Partai Politik di DPR Jangan Tersandera Kepentingan

PAKAR hukum tata negara Feri Amsari berharap DPR memiliki kemauan politik dalam mengkritik kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jangan sampai partai politik enggan melaporkan karena tersandera.

"Jangan partai-partai sadar kesalahan presiden tapi tidak mampu berkomentar karena potensi tersandera kepentingan politik maha kuat," kata Feri dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk "Geger Isu Pemakzulan Jelang Coblosan," Minggu (14/1).

Feri menyinggung isu soal pemakzulan presiden lantaran dinilai menyalahgunakan wewenangnya. DPR perlu bersinergi dan mendengar aspirasi dari masyarakat.

"Mudah-mudahan kepentingan publik berkesinambungan dengan kepentingan politik di Senayan," papar dia.

Feri menegaskan pemakzulan presiden adalah hal konstitusional. Namun ada batasan waktu sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) maksimal rampung dalam 50 hari. "Di DPR juga kalau political will sudah ada tertulisnya, sehari bisa dirapatkan oleh DPR," jelas dia.

Feri menuturkan hal itu bisa dicapai sepanjang ada 25 orang dari fraksi berbeda minimal dua fraksi. Kemudian mereka menandatangani usulan tertulis. "Kalau itu bisa terjadi, ya cepat sehari bisa. Ini bicara political will berani tidak membongkar kecurangan presiden,memaparkan ke publik apa saja yang sudah terjadi," ucap dia.

Feri mengingatkan agar Jokowi tidak marah atas upaya pemakzulan terhadap dirinya. Hal itu tidak melanggar ketentuan. "Karena presiden yang bilang sendiri mau cawe-cawe sementara presiden tidak boleh untuk cawe-cawe," ujar dia. (Z-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Thalatie Yani