi perhatian publik karena dampaknya yang luas, terutama terhadap ribuan tenaga kerja
Prakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Lestari Purba di Medan, Selasa, mengatakan, secara umum cuaca di Sumatera Utara
Seiring berjalannya penanganan, akses di ruas Tarutung–Sibolga kini mulai pulih dan kembali dapat dimanfaatkan. Pemulihan usai banjir ini memberikan dampak bagi aktivitas harian.
Menurut Eddy, salah satu pasal penting dalam KUHP baru adalah larangan bagi aparat penegak hukum melakukan tindakan yang menimbulkan praduga bersalah.
APH yang terlibat korupsi seharusnya dijatuhi sanksi yang jauh lebih berat dibanding warga sipil.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membongkar praktik pemerasan yang melibatkan aparat penegak hukum.
KASUS dugaan ilegal akses akun PT Mirae Asset Sekuritas masih bergulir. jumlah korban semakin bertambang. Dari sebelumnya total kerugian sekitar Rp71 miliar menjadi Rp200 miliar.
persoalan judi online (judol) di Indonesia masih belum tuntas. Meski ada sejumlah pengungkapan kasus oleh aparat penegak hukum, peradilan perkaranya dirasa masih minim.
PGRI mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi kepada dua tenaga pendidikan Abdul Muis dan Rasnal asal Luwu Utara, Sulawesi Selatan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved