Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM kampanye daerah (TKD) Anies Raysid Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat melakukan kampanye tatap muka dengan mengundang para pimpinan pesantren, eks birokrasi dan relawan. Kampanye tersebut, dilakukannya untuk menyamakan persepsi dan mengejar target 80% di wilayah Jawa Barat.
Ketua TKD AMIN, Jawa Barat, Haru Suandharu mengatakan, jelang pemilu 2024 PKS terus berusaha bekerja keras terutama dalam menggerakan mesin partai dengan mengundang para eks birokrasi, pimpinan pesantren, dan relawan.
"Kami optimis pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar menang di Jawa Barat termasuk di wilayah Kota, Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Pangandaran dan Banjar. Namun, gerakan pemenangan ini bersama partai koalisi perubahan yakni NasDem dan PKB yang sama-sama terus bergerak agar AMIN presiden 2024," katanya, Sabtu (24/12).
Baca juga: Anies Usung Keadilan Bagi Warga Pantura Terdampak Tol
Haru mengatakan, kampanye tatap muka yang dilakukannya untuk menyamakan persepsi di lapangan agar semuanya bergerak agar pasangan AMIN bisa meraih suara hingga memenangkan satu ataupun dua putaran. Akan tetapi, kampanye tatap muka yang dilakukannya melalui diskusi, tanya jawab sesuai dinamika di lapangan.
"Kami optimis pasangan AMIN di wilayah Jabar termasuk di Priangan Timur menang dengan target 80 persen suara dan suara itu mudah-mudahan bisa tercapai. Karena, capaian itu kehendak masyarakat Jawa Barat, Rakyat Indonesia dan kami berusaha bekerja keras untuk memenangkannya," ujar Haru.
Baca juga: Semua Daerah Harus Seperti Jakarta, Berubah ke Arah yang Lebih Baik
Menurutnya, kampanye tatap muka akan dilakukan di wilayah Priangan Timur yang meliputi Kota, Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Banjar, Pangandaran, Tasikmalaya. Akan tetapi, jelang pemilu ini memang adanya isu berkembang di masyarakat adanya penghapusan pada program keluarga harapan (PKH).
"Dalam koalisi perubahan yang dilakukan pasangan AMIN tidak ada PKH dihapuskan, tapi jika menang menjadi presiden biaya itu akan ditambah termasuk bagi masyarakat penerima bansos lainnya. Karena, biaya itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat termasuk kebutuhan sembako bisa murah dan harga BBM turun," papar Haru. (Z-3)
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
Founder Gerakan Turun Tangan, Anies Baswedan, menyampaikan gagasan dan pemikirannya di depan seribuan anak muda dalam gelaran Turun Tangan Festival 2025.
Diketahui Anies sebelumnya dalam acara Dialog Kebangsaan di Padang menyatakan bahwa negara tidak boleh salah fokus pada proyek mercusuar yang membebani rakyat.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved