Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
PULUHAN mahasiswa yang tergabung dalam Barisan Penyelamat Aceh (BPA) melakukan aksi Demonstrasi di gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mereka menuntut agar Pejabat (Pj) Gubernur Aceh Bustami Hamzah untuk dicopot sebagai jabatannya. Karena tidak mampu menekan laju inflasi di Provinsi Aceh.
“Dalam kurun waktu tiga bulan Bustami Hamzah dilantik sebagai Pj Gubernur Aceh belum melakukan kerja-kerja nyata dan konkrit dalam melakukan pembangunan, menekan laju inflasi, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran," kata Koordinator Lapangan (Korlap) Rafli Maulana, Selasa (14/5), saat dalam orasinya.
Rafli Maulan, mengatakan tiap daerah pada tingkat kabupaten/kota merupakan penyumbang inflasi, sehingga penanganan inflasi disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
Baca juga : Jaga Inflasi, Satgas Pangan Setiap Daerah Diminta Rajin Turun ke Pasar
Pemerintah Provinsi Aceh saat ini juga memiliki tantangan pengendalian inflasi yang semakin berat karena berdasarkan data bahwa inflasi di Provinsi Aceh masih diatas 3 %, jika hal tersebut tidak diantisipasi maka akan mengganggu pasokan pangan pada tingkat daerah.
“Berdasarkan analisis dan kajian kami salah satu penyebab inflasi di Provinsi Aceh yang masih tinggi diakibatkan oleh Pejabat (Pj) Gubernur Aceh Bustami Hamzah yang telah memasung Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh 2024. Artinya Keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun ini dikhawatirkan dapat berdampak luas terhadap perekonomian Aceh, memicu krisis ekonomi termasuk mendorong kenaikan inflasi. Ini jelas sangat bahaya karena dapat mengarah pada disintegrasi Aceh dan NKRI,” ujarnya.
Ia menyampaikan inflasi di provinsi Aceh yang masih diatas 3 % pernah disoroti oleh Menteri Dalam Negeri Tito Kanavian saat pelaksaan Musrembang beberapa hari yang lalu. Menteri Dalam Negeri nampak kecewa oleh kinerja Pejabat Gubernur yang tidak mampu menekan laju inflasi di daerah. Menteri Tito mengaku tidak puas dengan ketidakmampuan kepala daerah dalam mengatasi inflasi.
Baca juga : Pemda Diminta Bikin Terobosan Kreatif untuk Atasi Inflasi
“Inflasi yang masih tinggi ini dipengaruhi oleh ketidakmampuan kepala daerah khususnya Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah dalam menekan laju inflasi. Saat ini akibat inflasi yang terjadi masyarakat Aceh mengalami kesulitan akibat naiknya harga bahan pokok dipasaran” ucap Rafli Maulana.
“Harga-harga bahan pokok melambung naik membuat masyarakat menjerit"," tandasnya.
Rafli Maulana menagih komitmen dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mencopot Pj Gubernur, Walikota atau Bupati yang tidak mampu menekan laju inflasi di daerah.
“Buktikan janjimu Pak Menteri yang akan mencopot kepala daerah apabila tidak mampu mengatasi inflasi," tutupnya. (Z-8)
Program Gerakan Pangan Murah digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat Ramadan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok sekaligus mengendalikan inflasi.
Harga minyak mentah melonjak melewati US$100 per barel untuk pertama kalinya sejak 2022.
UNTUK mengendalikan inflasi menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) pada bulan suci Ramadan, Pemerintah Kabupaten Toba kembali menggelar gerakan pasar murah (GPM) di Kecamatan Uluan.
INDEKS Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepulauan Riau pada Februari 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,44% secara bulanan (month-to-month/mtm).
Pemprov Jatim gelar Operasi Pasar Murah di Sukodadi, Lamongan. Cek daftar harga beras SPHP, telur, dan cabai yang dijual jauh di bawah harga pasar hari ini.
Pantauan di Pasar Aviari Batu Aji, Pasar Mitra Raya Batam Center, dan Pasar Sagulung menunjukkan harga minyak goreng rakyat tersebut masih berada di kisaran Rp16.000 per liter.
Menurut Mendagri, perpanjangan masa jabatan kepala daerah hingga pelantikan pejabat baru bisa dilakukan melalui revisi undang-undang tanpa harus menyentuh UUD 1945.
Ditjen Polpum Kemendagri menggandeng sekolah di Kota Cirebon untuk memperkuat ekosistem pendidikan dan mencegah ekstremisme berbasis kekerasan di kalangan pelajar.
Andra Soni mengawali pemaparan dengan letak wilayah yang dekat dengan Jakarta sehingga menguntungkan dalam pembangunan Provinsi Banten.
Di bulan suci Ramadan, seluruh pegawai masih dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan dalam kondisi yang sehat walafiat. Mendagri juga mengajak para pegawai untuk melakukan kontemplasi
Tito juga memaparkan bahwa dari 52 kabupaten/kota terdampak bencana, 38 kabupaten/kota kondisinya telah berlangsung normal.
Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mengedepankan pentingnya pengadaan cepat dan tertib administrasi untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved