Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pertanian akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp1 triliun guna mendukung realisasi target cetak sawah seluas 500 ribu hektare di Provinsi Kalimantan Selatan.
Gubernur Kalsel Muhidin mengusulkan pemanfaatan dan pengambilalihan lahan tidur untuk ketahanan pangan.
Hal itu diungkapkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat menghadiri rapat koordinasi akselerasi kegiatan optimasi lahan (oplah) dan cetak sawah menuju Indonesia Swasembada Pangan, Selasa (18/3), di Banjarbaru.
"Kita tetapkan target cetak sawah di Provinsi Kalsel seluas 500 ribu hektare dengan anggaran dana sekitar Rp1 triliun. Pokoknya tergantung pak gubernur, mudah mudahan bisa diselesaikan cepat, kalau tidak, kita akan pindahkan ke daerah lain," ungkap Amran.
Mentan juga meminta kesanggupan para kepala daerah di Kalsel untuk menerima dana dan peralatan untuk program cetak sawah di wilayah masing-masing. Kementan memprioritaskan sejumlah kabupaten diantaranya Barito Kuala dan Tanah Laut.
Gubernur Kalsel Muhidin akan melakukan koordinasi dengan para bupati di wilayahnya terkait kesanggupan melakukan program cetak sawah ini.
Dikatakannya, sektor pangan di Kalsel berkontribusi 11,37% terhadap PDRB nasional. Adapun komoditas unggulannya berupa, padi, jagung, jeruk, karet, kelapa sawit, ternak ayam, sapi, itik, dan kerbau rawa.
Lebih jauh, Muhidin mengatakan lahan di Kalsel banyak yang menganggur atau tidak digarap maksimal. Karenanya, pihaknya mengusulkan agar lahan tidur atau yang ditelantarkan dalam kurun waktu tertentu, dapat diambil alih pemerintah dan kemudian dimanfaatkan bagi ketahanan pangan.
Kegiatan rakor akselerasi kegiatan optimasi lahan (oplah) dan cetak sawah juga dihadiri 1.079 penyuluh se Kalsel, para Kapolres, Babinsa, dan unsur terkait lainnya.
Pada kesempatan ini, dilakukan penandatanganan komitmen bersama dalam mendukung dan mengawasi kegiatan oplah dan cetak sawah rakyat di Kalimantan Selatan.
Kunjungan kerja Mentan ke Kalsel kali ini juga menghadiri panen raya di Desa Maluka, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, serta peninjauan kegiatan pasar murah yang dilaksanakan PT Pos Indonesia di Banjarbaru.
Dikatakan Amran, pihaknya ingin memastikan ketersediaan serta harga beras dan minyak tidak terganggu selama Ramadan dan Idul Fitri. (Z-1)
PENGEMBANGAN hilirisasi ayam terintegrasi dinilai sebagai langkah antisipatif negara untuk memastikan keberlangsungan swasembada protein.
PVTPP Kementan mendeklarasikan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yang dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi Siperintis.
Ia menjelaskan, perubahan tata ruang yang tidak terkendali turut memengaruhi daya tampung air di wilayah Jabodetabek.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk berhati-hati dalam menyusun tata kelola pangan 2026.
Hilirisasi ayam terintegrasi bertujuan menyejahterakan peternak melalui kepastian bibit (DOC) yang terjangkau, peningkatan daya saing, dan kestabilan usaha.
Kementerian Pertanian mulai bergerak memulihkan ribuan hektar lahan pertanian yang rusak akibat bencana hidrometeorologi di Sumatra Barat (Sumbar).
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan status kebencanaan menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul semakin parahnya kondisi banjir di wilayah tersebut.
BPBD terus menggenjot langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mitigasi bencana.
Data Pusdalops BPBD Kalsel mencatat sejumlah wilayah Kalsel saat ini mengalami banjir meliputi Kabupaten Banjar, Balangan dan Hulu Sungai Utara.
(KPK) membeberkan modus dugaan pemerasan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan tiga orang jaksa di Kalsel. KPK telah menetapkan tiga tersangka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved