Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku tak berencana menaikkan pajak secara umum. Sebaliknya, ia ingin adanya efisiensi dari sumber penerimaan pajak.
"Kami enggak ada rencana untuk naikkan pajak kepada masyarakat indonesia secara umum, tidak ada rencana menaikkan pajak. Jangan sampai ini perubahan 'oh mau naikin pajak', loh justru kita ingin lebih efisien," kata Anies di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (26/12).
Anies mengatakan hal itu merespons gagasan soal rencana memberikan pajak kepada 100 orang terkaya. Hal ini sempat diutarakan cawapres pendampingnya, Muhaimin Iskandar.
Baca juga: Timnas Amin Dorong Relawan Gencarkan Pengenalan Program Anies-Muhaimin
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan Cak Imin ingin publik melihat adanya ketimpangan dan pengenaan pajak harus berkeadilan. Bahkan, untuk 100 orang terkaya.
"Sebuah gambaran ketimpangan, rumus kita adalah membesarkan yang kecil tanpa mengkecilkan yang besar," ujar Anies.
Baca juga: Timnas Amin Dorong Relawan Gaet Satu Tetangga
Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu mengatakan manfaat pajak harus dirasakan oleh semua masyarakat. Di sisi lain, para taipan diuntungkan memperoleh kekayaannya karena adanya privilege dari negara.
"Hampir semua yang di puncak mendapatkan kekayaan sebesar itu akibat privilege yang diberikan negara. Apakah itu pertambangan, apakah itu perkebunan, apapun itu datangnya dari negara. Ada satu dua yang memamg lewat aktivitas pasar, pure perekonomian. Tapi sebagian besar mendapatkan dari negara, nah faedahnya harus bisa dirasakan orang banyak," jelas Anies. (Z-3)
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
TARGET penerimaan pajak Indonesia pada 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun, meningkat 13,5% dari tahun sebelumnya, dinilai sulit tercapai.
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Taxco Solution, perusahaan konsultan profesional di bidang pajak, akuntansi, kepabeanan, dan hukum, resmi memperluas jangkauan layanannya dengan membuka Kantor Cabang Palembang.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan mengambil langkah hukum tegas terhadap puluhan perusahaan baja yang diduga beroperasi secara ilegal di Indonesia.
Boyamin menilai kondisi ini juga membuktikan bahwa reformasi perpajakan yang selama ini digaungkan pemerintah gagal menyentuh akar persoalan dan lebih bersifat kosmetik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved