Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DUA bakal calon kepala daerah potensial telah mendaftar ikut dalam penjaringan, Partai NasDem Jepara terus lakukan komunikasi politik dengan seluruh partai untuk membentuk koalisi di Pilkada 2024 mendatang.
Pemantauan Media Indonesia Senin (6/5) persaingan untuk memperebutkan kursi kepala daerah di Pilkada serentak November mendatang semakin sengit di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sejumlah nama mulai muncul untuk bersaing maju dan ikut dalam penjaringan yang dilakukan partai politik.
Sejumlah nama mulai muncul dan ikut dalam penjaringan seperti Witiarso Utomo (Pengusaha), M Iqbal Tosin (Pemilik PO Bejeu), M Ibnu Hajar (Anggota DPRD Jepara/anak mantan Bupati Jepara Marzuki) , Fahrizal Adib (Notaris/Pengusaha), Dian Kristiandi (mantan Bupati Jepara) dan Akhmad Mundhoffar (Pengasuh Pondok Pesantren Alhusna Mayong).
Baca juga : NasDem Utamakan Rekam Jejak
Di tengah persaingan memenangi Pilkada mendatang, Partai NasDem Kabupaten Jepara yang memiliki tujuh kursi di DPRD Jepara banyak dilirik bakal calon untuk diusung, apalagi sejak awal Mei lalu tejah mulai membuka penjaringan terhadap bakal calon yang akan maju memperebutkan kursi Bupati dan wakil bupati di Kota Ukir tersebut.
"Kita telah mengantongi dua nama yang melakukan komunikasi dan menyatakan kesiapannya sebagai bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Jepara yakni Witiarso Utomo-M Ibnu Hajar," kata Ketua DPC Partai NasDem Jepara Pratikno.
Dalam penjaringan dilaksanakan, demikian Pratikno, Partai NasDem Jepara ingin mencari bakal calon bupati (Bacabup) dan bakal calon wakil bupati (Bacawabup) Jepara yang memiliki kredibilitas yang baik, ada kesamaan pandang dengan ideologi perubahan untuk memajukan daerah.
Baca juga : Calon Kepala Daerah Independen Hadapi Banyak Tantangan Menuju Pilkada
Setelah melakukan penjaringan, ungkap Pratikno, terdapat dua nama mulai mengerucut Witiarso Utomo-M Ibnu Hajar tersebut, meskipun ada juga nama-nama lain yang masuk namun baru bersifat komunikasi dan menyatakan keinginannya.
"Selesai kita lakukan seleksi, selanjutnya akan kita kirim ke DPP Partai NasDem," imbuhnya.
Ditanya tentang koalisi bakal dilakukan Partai NasDem, Pratikno mengatakan hingga saat ini komunikasi politik terus dilakukan terhadap seluruh partai yang mempunyai kesamaan pandang.
"Kita rangkul bersama karena untuk membangun Jepara harus dilakukan bersama-sama," ujarnya. (AS/Z-7)
DALAM empat hari puluhan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin puting beliung melanda Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
BENCANA banjir dan 18 titik longsor melanda Kabupaten Jepara, sebanyak 1.445 keluarga ( 3.522 jiwa) warga Desa Tempur, Kecamatan Keling, Jepara terisolasi akibat terputusnya akses jalan.
Densus 88 mengungkap remaja 14 tahun di Jepara memiliki koneksi dengan pendiri kelompok ekstremis Prancis BNTG dan aktif di komunitas True Crime.
Kegagalan berangkat sekitar 150 wisatawan dengan tujuan Kepulauan Karimunjawa bukan karena gelombang tinggi tetapi karena adanya kerusakan mesin Kapal Siginjai sejak Senin (22/12).
HAMA Ephestia ditemukan pada beras bantuan di Jepara. Beras itu yang dibagikan kepada warga di Desa Suwawal, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara. Laporan itu ditindaklanjuti Bulog Jateng
Kegiatan ini diawali dengan doa manaqib, dan dibuka Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jepara Ali Hidayat, Sabtu (1/11/2025).
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dinilai bisa tersingkir.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved