Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku tak berencana menaikkan pajak secara umum. Sebaliknya, ia ingin adanya efisiensi dari sumber penerimaan pajak.
"Kami enggak ada rencana untuk naikkan pajak kepada masyarakat indonesia secara umum, tidak ada rencana menaikkan pajak. Jangan sampai ini perubahan 'oh mau naikin pajak', loh justru kita ingin lebih efisien," kata Anies di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (26/12).
Anies mengatakan hal itu merespons gagasan soal rencana memberikan pajak kepada 100 orang terkaya. Hal ini sempat diutarakan cawapres pendampingnya, Muhaimin Iskandar.
Baca juga: Timnas Amin Dorong Relawan Gencarkan Pengenalan Program Anies-Muhaimin
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan Cak Imin ingin publik melihat adanya ketimpangan dan pengenaan pajak harus berkeadilan. Bahkan, untuk 100 orang terkaya.
"Sebuah gambaran ketimpangan, rumus kita adalah membesarkan yang kecil tanpa mengkecilkan yang besar," ujar Anies.
Baca juga: Timnas Amin Dorong Relawan Gaet Satu Tetangga
Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu mengatakan manfaat pajak harus dirasakan oleh semua masyarakat. Di sisi lain, para taipan diuntungkan memperoleh kekayaannya karena adanya privilege dari negara.
"Hampir semua yang di puncak mendapatkan kekayaan sebesar itu akibat privilege yang diberikan negara. Apakah itu pertambangan, apakah itu perkebunan, apapun itu datangnya dari negara. Ada satu dua yang memamg lewat aktivitas pasar, pure perekonomian. Tapi sebagian besar mendapatkan dari negara, nah faedahnya harus bisa dirasakan orang banyak," jelas Anies. (Z-3)
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
INDONESIA masih dihantui oleh ekonomi bayangan. Ekonomi bayangan (Shadow economy) digambarkan sebagai keseluruhan aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Asep menjelaskan, KPP Madya sejatinya sudah memeriksa nilai lebih bayar pajak PT BKB. Sejatinya, ada Rp49,47 miliar kelebihan bayar dengan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar.
Selain Mulyono, KPK juga mengamankan satu petugas pajak serta satu pihak swasta. Pihak swasta tersebut merupakan wajib pajak dari PT BKB.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana memangkas insentif pajak meskipun nilai belanja perpajakan terus meningkat.
KPK gelar dua OTT di Kalsel dan Jakarta terkait pajak dan bea cukai. Menkeu Purbaya sebut momen perbaiki instansi pajak dan Bea Cukai
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved