Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
PELAKSANAAN Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng tinggal beberapa bulan. Penjajakan kerja sama antarpartai mulai terlihat. Terbaru, Partai Gerindra dan Partai Demokrat Jateng mengungkapkan kesiapan untuk berkoalisi dalam Pilgub Jateng pada 27 November 2024.
Kesiapan koalisi kedua partai itu tercermin saat petinggi kedua partai bertemu di DPD Partai Gerindra Jateng. Memanfaatkan momen silaturahmi lebaran, kedua partai saling bertukar pikiran dan diskusi selama hampir dua jam. Ketua DPD Partai Gerindra Jateng Sudaryono hadir langsung menyambut koleganya dari Demokrat, Rinto Subekti.
“Untuk pelaksanaan Pilgub Jateng yang akan datang, saya kira kami, Partai Gerindra dan Partai Demokrat siap berkoalisi dan bekerja sama lebih lanjut, apalagi ditingkat pusat hubungan Pak Prabowo dan Pak SBY sangat baik, dan kami senang-senang saja,” kata Sudaryono.
Baca juga : PAN, Demokrat Dukung Pilkada Jakarta, Gerindra belum Tentukan Sikap
Kerja sama kedua partai, lanjut cagub Jateng ini sudah dibuktikan pada gelaran pilpres lalu. Saat itu kedua partai bersatu dalam koalisi Indonesia Maju dan berhasil memenangkan calon yang diusung yakni Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. “Saya kira kerja sama ini sangat layak diteruskan,” ujar Sudaryono. Apalagi kedua partai memiliki kursi yang cukup untuk mengusung calon dalam Pilgub 2024.
Partai Gerindra, lanjut Sudaryono memiliki 17 kursi dan Partai Demokrat meraih 7 kursi. Jika keduanya digabung maka jumlah kursinya ada 24 dan jumlah itu sudah cukup mengusung kandidat cagub-cawagub sendiri. Meski demikian, pihaknya tetap membuka kesempatan pada partai lain untuk bergabung dalam koalisi.
“Kami selalu terbuka menerima teman-teman partai lain untuk bergabung dengan koalisi ini, kita bisa saling kerja sama untuk membangun Jawa Tengah,” katanya.
Baca juga : Dedi Mulyadi Siap Maju Pilgub Jawa Barat dan Lepas Kursi DPR
Ditambahkan Sudaryono, kerja sama ini juga akan dilanjutkan pada level kabupaten/kota yang juga akan melaksanakan pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak.
“Kerja sama ini tentu akan dilanjutkan pada level kabupaten/kota yang juga akan mengadakan pemilihan bupati/walikota, jadi tidak berhenti disini saja, namun juga akan dikembangkan ke daerah-daerah,” ungkapnya.
Sementara itu Ketua DPD Demokrat Jateng, Rinto Subekti mengaku senang jika bisa berkoalisi dengan Partai Gerindra Jateng. “Kami sadar diri jika Partai Demokrat hanya memiliki tujuh kursi sehingga harusnya melakukan koalisi, kerja sama dengan Gerindra membuat kami nyaman,” katanya.
Rinto menjelaskan, koalisi kata dia, melihat kondisi lokal, namun rekomendasi ada di DPP Partai Demokrat tetap yang menjadi patokan. Sosok Sudaryono yang bakal maju sebagai calon Gubernur Jateng, menurutnya sebagai sosok potensial karena masih muda dan mampu memenangkan Prabowo-Gibran pada Pilpres lalu. "Disini kita berpikir bagaimana Mas Sudaryono bisa dicalonkan, meskipun kita juga melakukan penjajakan calon internal," bebernya.
Rinto menegaskan jika partainya siap berkoalisi dengan Gerindra, untuk pilgub, ataupun pilbup, dan pilwakot. Selain itu, pihaknya juga sepakat terbuka untuk mengembangkan koalisi dengan partai mana pun. "Di Jateng ini kita siap berkoalisi, meskipun kearifan lokal berbicara. Domainnya tetap di DPP untuk menurunkan rekomendasi," pungkasnya. (Z-7)
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Menurutnya, tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 mengalami penurunan dibandingkan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2024
MK menggelar sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Pilkada) 2024, diantaranya Pilkada Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua.
Pada sidang perdana, Rabu (8/1), Anwar Usman tidak dapat ikut bersidang karena dirawat di rumah sakit akibat terjatuh.
Ketua MK Suhartoyo menjelaskan bahwa sidang tetap akan dilaksanakan oleh tiga panel Hakim Konstitusi.
MK baru menerima sebanyak 152 permohonan, terdiri dari 119 permohonan soal pilkada tingkat kabupaten dan 33 pilkada tingkat kota.
BERDASARKAN hitung cepat atau quick count, lembaga survei mencatatkan kemenangan pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah atas pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi di Pilgub Banten
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved