Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
SEKJEN Raja Juli Antoni buka suara soal kabar adanya aliran dana dari luar negeri ke sejumlah partai politik yang transaksi keuangan fantastis mencapai triliunan rupiah.
Baca juga: PPATK Perlu Ungkap Transaksi Curigakan Rp 51,4 Triliun oleh 100 Caleg
Informasi adanya parpol baru dengan transaksi triliunan rupiah itu sebelumnya diungkap oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pekan ini.
"Kami justru meminta PPATK untuk membuka laporan tersebut ya, katanya juga ada uang ratusan miliar yang masuk ke rekening bendahara umum partai," kata Raja Juli di Yogyakarta, Minggu (14/1).
Baca juga: Bawaslu Lanjutkan Informasi PPATK ke Sentra Gakkumdu
PPATK sendiri tak menyebut jelas parpol baru yang dimaksud dan masih melakukan pendalaman dari mana sumber dana parpol baru itu.
"Sebab kata PPATK, juga ditemukan 21 (transaksi mencurigakan) senilai ratusan miliar yang masuk ke rekening bendahara umum partai," tandasnya.
Baca juga: Partai Politik di DPR Jangan Tersandera Kepentingan
Dengan dibukanya data temuan itu secara transparan, Raja Juli berharap tidak lagi ada tuduhan-tuduhan.
"Ada baiknya dibuka aja ke publik secara transparan diumumkan, atau melalui mekanisme prosedur yang ada supaya mumpung ada waktu, partai-partai yang bersangkutan juga bisa mempertanggungjawabkan kepada publik," ujar Raja.
Sebelumnya, PPATK menemukan transaksi dari luar negeri yang mengalir ke rekening bendahara 21 partai politik menjelang Pemilu tahun 2024.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, transaksi luar negeri itu meningkat dari total 8.270 transaksi pada 2022 menjadi 9.164 transaksi pada tahun lalu.
Bendahara partai politik yang dimaksud termasuk bendahara partai di berbagai daerah.
Namun, Ivan tidak memerinci lebih jauh bendahara partai mana saja yang terlibat. (Ant/P-3)
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini terpilih untuk memimpin tiga mesin relawan Aamin, yaitu Baleamin, Pro Amin dan Maktab.
Keputusan MK yang membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres telah menodai semangat dan cita-cita reformasi 1998
Kabupaten Cianjur merupakan daerah kedua di Jawa Barat setelah Bekasi yang sudah membentuk Kami Gibran.
Tidak ada komitmen dari para calon presiden untuk membatalkan Undang Undang Cipta Kerja.
Bawaslu memperluas pemeriksaan terhadap 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut karena dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.
Acara itu juga merupakan ajang silaturahmi, kajian dan konsolidasi, yang bakal dihadiri sekitar 200 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat.
Saat ini banyak caleg yang mendapatkan dana kampanye dengan cara meminjam uang ke pinjaman online
KPU berencana menghapus sanksi diskualifikasi bagi calon kepala daerah (cakada) yang tidak menyampaikan laporan dana kampanye.
Rencana KPU menghapus sanksi diskualifikasi bagi pasangan cakada yang tak melaporkan dana kampanye menuai kritik.
KPU akan mengatur penggunaan dana kampanye para peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Sesuai dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2024, lanjut dia, pasangan calon harus menyerahkan laporan awal dana kampanye paling lambat H-1 pelaksanaan kampanye.
KPU DKI Jakarta telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved