Tsunami Aceh 2004: Kronologi, Korban, dan Reformasi Penanggulangan Bencana

DUNIA diguncang bencana alam yang paling mengerikan dalam sejarah, yakni tsunami yang melanda Aceh, Indonesia, 26 Desember 2004. Gempa bumi dahsyat di Samudra Hindia menjadi pemicu gelombang raksasa, yang menghancurkan segalanya di sepanjang pantai Aceh dan negara-negara sekitarnya. 

Tragedi ini meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah, tidak hanya karena jumlah korban jiwa yang sangat besar, juga upaya pemulihan yang memerlukan waktu bertahun-tahun. Berikut kronologi bencana, jumlah korban, dan dampak pasca-peristiwa tsunami Aceh.

Kronologi Tsunami Aceh

Pada 26 Desember 2004, sekitar pukul 07:58 WIB, sebuah gempa bumi dengan kekuatan luar biasa mengguncang kawasan Samudra Hindia, sekitar 250 kilometer barat daya Aceh. Gempa ini tercatat memiliki magnitudo 9,1-9,3 Skala Richter (SR), menjadikannya salah satu gempa terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Pusat gempa berada di dasar laut, dengan kedalaman sekitar 30 kilometer, antara lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia.

Baca juga : Peringati Hari Tsunami Aceh 2004: Sejarah, Peringatan, dan Pembelajaran untuk Masa Depan

Pergerakan lempeng tektonik ini memicu terjadinya gempa megathrust, yang menghasilkan dorongan besar pada air laut. Dalam waktu singkat, gelombang tsunami besar dengan kecepatan hingga 800 km/jam terbentuk. 

Gelombang ini menghantam pesisir barat Sumatera, termasuk Banda Aceh, Meulaboh, dan daerah-daerah pesisir lainnya di Aceh. Tsunami ini juga melanda negara-negara tetangga, yakni Thailand, Sri Lanka, India, dan Maladewa.

Jumlah Korban

Tsunami Aceh 2004 menelan korban jiwa yang sangat besar. Berdasarkan data PBB pada Januari 2005, diperkirakan lebih dari 230.000 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Di Aceh, lebih dari 167.000 orang tercatat tewas, dengan ribuan lainnya terluka dan hilang. 

Baca juga : 20 Tahun Berlalu, Gedung Evakuasi Tsunami Aceh Terbengkalai

Pasca-Tsunami Aceh

Tsunami Aceh 2004 mendorong reformasi besar dalam kebijakan penanggulangan bencana. Pemerintah Indonesia membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias untuk menangani pemulihan daerah yang terdampak.

Selain itu, pemerintah juga merumuskan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih menyeluruh melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mengadopsi prinsip-prinsip Kerangka Aksi Hyogo (HFA) dan menekankan pendekatan proaktif dalam mengurangi risiko bencana.

Setelah tsunami 2004, pemerintah Indonesia mulai membangun sistem mitigasi yang lebih efektif. Salah satu langkah awal yang diambil adalah pengembangan sistem peringatan dini tsunami di Samudra Hindia, yang melibatkan kerja sama dengan berbagai negara dan organisasi internasional. Sistem ini dirancang memberikan peringatan dini kepada masyarakat di daerah pesisir, memberi mereka waktu yang cukup untuk melakukan evakuasi sebelum tsunami tiba.

Selain itu, program pendidikan bencana diperkenalkan di sekolah-sekolah dan komunitas-komunitas di seluruh Aceh. Masyarakat diberikan pemahaman mengenai tanda-tanda awal tsunami, seperti surutnya air laut setelah gempa besar, dan dilatih dengan prosedur evakuasi yang aman. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat Aceh dalam menghadapi bencana di masa depan.

Saat ini, dalam upaya penanganan bencana yang terus berkembang, pemerintah Indonesia telah mendirikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008. (BNPB/Z-3)