Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku tak berencana menaikkan pajak secara umum. Sebaliknya, ia ingin adanya efisiensi dari sumber penerimaan pajak.
"Kami enggak ada rencana untuk naikkan pajak kepada masyarakat indonesia secara umum, tidak ada rencana menaikkan pajak. Jangan sampai ini perubahan 'oh mau naikin pajak', loh justru kita ingin lebih efisien," kata Anies di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (26/12).
Anies mengatakan hal itu merespons gagasan soal rencana memberikan pajak kepada 100 orang terkaya. Hal ini sempat diutarakan cawapres pendampingnya, Muhaimin Iskandar.
Baca juga: Timnas Amin Dorong Relawan Gencarkan Pengenalan Program Anies-Muhaimin
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan Cak Imin ingin publik melihat adanya ketimpangan dan pengenaan pajak harus berkeadilan. Bahkan, untuk 100 orang terkaya.
"Sebuah gambaran ketimpangan, rumus kita adalah membesarkan yang kecil tanpa mengkecilkan yang besar," ujar Anies.
Baca juga: Timnas Amin Dorong Relawan Gaet Satu Tetangga
Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu mengatakan manfaat pajak harus dirasakan oleh semua masyarakat. Di sisi lain, para taipan diuntungkan memperoleh kekayaannya karena adanya privilege dari negara.
"Hampir semua yang di puncak mendapatkan kekayaan sebesar itu akibat privilege yang diberikan negara. Apakah itu pertambangan, apakah itu perkebunan, apapun itu datangnya dari negara. Ada satu dua yang memamg lewat aktivitas pasar, pure perekonomian. Tapi sebagian besar mendapatkan dari negara, nah faedahnya harus bisa dirasakan orang banyak," jelas Anies. (Z-3)
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
Pemkot Bandung berencana menyiapkan program pembinaan khusus, termasuk dukungan teknis dalam pengelolaan sampah dan air limbah secara mandiri.
STNK mati 2 tahun di 2026 berisiko penghapusan data permanen. Simak panduan aturan terbaru UU LLAJ dan solusi bayar pajak online via aplikasi SIGNAL.
Panduan lengkap cara cek dan bayar pajak kendaraan online 2026 via SIGNAL. Hindari risiko kendaraan jadi bodong akibat aturan STNK mati 2 tahun!
Kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang (mati pajak) selama dua tahun berturut-turut setelah masa berlaku STNK 5 tahun habis, akan dihapus data registrasinya secara permanen.
Pelajari cara membuat faktur pajak dengan e-Faktur online untuk PKP. Solusi praktis, cepat, dan aman untuk kelola serta lapor PPN secara digital.
LITERASI pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sektor bahan bangunan disebut harus terus ditingkatkan. Hal itu untuk mendukung kesiapan UMKM menghadapi dinamika ekonomi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved