Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
SEORANG Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Wonosobo, Jawa Tengah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (bawaslu) karena diduga melakukan kecurangan Pemilu 2024. Di mana ada upaya memenangkan salah satu pasangan calon (paslon).
Dalam bukti foto dan rekaman ini, terlihat jelas suara yang diduga salah satu komisioner KPU Wonosobo berinisial RR (Riswahyu Raharjo). RR tengah membicarakan terkait upaya pemenangan capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo – Mahfud MD dalam pemungutan suara, 14 Februari.
Pertemuan antara Komisioner KPU dan sejumlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diduga terjadi di sebuah hotel di Wonosobo pada awal Februari. Para PPK yang hadir diminta untuk meneruskan arahan itu ke Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) dengan memberikan sejumlah uang operasional.
Baca juga : Komisioner KPU Wonosobo Kerahkan KPPS Menangkan Salah Satu Paslon
Barang bukti foto dan rekaman suara itu diserahkan Koalisi Masyarakat Peduli Pemilu Bersih (Kompilasi) Wonosobo ke Bawaslu.
Mereka meminta Bawaslu bertindak tegas terhadap komisoner tersebut. Pasalnya tindakan Komisioner tersebut melanggar etika dan masuk kategori kecurangan pemilu.
Ketua Bawaslu Wonosobo Sarwanto Priadi mengatakan akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. Ia akan memeriksa sejumlah saksi dan terlapor.
Baca juga : Bawaslu Jateng Telusuri ASN yang Diperintah Pilih Capres Ganjar Pranowo
"Kita akan memanggil dari terlapor dan yang terlibat di situ. Kita perlu juga dengan saksi-saksi yang lain. Supaya data yang kita peroleh berimbang," ujar Sarwanto.
Sarwanto mengatkaan akan melakukan penyelidikan secara transparan. Selain itu akan mengumumkan ke publik bila ditemukan pelanggaran etik atau pidana.
"Kami juga akan bersikap terbuka, transparan." (Z-3)
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Pelamar terbanyak di Tasikmalaya mengincar posisi sebagai tenaga pendidikan
Kami datang untuk meminta kepastian terkait teman-teman yang sudah lolos seleksi PPPK, namun belum mendapatkan penempatan bekerja,
Pemkab Taskmalaya telah menyiapkan anggaran Rp 80 miliar yang bersumber dari APBD untuk PPPK pada 2024.
Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan mengingatkan para PNS dan PPPK di lingkungan Pemkab Purwakarta untuk bisa melayani masyarakat dengan baik.
Permintaan pada guru honorer itu ditindaklanjuti DPRD dengan beraudiensi bersama Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian di Pendopo, Jumat (14/3).
Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan untuk menghadirkan kepemimpinan digital. Ketiganya adalah struktur digital, kompetensi digital, dan digital culture.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved