Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku tak berencana menaikkan pajak secara umum. Sebaliknya, ia ingin adanya efisiensi dari sumber penerimaan pajak.
"Kami enggak ada rencana untuk naikkan pajak kepada masyarakat indonesia secara umum, tidak ada rencana menaikkan pajak. Jangan sampai ini perubahan 'oh mau naikin pajak', loh justru kita ingin lebih efisien," kata Anies di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (26/12).
Anies mengatakan hal itu merespons gagasan soal rencana memberikan pajak kepada 100 orang terkaya. Hal ini sempat diutarakan cawapres pendampingnya, Muhaimin Iskandar.
Baca juga: Timnas Amin Dorong Relawan Gencarkan Pengenalan Program Anies-Muhaimin
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan Cak Imin ingin publik melihat adanya ketimpangan dan pengenaan pajak harus berkeadilan. Bahkan, untuk 100 orang terkaya.
"Sebuah gambaran ketimpangan, rumus kita adalah membesarkan yang kecil tanpa mengkecilkan yang besar," ujar Anies.
Baca juga: Timnas Amin Dorong Relawan Gaet Satu Tetangga
Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu mengatakan manfaat pajak harus dirasakan oleh semua masyarakat. Di sisi lain, para taipan diuntungkan memperoleh kekayaannya karena adanya privilege dari negara.
"Hampir semua yang di puncak mendapatkan kekayaan sebesar itu akibat privilege yang diberikan negara. Apakah itu pertambangan, apakah itu perkebunan, apapun itu datangnya dari negara. Ada satu dua yang memamg lewat aktivitas pasar, pure perekonomian. Tapi sebagian besar mendapatkan dari negara, nah faedahnya harus bisa dirasakan orang banyak," jelas Anies. (Z-3)
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Pria yang akrab disapa Romy tersebut mengatakan bahwa PPP masih menunggu hasil muktamar partai yang rencananya digelar pada September mendatang.
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mendeklariskan pencalonan Prabowo sebagai capres di pemilu selanjutnya.
Ray Rangkuti menilai keputusan Partai Gerindra dalam mengusung kembali Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden 2029 terlalu cepat.
Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.
Cak Imin enggan menanggapi lebih jauh ihwal kemungkinan memajukan dirinya. Ia menilai pesta demokrasi 2029 masih lama.
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani saat membuka Sarasehan Ekonomi Syariah baru-baru ini kembali menggugah diskursus publik:
Wakil Kepala Staf Kepresidenan, M Qodari, memberikan apresiasi terhadap inovasi dan terobosan yang dilakukan sejumlah kepala daerah dalam mengelola pembangunan di wilayah masing-masing.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Menkeu menyebut pentingnya reformasi di bidang pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved