Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono membuka kegiatan musyawarah kerja wilayah (Mukerwil) DPW PPP Sulawesi Utara, di Manado, Kamis (18/7).
Mardiono berpesan agar Mukerwil pada kali ini dapat melahirkan sebuah ide, gagasan, dan pemikiran dalam rangka melaksanakan pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak.
“Saya pesankan untuk pemenangan Pilkada secara serentak yang sudah kita siapkan secara nasional,” kata Mardiono.
Baca juga : Kepala Daerah Baru Dituntut Punya Visi Misi Pelestarian Lingkungan
Pimpinan partai berlambang Kabah ini menyebut ada beberapa kader PPP yang berpotensi mencalonkan diri sebagai kepala daerah di kabupaten/kota tertentu dan akan diberikan support.
“PPP wajib mendorong kader kita yang jadi prioritas utama. Kalau pun tidak, kita akan berkolaborasi dengan partai politik lainnya,” ungkapnya.
Mardiono pun menekankan seluruh kader PPP di Sulut untuk terus melakukan konsolidasi mulai dari tingkat ranting hingga wilayah demi terciptanya soliditas yang kuat. Hal ini pun sebagai modal mempersiapkan Pilkada sekaligus Pemilu 2029 mendatang.
Baca juga : Putusan MA tentang Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Transaksional
“Saya menekankan untuk melakukan konsolidasi politik di Sulut agar organisasi PPP dari semua tingkatan solid. Kita tetap semangat menyukseskan Pilkada, termasuk kontestasi Pemilu 2029 selanjutnya yang harus dipersiapkan sejak dini.” tegasnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPW PPP Sulut Depri Pontoh mengucapkan terima kasih atas kehadiran pimpinan partai berlambang Kabah.
Menurutnya, kehadiran Muhamad Mardiono dapat menjadi semangat bagi seluruh kader di Sulut untuk memenangkan Pilkada 2024.
Baca juga : Maju sebagai Calon Kepala Daerah, Caleg Terpilih Harus Mundur
“Saya terima kasih, Pak Ketum datang sekaligus memberikan dorongan dan motivasi untuk kesinambungan PPP di Sulut. Apa yang disampaikan menjadi catatan kami lebih khusus apalagi yang berkaitan dengan Pilkada mendatang,” ujar Depri.
Adapun Mukerwil DPW PPP Sulawesi Utara kali ini menghasilkan beberapa keputusan antara lain: DPW dan DPC bersama dengan DPP berkomitmen menyukseskan Pilkada serentak 2024, mengawal pemenangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung PPP. Sekaligus merekomendasikan kepada DPC Bolaang Mongondow Utara untuk mengusung kader PPP sebagai calon bupati dan wakil bupati.
Kemudian, berkomitmen menjaga harmonisasi dan soliditas partai bersama DPP di bawah kepemimpinan Plt Ketua Umum Muhamad Mardiono dan jajaran. Serta menjaga marwah PPP dan menjaga dari gangguan internal maupun eksternal partai. (Z-6)
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
EDITORIAL Media Indonesia (14/6/2025) berjudul ‘Bertransaksi dengan Keadilan’ menyodorkan perspektif kritis di balik rencana penaikan gaji hakim oleh negara.
Mendagri mengaku mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar menghidupkan industri hospitality.
Persertanya adalah kepala daerah yang baru saja dilantik lewat pemungutan suara ulang (PSU) dan belum mengikuti retret gelombang pertama seperti Gubernur Bali.
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved