Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
ELEKTABILITAS pasangan capres–cawapres Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar di Bali mulai menguat. Pendukung pasangan nomor urut 1 ini mulai merata di seluruh pulau Dewata. Hal ini terbukti dari Baliho yang bertebaran di wilayah yang menjadi kandang Banteng tersebut.
“Pendukung Pasangan Capres Cawapres No urut 01 Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin di Bali kian hari kian menguat. Baliho AMIN Bertebaran di wilayah kandang Banteng,” kata Surya Nata Putra Caleg DPR PKB No urut 1 Dapil Bali dalam keterangannya, Rabu (27/12)
Surya melanjutkan, untuk mendongkrak dukungan masyarakat terhadap pasangan Amin, dirinya juga telah membentuk ribuan relawan yang tersebar di 9 kota/kabupaten di Bali. Masyarakat juga sangat antusias akan jargon perubahan yang diusung pasangan ini.
Baca juga: HMI Jadi Kunci untuk Memenangkan Anies-Muhaimin
“Antusias luar biasa dan terus bergerilya ke masyarakat pelosok. Alhamdulillah masyarakat Bali mendukung penuh perubahan. Terutama harapan nya peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi," imbuhnya.
Surya optimistis, paslon yang diusung PKB, Nasdem, dan PKS ini mampu menang dengan perolehan 40 persen di Kandang Banteng. “Capaian perolehan suara di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ditargetkan 40 persen. Karena masyarakat Bali mulai tertarik dengan program Amin,” Kata Surya Nata yang juga Arek Suroboyo.
"Artinya kami sangat optimis pertama dari gerakan partai-partai pengusung semuanya memiliki ceruk yang berbeda-beda. Sehingga ini kalau disatukan punya kekuatan," lanjut Surya.
Baca juga: Anies Pilih Efisiensi Dari Pada Naikan Pajak
Hal senada juga disampaikan Anak Agung Ayu Laras Paramitha Caleg DPRD Provinsi Bali Dapil Kabupaten Buleleng, menurutnya untuk meriah dukungan masyarakat pihaknya telah menyiapkan berbagai strategi, salah satu nya turun dan membaur bersama masyarakat terus mensosialisasikan program program Amin.
“Program Amin yang menarik, siapkan 40 kota naik kelas setara Jakarta. Harapannya kota Singaraja Buleleng termasuk 40 kota yang dikembangkan. Karena banyak anak-anak muda di Bali yang masih susah mencari pekerjaan di Bali,” katanya.
“Mereka merantau ke luar daerah, padahal anak anak muda di Bali dibutuhkan sebagai generasi penerus kebudayaan di Bali,” tutup Anak Agung Ayu Laras. (Z-6)
Cak Imin sempat heran baru mengetahui informasi tersebut. Ketua Umum PKB itu mengatakan praktik prostitusi itu masalah gawat.
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
KPK membuka peluang memanggil tiga mantan Menaker sekaligus politikus PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah dalam kasus dugaan pemerasan TKA
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
Total pemerasan dalam kasus ini menyentuh Rp53 miliar. Namun, kata Budi, angka itu baru terdeteksi dari 2019. KPK menduga permainan kotor itu terjadi dari 2012.
KPK diminta memeriksa tiga mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yakni Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah terkait dugaan korupsi di Kemenaker
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.
Cucun kilas balik saat Pansus Haji 2024. Selama perjalanan Pansus, Yaqut disebut kerap menolak hadir dalam pemeriksaaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved