Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem melantik dan mengukuhkan kepengurusan baru Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, periode 2023-2025. Subarkah Jamaludin menjadi ketua baru menggantikan Tarwanto.
Pengukuhan dan pelantikan digelar di Desa Randegan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Minggu (17/12). Pelantikan dihadiri pengurus DPP NasDem dan Dewan Pimpinan Daerah (DPW) Partai NasDem Jawa Tengah. Surat keputusan dibacakan Ketua Bidang Agama dan Masyarakat DPP NasDem Teguh Juwarno dan ditandatangani pada 14 Desember 2023 oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
Subarkah menyampaikan ke depan NasDem bisa memberi warna baru dan bisa mensukseskan dan memenangi Pemilu 2024.
Baca juga: NasDem Karangasem Targetkan 12 Kursi DPRD
"Saya berharap bisa bersinergi dan bisa gotong royong, baik dengan pengurus sebelumnya dan para caleg Nasdem, dengan gotong royong dan semangat kebersamaan semoga 2024 bisa pecah telor. Minimal per dapil bisa menyumbang satu kursi dengan waktu yang mepet ini," ujar Subarkah.
Bendahara DPD NasDem Brebes Cahyo Budiono menuturkan untuk membangun Brebes lebih baik lagi, maka dibutuhkan sosok yang punya komitmen kuat dan bertanggung jawab.
"Dengan kepengurusan yang baru, kami akan bekerja secara maksimal dari seluruh pengurus dan kader partai apalagi caleg-caleg yang kita miliki merupakan kader-kader terbaik partai yang mempunyai komitmen dan tanggung jawab untuk membangun Kabupaten Brebes," ujar Cahyo.
Baca juga: Ayep Zaki Sudah Sejak Lama Membangun Sukabumi
Sementara Teguh, menyebut pelantikan pengurus DPD NasDem brebes yang baru, merupakan langkah awal cerah ntuk memenangkan Partai Nasdem di Brebes pada Pemilu 2024.
"Ini sekaligus memecah mitos selama ini kalau di Brebes NasDem tidak berkembang. NasDem akan buktikan kalau partai kita sangat diperhitungkan di peta politik Kabupaten Brebes," ujar Teguh.
Teguh mengakui, jika k epengurusan yang lama kurang efektif terutama mendekati Pemilu 2024 ini. "Kami mengambil langkah cepat agar persiapan jelang pemilu yang sudah mepet ini permasalahan tidak berlarut larut terutama persiapan saksi saksi dan memotivasi para caleg," pungkas Teguh. (Z-6)
Bupati Om Zein--sapannya-- menegaskan rotasi jabatan ini merupakan bagian dari penyegaran birokrasi serta penegasan kembali tanggung jawab para pejabat.
Bupati Kabupaten Sorong, Johny Kamuru, memimpin pelantikan Direktur Utama PT. Malamoi Olom Wobok (Perseroda) yang beroperasi di Kawasan Ekonomi khusus (KEK) Sorong.
Dalam arahannya Muhidin berharap pasangan Lisa-Wartono mampu mengemban amanah dan menjalankan tugas dengan baik, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memilih meninggalkan ruangan acara pelantikan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Didi Sukyadi.
Acara pelantikan ini menjadi momen penting bagi para tenaga honorer dan tenaga kerja non-ASN yang selama ini telah berkontribusi dalam pelayanan publik di Kota Bengkulu.
Prabowo Subianto dijadwalkan untuk melantik langsung Gubernur Bangka Belitung (Babel) dan Gubernur Papua Pegunungan, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (17/4).
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
AHY menyebut keputusan MK itu akan berdampak pada seluruh partai politik, termasuk Partai Demokrat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved