Gubernur Sulsel Putuskan ASN Bekerja 3 Hari dalam Seminggu demi Efisiensi

GUBERNUR Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengeluarkan keputusan yang mengizinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja hanya tiga hari dalam seminggu. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya  meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 293/II/Tahun 2025, yang menetapkan pedoman pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pada 28 Februari 2028, dan ditindaklanjuti pada Senin (3/3).

Dalam surat tersebut dituliskan, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebutuhan untuk menyesuaikan cara kerja ASN dengan perkembangan zaman. 

Baca juga : Efisiensi Anggaran Kemenkeu Capai Rp2,12 Triliun

Sudirman menekankan pentingnya fleksibilitas dalam bekerja, yang tidak hanya akan meningkatkan produktivitas, tetapi juga menjaga integritas dan citra ASN.

"Pedoman ini mengatur bahwa ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan dari lokasi lain, asalkan tidak bertentangan dengan kode etik dan perilaku yang berlaku. Setiap pegawai diharuskan untuk bekerja dari kantor setidaknya tiga hari dalam seminggu, sementara 30% dari total pegawai diizinkan untuk bekerja dari lokasi lain berdasarkan surat tugas dari Kepala Perangkat Daerah," urai Sudirman.

Ada pun kriteria pekerjaan yang dapat dilakukan secara fleksibel mencakup perumusan kebijakan, pekerjaan yang tidak memerlukan interaksi langsung dengan pengguna layanan, serta tugas-tugas yang dapat dilakukan secara daring. 

Baca juga : 8 Indikator MCP Mimika Tunjukkan Skor Rendah

Ia pun berharap langkah ini akan mempermudah ASN dalam menjalankan tugasnya, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Meskipun ada kebebasan dalam pelaksanaan tugas, ASN tetap diharuskan untuk mematuhi kode etik dan disiplin yang berlaku. "Mereka harus responsif dan dapat dihubungi, serta siap memenuhi panggilan ke kantor jika diperlukan. Selain itu, penggunaan pakaian yang rapi juga menjadi perhatian, meskipun ada kelonggaran bagi pegawai yang bekerja secara daring," lanjut Sudirman.

Ia juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi kinerja oleh atasan langsung. Penilaian kinerja akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas kedinasan tetap berjalan lancar dan tidak mengganggu pelayanan publik.

Baca juga : Ini Aturan Jam Kerja ASN Pempov DKI Jakarta selama Ramadan 2025

Mendukung Pelayanan Publik yang Optimal
Dalam pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel, Kepala Perangkat Daerah diharapkan dapat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kedisiplinan pegawai. 

Mereka juga diminta untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam menyederhanakan proses bisnis dan meningkatkan standar pelayanan.

"Dengan adanya pedoman ini, diharapkan ASN di Sulawesi Selatan dapat bekerja lebih produktif dan efisien, sekaligus menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan akan membawa perubahan positif bagi pemerintahan dan masyarakat di Sulawesi Selatan," tutup Sudirman. (H-1)