Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
SEORANG Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Wonosobo, Jawa Tengah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (bawaslu) karena diduga melakukan kecurangan Pemilu 2024. Di mana ada upaya memenangkan salah satu pasangan calon (paslon).
Dalam bukti foto dan rekaman ini, terlihat jelas suara yang diduga salah satu komisioner KPU Wonosobo berinisial RR (Riswahyu Raharjo). RR tengah membicarakan terkait upaya pemenangan capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo – Mahfud MD dalam pemungutan suara, 14 Februari.
Pertemuan antara Komisioner KPU dan sejumlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diduga terjadi di sebuah hotel di Wonosobo pada awal Februari. Para PPK yang hadir diminta untuk meneruskan arahan itu ke Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) dengan memberikan sejumlah uang operasional.
Baca juga : Komisioner KPU Wonosobo Kerahkan KPPS Menangkan Salah Satu Paslon
Barang bukti foto dan rekaman suara itu diserahkan Koalisi Masyarakat Peduli Pemilu Bersih (Kompilasi) Wonosobo ke Bawaslu.
Mereka meminta Bawaslu bertindak tegas terhadap komisoner tersebut. Pasalnya tindakan Komisioner tersebut melanggar etika dan masuk kategori kecurangan pemilu.
Ketua Bawaslu Wonosobo Sarwanto Priadi mengatakan akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. Ia akan memeriksa sejumlah saksi dan terlapor.
Baca juga : Bawaslu Jateng Telusuri ASN yang Diperintah Pilih Capres Ganjar Pranowo
"Kita akan memanggil dari terlapor dan yang terlibat di situ. Kita perlu juga dengan saksi-saksi yang lain. Supaya data yang kita peroleh berimbang," ujar Sarwanto.
Sarwanto mengatkaan akan melakukan penyelidikan secara transparan. Selain itu akan mengumumkan ke publik bila ditemukan pelanggaran etik atau pidana.
"Kami juga akan bersikap terbuka, transparan." (Z-3)
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya untuk mempertahankan seluruh tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.
Pemerintah pusat membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen APBD tahun 2027 akan berdampak pada ribuan PPPK paruh waktu terancam PHK
antara niat baik kebijakan dan keterbatasan struktur. Di titik inilah kesejahteraan guru non-ASN menjadi cermin cara negara mengelola tanggung jawabnya sendiri.
PEMERINTAH Kabupaten Bekasi mengalokasikan anggaran senilai Rp176 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) ASN dan PPPK menjelang Lebaran 2026.
GUBERNUR NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkap potensi dampak serius terhadap sekitar 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov NTT.
Kementerian Agama menegaskan bahwa pihaknya terus memperjuangkan guru madrasah swasta agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved