Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono membuka kegiatan musyawarah kerja wilayah (Mukerwil) DPW PPP Sulawesi Utara, di Manado, Kamis (18/7).
Mardiono berpesan agar Mukerwil pada kali ini dapat melahirkan sebuah ide, gagasan, dan pemikiran dalam rangka melaksanakan pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak.
“Saya pesankan untuk pemenangan Pilkada secara serentak yang sudah kita siapkan secara nasional,” kata Mardiono.
Baca juga : Kepala Daerah Baru Dituntut Punya Visi Misi Pelestarian Lingkungan
Pimpinan partai berlambang Kabah ini menyebut ada beberapa kader PPP yang berpotensi mencalonkan diri sebagai kepala daerah di kabupaten/kota tertentu dan akan diberikan support.
“PPP wajib mendorong kader kita yang jadi prioritas utama. Kalau pun tidak, kita akan berkolaborasi dengan partai politik lainnya,” ungkapnya.
Mardiono pun menekankan seluruh kader PPP di Sulut untuk terus melakukan konsolidasi mulai dari tingkat ranting hingga wilayah demi terciptanya soliditas yang kuat. Hal ini pun sebagai modal mempersiapkan Pilkada sekaligus Pemilu 2029 mendatang.
Baca juga : Putusan MA tentang Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Transaksional
“Saya menekankan untuk melakukan konsolidasi politik di Sulut agar organisasi PPP dari semua tingkatan solid. Kita tetap semangat menyukseskan Pilkada, termasuk kontestasi Pemilu 2029 selanjutnya yang harus dipersiapkan sejak dini.” tegasnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPW PPP Sulut Depri Pontoh mengucapkan terima kasih atas kehadiran pimpinan partai berlambang Kabah.
Menurutnya, kehadiran Muhamad Mardiono dapat menjadi semangat bagi seluruh kader di Sulut untuk memenangkan Pilkada 2024.
Baca juga : Maju sebagai Calon Kepala Daerah, Caleg Terpilih Harus Mundur
“Saya terima kasih, Pak Ketum datang sekaligus memberikan dorongan dan motivasi untuk kesinambungan PPP di Sulut. Apa yang disampaikan menjadi catatan kami lebih khusus apalagi yang berkaitan dengan Pilkada mendatang,” ujar Depri.
Adapun Mukerwil DPW PPP Sulawesi Utara kali ini menghasilkan beberapa keputusan antara lain: DPW dan DPC bersama dengan DPP berkomitmen menyukseskan Pilkada serentak 2024, mengawal pemenangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung PPP. Sekaligus merekomendasikan kepada DPC Bolaang Mongondow Utara untuk mengusung kader PPP sebagai calon bupati dan wakil bupati.
Kemudian, berkomitmen menjaga harmonisasi dan soliditas partai bersama DPP di bawah kepemimpinan Plt Ketua Umum Muhamad Mardiono dan jajaran. Serta menjaga marwah PPP dan menjaga dari gangguan internal maupun eksternal partai. (Z-6)
Titi Anggraini mengusulkan perpanjangan jabatan bagi anggota DPRD dan kepala daerah. Menurutnya itu perlu dilakukan setelah MK memisahkan pemilu lokal dan nasional
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
ASISTEN pribadi (Aspri) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, menjadi sorotan publik usai diduga mengintimidasi wartawan saat sesi wawancara doorstop, Senin (21/7)
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved