Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PULUHAN mahasiswa yang tergabung dalam Barisan Penyelamat Aceh (BPA) melakukan aksi Demonstrasi di gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mereka menuntut agar Pejabat (Pj) Gubernur Aceh Bustami Hamzah untuk dicopot sebagai jabatannya. Karena tidak mampu menekan laju inflasi di Provinsi Aceh.
“Dalam kurun waktu tiga bulan Bustami Hamzah dilantik sebagai Pj Gubernur Aceh belum melakukan kerja-kerja nyata dan konkrit dalam melakukan pembangunan, menekan laju inflasi, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran," kata Koordinator Lapangan (Korlap) Rafli Maulana, Selasa (14/5), saat dalam orasinya.
Rafli Maulan, mengatakan tiap daerah pada tingkat kabupaten/kota merupakan penyumbang inflasi, sehingga penanganan inflasi disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
Baca juga : Jaga Inflasi, Satgas Pangan Setiap Daerah Diminta Rajin Turun ke Pasar
Pemerintah Provinsi Aceh saat ini juga memiliki tantangan pengendalian inflasi yang semakin berat karena berdasarkan data bahwa inflasi di Provinsi Aceh masih diatas 3 %, jika hal tersebut tidak diantisipasi maka akan mengganggu pasokan pangan pada tingkat daerah.
“Berdasarkan analisis dan kajian kami salah satu penyebab inflasi di Provinsi Aceh yang masih tinggi diakibatkan oleh Pejabat (Pj) Gubernur Aceh Bustami Hamzah yang telah memasung Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh 2024. Artinya Keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun ini dikhawatirkan dapat berdampak luas terhadap perekonomian Aceh, memicu krisis ekonomi termasuk mendorong kenaikan inflasi. Ini jelas sangat bahaya karena dapat mengarah pada disintegrasi Aceh dan NKRI,” ujarnya.
Ia menyampaikan inflasi di provinsi Aceh yang masih diatas 3 % pernah disoroti oleh Menteri Dalam Negeri Tito Kanavian saat pelaksaan Musrembang beberapa hari yang lalu. Menteri Dalam Negeri nampak kecewa oleh kinerja Pejabat Gubernur yang tidak mampu menekan laju inflasi di daerah. Menteri Tito mengaku tidak puas dengan ketidakmampuan kepala daerah dalam mengatasi inflasi.
Baca juga : Pemda Diminta Bikin Terobosan Kreatif untuk Atasi Inflasi
“Inflasi yang masih tinggi ini dipengaruhi oleh ketidakmampuan kepala daerah khususnya Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah dalam menekan laju inflasi. Saat ini akibat inflasi yang terjadi masyarakat Aceh mengalami kesulitan akibat naiknya harga bahan pokok dipasaran” ucap Rafli Maulana.
“Harga-harga bahan pokok melambung naik membuat masyarakat menjerit"," tandasnya.
Rafli Maulana menagih komitmen dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mencopot Pj Gubernur, Walikota atau Bupati yang tidak mampu menekan laju inflasi di daerah.
“Buktikan janjimu Pak Menteri yang akan mencopot kepala daerah apabila tidak mampu mengatasi inflasi," tutupnya. (Z-8)
Harga cabai merah kriting saat ini juga mengalami kenaikan hingga Rp56 ribu per kg dan harga cabai merah besar mengalami kenaikan Rp50 ribu per kg.
Berdasarkan data 10 komoditas dengan andil inflasi dan deflasi terbesar secara bulanan, cabai merah mencatat andil deflasi terbesar sebesar -0,31 persen, disusul cabai rawit -0,07 persen.
Wakil Pemimpin Perum Bulog Kanca Banyumas, Muhammad Haekal, mengingatkan para pengecer agar mematuhi ketentuan harga sesuai regulasi yang berlaku.
Daging ayam potong dari Rp37 ribu menjadi Rp40 ribu per kg, telur ayam ras menjadi Rp32 ribu per kg, bawang merah Rp45 ribu per kg, cabai merah menjadi Rp70 ribu per kg.
Berdasarkan pemantauan, harga cabai rawit merah tertinggi tercatat Rp90 ribu per kilogram, dan pada pemantauan terakhir berada di kisaran Rp80 ribu per kilogram.
Harga daging sapi terpantau Rp140.000 per kilogram, daging kambing Rp160.000, ayam ras Rp42.000, ayam kampung Rp65.000. Serta minyak goreng berada di kisaran Rp15.700 per liter.
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Akmal juga mengingatkan pentingnya membangun orientasi generasi muda agar tidak semata terfokus pada teknologi digital, tetapi tetap menyadari jati diri Indonesia sebagai negara agraris.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Harapannya Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi nyata bagi pengelola rumah ibadah yang berhasil memberikan dampak sosial luas bagi warga sekitarnya.
Kemenkes mendukung rencana revitalisasi RSUD Kota Biak agar dapat berfungsi sebagai rumah sakit rujukan setara provinsi, dengan estimasi anggaran Rp13,5 miliar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved